FOTO RUMPAN.ID/ERNA VIRNIA
Kegiatan seminar yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan Ikatan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, di Kota Semarang, Selasa (19/11/2019).

SEMARANG – Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan Ikatan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro menyelenggrakan seminar nasional bertema Urgensi Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam Rangka Pembaharuan Hukum.

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut  Pakar Hukum Pidana Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Adi Agtas, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, dan Jaksa Agung RI yang diwakilan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Yunan Harjaka. Moderator kegiatan itu adalah Dr. Lita Tyesta dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.   

Sementara itu pada sesi kedua dipandu oleh moderator Dr. Ratna Herawati menampilkan pemaparan dari 3 narasumber; ahli filsafat Prof. Dr. Erlyn Indarti, Ph.D, Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum yang menyampaikan materi tentang persepektif politik hukum, serta narasumber yang terakhir adalah Dr. Ani Purwanti S.H., M.Hum selaku Deputi Bidang Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP.

“Adapun tujuan dari diselenggarakan seminar ini adalah sebagai sosialisasi kepada masyarakat bawah BPIP yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 7 tahun 2018 ini, memiliki visi dan misi untuk membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pendirian hidup dan laku hidup dalam praktik hidup berbangsa dan bernegera,” jelas Ani Purwanti kepada tim rumpan.id di Kota Semarang, Selasa (19/11/2019) sore selepas seminar.

Ani juga menjelaskan bahwa salah satu fungsi dan tugas pihaknya adalah  mengawal nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan maupun analisis peraturan perundang-undangan, untuk kemudian hasilnya dijadikan rekomendasi dalam melaksanakan pembaharuan hukum.

“Misalnya analisis tentang undang-undang pemilu serentak yang bermasalah, setelah dilakukan analisis ternyata kemaren menimbulkan masalah yang luar biasa, langkah kami harus melakukan upaya-upaya konkret agar kedepannya UU pemilu serentak ini bisa diperbaiki dan diperbaharui,” terangnya.

Selain itu BPIP juga menilai bahwa selama ini dijumpai banyak sekali undang-undang yang dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian ada juga perda-perda yang dianggap diskriminatif. Menurut Ani, pihaknya juga mengatasi persoalan ini. 

Sebagai tindak lanjut, langkah yang akan dilakukan adalah melakukan analisis, dengan menyesuaikan dengan standar yang dimiliki BPIP yaitu menjalankan perintah Pancasila, untuk kemudian sebagai rekomendasi membatalkan atau dilakukan revisi terhadap perda-perda yang bermasalah.

“Ini sebagai langkah pengawasan preventif yang kami lakukan, dan ini sudah ditunggu juga sama Kemendagri, yang mengawal lahirnya perda,” katanya.

Sebab itu, mulai tahun 2020 mereka akan mulai memasukan indikator nilai-nilai Pancasila pada saat perda dikonsultasikan. Sehingga diharapkan tidak ada lagi perda-perda yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Terkait dengan pembentukan undang-undang, pihaknya juga berharap rekomendasi dari kedeputian hukum masuk dalam lampiran pembentukan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Harapannya agar regulasi itu berjalan semestinya. 

“Jadi nantinya mereka mau, tidak mau pasti akan pakai rekomendasi yang kami buat, tapi kalau misalnya itu belum sampai menjadi produk hukum yang kuat, yaitu tadi hasil analisisnya itu kami bisa berikan berupa rekomendasi yang bisa dipakai ataupun tidak,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here