Siswa SMP N 33 Semarang ketika memerlihatkan kreasi dari sampah plastik bekas saat menyambut rombongan KPPPA dan Wali Kota Semarang.


SEMARANG – Indonesia dijadikan kiblat bagi negara-negara di ASEAN dan Jepang, terkait Kota Layak Anak (KLA). Alasannya, karena Indonesia mampu mengintegrasikan kebutuhan anak-anak dengan peraturan dan perundang-undangan yang dibuat pemerintah. Entah itu di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya

Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Lenny N Rosalin ketika berkunjung ke Semarang, Senin (16/9/2019).

Di Indonesia, memperhatikan lingkungan dan tumbuh kembang anak memang sudah hal lumrah. Pasalnya, sejak lahir, Indonesia punya Pancasila yang mengatur terkait kehidupan sosial. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, membuat seluruh penghuni Indonesia punya tanggung jawab dalam merawat generasi penerus bangasa.

“Saat ini negara-negara di seluruh dunian sepakat untuk menciptakan dunia layak anak. Padahal, kita sudah merintisnya sejak lama,” ucapnya.

Dibeberkan, Indonesia sudah masuk ke jaringan KLA di Asia (2010) dan Asia Pasifik (2011) dan bahkan jaringan Eropa. “Di Jepang, KLA masih dalam proses, dua tahun lalu proses dimulai. Sekarang kita jadi percontohan di Jepang,” tandasnya.

KLA di Indonesia sudah diinisiasi sejak 2006 dan direvitalisasi pada 2010 dengan menunjukkan perkembangan signifikan. Setidaknya ada 24 indikator yang harus dipenuhi daerah dinyatakan sebagai KLA, yang dikelompokkan ke dalam lima klaster hak anak.

Terinci; hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dan kesejahteraan dasar pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

KLA adalah kota atau kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan. Semuanya terimplementasi dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Lebih lanjut, pihaknya sengaja bertandang ke Semarang untuk melihat langsung kota yang meraih predikat Nindya, atau setingkat di bawah Utama, pada kategori KLA. Kota Semarang juga dinilai mempunyai beberapa inovasi dan fokus juga untuk menjadikan puskesmas ramah anak.

“Untuk klaster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, Kota Semarang dalam upaya untuk mencapai wajib belajarnya juga yang ditunjukkan oleh angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tentu ini juga dibarengi dengan semakin banyaknya jumlah sekolah ramah anak,” jelasnya.

Ada beberapa indikator yang ingin dilihat dengan berkunjung ke sekolah, kelurahan, dan puskesmas ramah anak, taman bermain, hingga seperti apa lembaga perlindungan anak bekerja.

SMPN 33 Semarang dipilih untuk mengecek program sekolah layak anak. Sebab, sekolah tersebut juga menerapkan kantin sehat ramah anak.

Kunjungan juga mampir ke Kelurahan Sendangguwo yang menyandang predikat kelurahan layak anak. Setelah itu, KPPPA bergeser ke Puskesmas Lebdosari, kemudian ke rumah bermain anak di Taman Bumirejo Kelurahan Pudakpayung.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menambahkan, pihaknya memang konsen dalam mewujudkan KLA. Dia merasa anak-anak harus terpenuhi segala hak. Termasuk, dalam dunia pendidikan.

Pemkot pun mendorong sekolah-sekolah di Semarang ramah anak menjadi rumah kedua bagi sisawanya. “Kalau terkait dengan sekolah ramah anak, untuk mewujudkan sebagai rumah kedua, saya rasa hampir semua sekolah di Semarang sudah kita instruksikan seperti itu. Kalau toh nanti sesuai dengan keinginan dari kementerian yang penting ada sebuah Perwal,” tandasnya.

Hendi berharap, Pemkot Semarang akan terus berupaya untuk mencapai kategori utama sebagai kota layak anak. (ajie mahendra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here