SEMARANG – Otoritas keimigrasian di Jawa Tengah menangguhkan 459 pemohon paspor Republik Indonesia selama Tahun 2018. Penyebabnya, mereka akan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal.
“Kami duga mereka mengelabui saat pemeriksaan, misalnya ijin mau wisata biasanya membawa sejumlah uang, untuk biaya hidup sementara, setelah dicek tenyata tidak ada( uang), nah, kami duga mereka sudah mengelabui,” kata Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Ramli H.S, di kantornya, Rabu (3/1/2019).
Para pemohon paspor yang ditangguhkan berasal dari 6 kantor imigrasi yang berada di Jawa Tengah.
Terbanyak di Kantor Imigrasi kelas II non TPI Wonosobo dengan 257 pemohon paspor, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang menangguhkan 76, Kantor Imigrasi kelas II non TPI Pemalang menangguhkan 54, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Cilacap menangguhkan 32, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati menangguhkan 22 serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta menangguhkan 18 pemohon paspor.
“Di Wonosobo terbanyak, mereka kan terpencil, terindikasi (saat pengecekan) jadi TKI non prosedural dan nanti bisa saja berpotensi jadi korban perdagangan manusia,” sambung Ramli
Menurut Ramli, langkah ini adalah upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Pencegahan diperlukan agar tidak terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan bagi pemohon paspor di negara yang dituju, karena penanganannya akan menjadi sulit.
“Karena mengurus kasus di luar negeri lebih sulit dari pada mengurus kasus di dalam negeri, kita tidak mudah masuk ke dalam urusan yuridis negara lain secara mudah”, jelas Ramli
Ditangkap
Pada kesempatan yang sama, Ramli merinci selama tahun 2018, pihaknya mengamankan 108 imigran gelap. Mereka berasal dari 9 negara.
Rinciannya, terbanyak adalah Afganistan 67 orang, Somalia 26, Myanmar 6, Srilanka 3, Taiwan 2, serta Irak, Timor Leste, India dan Lesotho masing-masing 1 orang.
“Sebagian besar mereka keluarga,” kata Ramli
Dari jumlah itu, 10 di antaranya ditampung di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), sementara 98 lainnya ditampung di luar Rudenim, dalam hal ini di tempatkan di wisma husada.
Ramli menegaskan seharusnya persoalan imigran ilegal baik itu berstatus immigratoir maupun pengungsi tidak ditempatkan di Rudenim, tetapi ada tempat khusus yang disebut community house dengan koordinasi International Organization of Migration (IOM). Penempatan di sana tidak ada batasan waktu.
Ramli juga menyebut ada beberapa imigran ilegal yang merupakan pencari suaka dikembalikan ke daerah asal mereka sebelum masuk ke Jawa Tengah
“Misalnya ke Bogor, ada yang ke Batam” tegasnya. (Sutrisno)

Penangguhan Paspor dinilai Wajar

Menanggapi hal itu, advokat dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Ceicilia Novita Prameswari, berargumen langkah yang dilakukan otoritas keimigrasian itu adalah wajar.

“Karena dalam rangka menjaga warga negaranya agar tidak mengalami masalah di luar negeri, sehingga tidak terjadi peningkatan jumlah kasus yang menimpa WNI di luar negeri. Ada hak warga negara yang harus dilindungi negara, baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Vita, sapaan akrabnya.
Vita juga berargumen jika memberikan keterangan palsu saat memohon paspor bisa berakibat pidana. Seperti Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Di situ disebutkan yang menjadi salah satu alasan pembatalan dokumen perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan, jika pemegang memberikan keterangan palsu.

“Ada hak warga negara yang harus dilindungi negara, baik ketika di dalam maupun di luar negeri”

Selain itu, memberikan keterangan palsu juga dapat dipidana sesuai Pasal 266 KUHP kemudian Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Vita menjelaskan, perlindungan hukum WNI di luar negeri ada 5 dasar. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat.
Dasar yang kedua adalah Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik antarnegara, yang salah satu pasalnya mengatur perlindungan warga negara di luar negeri.
Ketiga, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri, tepatnya pada bab V yang mengatur perlindungan WNI oleh perwakilan RI di luar negeri.

Keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Kelima, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang pelayanan warga pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Sementara itu, terkait pencari suaka, Vita berargumen sejauh ini belum ada aturan perundangan yang mampu memberikan solusi terhadap beberapa persoalan yang ada.
“Meskipun telah ada kebijakan pemerintah, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tapi belum ada regulasi yang secara tegas mengatur persoalan pidana dan administrasi bagi imigran gelap, karena yang diatur hanya bagi para penyelundup imigran,” tutupnya. (Sutrisno)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here