DOKUMENTASI RUMPAN.ID / FOTO TAFSIR RISKI
Bernard L Tanya, Dewan Pembina Rumah Pancasila dan Klinik Hukum.

SEMARANG – Dewan Pembina Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang yang juga Pakar Hukum Pidana Universitas Nusa Cendana Kupang Bernard L Tanya menilai, kepolisian perlu melakukan tindakan tegas terhadap seseorang yang berusaha melakukan penyerangan terhadap aparat, terlebih yang sedang bertugas. Apalagi suatu penyerangan berisiko membahayakan nyawa petugas bersangkutan.

Untuk diketahui, pasca penyerangan terhadap Wakapolres Karanganyar Kompol Busroni pada Minggu, 21 Juni 2020 lalu, Densus 88 Antiteror Mabes Polri melakukan serangkaian penyelidikan. Ada empat tersangka lain yang ditangkap diantaranya seorang perempuan IS (45) warga Purwosari Perbalan Kota Semarang, W (23) dan Y (38) keduanya asal Ngemplak Boyolali, serta MJI (22) asal Sukoharjo.

Namun tersangka MJI ini meninggal dunia. Ia dilumpuhkan petugas, karena mencoba melawan ketika akan diamankan pada 10 Juli 2020. Sebelum meninggal, tersangka sempat menjalani perawatan di RSUP Dr Kariadi Semarang.

Bernard menganggap, apa yang dilakukan petugas dalam mengamankan teroris ini sudah sesuai prosedur dan terukur.

“Kalau terjadi perlawanan saat ditangkap dan tidak memenuhi perintah berhenti, atau ada penyerangan kepada aparat , maka tersangka ini bisa dilumpuhkan,” kata Bernard melalui sambungan telepon, Selasa (21/7).

Dia menyebut pelaku teror bukanlah orang yang tanpa senjata. Jika mereka memegang bahan peledak atau senjata yang mengarah untuk menyerang aparat yang bertugas ketika akan dilakukan penangkapan, maka tindakan yang dilakukan petugas sudah sesuai prosedur dalam lingkup kerja Densus 88 Anti Teror Polri.

“Kecuali terbukti bahwa orang itu tidak melakukan perlawanan, kemudian ditembak mati itu yang salah,” sambungnya.

Pihaknya juga menjelaskan apabila dalam penyerangan tersangka dari jarak 10 atau 20 meter baru memegang pisau atau parang, maka tidak pantas jika ditembak mati.

Setidaknya dilumpuhkan dengan cara kaki ditembak atau bagian lainnya. Parameternya, sebut Bernard apabila penyerangan yang dilakukan itu membahayakan nyawa petugas.

“Orang biasa saja bisa melakukan pembelaan diri apabila ada penyerangan, dalam kondisi darurat yang membahayakan nyawanya. Apalagi ini aparat yang sedang menjalankan tugasnya,” jelasnya.

Terkait adanya anggapan tersangka terorisme yang belum melakukan proses hukum, namun sudah dilakukan penindakan oleh petugas, lanjut dia, tindakan pengamanan dan proses hukum merupakan hal yang berbeda.

Dijelaskannya, tindakan pengamanan adalah tindakan paksa untuk menangkap maupun menahan seseorang yang terbukti telah merencanakan akan melakukan serangkaian aksi teror, lalu terjadi perlawanan.

“Sedangkan proses hukum itu pemeriksaan dan sudah harus sampai pada tingkat penyidikan dulu, baru itu standarnya due process,” terangnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bergaul dan juga menerima ajakan yang mengarah ajakan melakukan aksi teror.

Sebab sesuai Amandemen UU Terorisme yang baru, bahwa seseorang yang bergabung dengan kelompok teror, atau baru melakukan perencanaan saja sudah boleh diambil tindakan oleh petugas.

“Kalau dulu masih perencanaan tidak boleh diapa-apakan dulu, setelah terjadi baru boleh,” tuturnya.

Keluarga Sudah Ikhlas

Sementara itu, pihak keluarga pelaku teror MJI (22) mengaku sudah mengikhlaskan kepergian anaknya. Hal itu disampaikan Kemis (55) ayahanda pelaku saat ditemui Rumpan.id Selasa (14/7/2020).

“Saya selaku orang tuanya sudah ikhlas dengan kepergian putra saya, karena semuanya juga sudah terjadi, dan sekarang anak saya sudah bahagia di sorga,” kata Kemis di Dukuh Ngruki RT 1/RW 16, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Kemis mengakui, semasa hidupnya anaknya dikenal anak yang mandiri dan juga pendiam, jarang bergaul dengan teman-temannya. Kemis juga mengaku almahrum putranya ini dulunya lebih dekat dengan sang Ibu Triningsih, ketimbang dengan dirinya.

“Jadi apa-apa itu sendiri, cari pondok ya sendiri, anaknya itu pendiam, saking diamnya kalau mau apa-apa gak pernah pamitan sama saya. Mungkin karena saya juga sibuk kerja, jarang di rumah, jadi memang dia dekatnya sama Ibunya,” ujarnya.

Melawan Petugas

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono melalui keterangan resmi yang diterima Rumpan.id Minggu (12/7/2020), menyebut MJI alias IA alias Abdullah Jhons.

Ia melakukan perlawanan ketika akan ditangkap petugas Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror Polri pada Jumat 10 Juli 2020 sekitar pukul 13.38 di Jalan Lurik, Dukuh Ngruki, Kelurahan Cemani, Kabupaten Sukoharjo.

“Yang bersangkutan melawan dengan menggunakan senjata tajam sehingga dilakukan tindakan tegas terukur (tembak),” ungkap Argo.

MJI alias Ihsan Abdullah alias Abdullah Jhons itu setelah disergap langsung dilarikan ke RS Bhayangkara Semarang dan tiba pada Jumat 10 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WIB. Selang satu jam kemudian, dirujuk ke RSUP Dr Kariadi Semarang.

Adapun barang bukti yang ditemukan, di antaranya sebuah sangkur, ponsel lengkap dengan kartu selulernya hingga memori card. Lalu tiga buah koin 1 Dinar perak dengan nota penukaran di Griya Dinar, sebuah stiker bertuliskan “Tiada Khilafah Tanda Tauhid dan Jihad” dan sebuah brosur bertuliskan “Safari Parfum Al Mahi”.

Argo menyebut MJI ini berafiliasi dengan kelompok ISIS, dan berencana melakukan penyerangan-penyerangan lainnya. Dia terbukti melanggar Pasal 15 juncto Pasal 6 dan Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here