FOTO RUMPAN.ID/AJIE MAHENDRA
Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Semarang termasuk dari Banjarmasin Kalimantan, berdiskusi di Kantor Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Jalan Semarang Indah Blok D15/32, Kota Semarang, Senin (21/10/2019).


SEMARANG – Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Mahasiswa Pancasila berkomitmen ikut menyosialisasikan intisari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sempat menuai pro dan kontra. Hal itu dilakukan agar tidak ada bias  dalam memahami implementasi hukum pidana baru yang segera diberlakukan.

Mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Iqbal Syariefudin menilai, masyarakat perlu mengetahui landasan hukum yang membuat RKUHP dibuat. Penegak hukum pun dituntut benar-benar memahaminya.

“Masyarakat yang menolak mungkin karena tidak tahu landasan RKUHP. Jadi perlu ada aksi,” ucapnya dalam diskusi Mahasiswa Pancasila di kantor Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang, Senin (21/10/2019) malam.

Dalam waktu dekat, aksi sosialisasi tersebut bakal dilakukan di kelurahan-kelurahan di Kota Semarang. Tapi tidak menutup kemungkinan, juga digeber di sejumlah wilayah di luar Semarang. Bahkan di luar provinsi.

Ulil Absor, yang juga dari Unnes menambahkan, pihaknya akan menggandeng Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari perguruan tinggi lain terlibat dalam aksi ini. Dari kacamatanya, Program Pengabdian Masyarakat bisa diisi dengan sosialisasi RKUHP.

“BEM di seluruh Indonesia kan ada Program Pengabdian Masyarakat. Terjun langsung ke masyrakat. Ini bisa dioptimalkan,” tegasnya.

Malam itu, dalam diskusi juga dihadiri mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Unversitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Universitas Diponegoro (Undip), Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (Untag). Ada lagi dua mahasiswa dari Banjarmasin, Heri dan Iqbal.

Pada kesempatan itu, Iqbal ingin mendalami RKUHP. Sebab, di daerahnya, penegakan hukum lebih condong ke hukum agama.

“Hasil diskusi dengan teman-teman di Semarang ini akan kami bawa ke Banjarmasin. Karena di sana lebih mendasari ilmu agama dan syariat daripada Undang-Undang,” tuturnya. (ajie mahendra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here