Oleh: Bernard L. Tanya
Pembina Rumah Pancasila dan Klinik Hukum

Meski gelaran pemilihan Presiden Republik Indonesia masih tiga bulan lagi, jagad politik nasional kian panas oleh kebisingan.

Pasalnya, antar kubu bukan bersaing soal agenda dan program, melainkan saling menjelekkan dan merendahkan. Intrik dan cara-cara kotor dimainkan untuk menjatuhkan lawan, bahkan hoax diproduksi begitu masif. Benar-benar terasa hampa keadaban.

Saya tidak ngerti apa makna sila ke-4 bagi mereka. Padahal itu adalah doktrin Indonesia mengenai bernegara dan berpolitik, yakni: Kerakyatan!

Poros bernegara dan berpolitik adalah rakyat dan kepentingannya.

Kita boleh menyebut “kerakyatan” itu sebagai demokrasi. Tapi demokrasi di sini, adalah demokrasi yang tak terpisahkan dari ”mimpi kebangsaan”, yakni: Indonesia yang kian kokoh menjadi sebuah rumah bagi semua penghuninya, yang ingin hidup damai, tenteram, dan sejahtera di dalamnya.

Pada konteks itulah, frasa sila ke-4 (Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat dan kebijaksanaan), menjadi begitu penting. Demokrasi yang dipandu hikmat dan kebijaksanaan.

Hikmat dan kebijaksanaan, adalah “jalan kearifan” yang disiapkan Pancasila untuk mengerem perangai negatif naluri berkuasa.

Orang tidak perlu membaca Machiavelli untuk menangkap perangai negatif itu, karena hari-hari ini kita kembali mengalaminya. Kekurang-adaban gelaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 terulang kembali.

Kehadiran sila ke-4 adalah untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Ada keharusan moral untuk menjalankan demokrasi (kerakyatan) secara berhikmat dan kebijaksanaan, serta sejauh mungkin diupayakan cara musyawarah dan mufakat untuk menghindari permusuhan antar elemen bangsa.

Maka, Pemilu Presiden Republik Indonesia itu harus dipakai sebagai jalan damai untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, baik dari sisi kompetensi maupun dari sisi konstituensi dan integritas. Oleh karena itu, kita rela membiayainya dengan tenaga, waktu, dana yang tak terhitung.

Kita ingin memperoleh pemimpin yang melayani, pemimpin yang mengerti akar masalah yang dihadapi rakyat, punya visi dan misi yang jelas, mampu menyelami kerinduan rakyatnya, pemimpin yang teruji integritasnya, serta mampu menerjemahkan visi menjadi program yang dinikmati rakyat.

Kita perlu berseru nyaring kepada elit-elit politik di negeri ini: Jangan jadikan Pemilu sebagai arena memainkan intrik, kelicikan dan hoax untuk memenuhi syahwat kekuasaan!

Kami, rakyat, tidak mau konyol dan tidak rela negara ini mengeluarkan dana yang amat besar hanya untuk memfasilitasi para pengecut dan para demagog menyalurkan naluri kekuasaannya.

Kami tidak butuh pemimpin “agresif-manipulatif” ala McCracken—yang memanfaatkan keluguan rakyat untuk mengecoh, dan membodohi mereka.

Rakyat butuh politik yang beradab. Meski politik, kata Otto von Bismarck, adalah kunst des moeglichen (seni mamanfaatkan berbagai kemungkinan), janganlah seni memanfaatkan berbagai kemungkinan itu dimaknai menjadi gelanggang untuk menghalalkan segala cara.

Meski dunia politik penuh godaan, tapi tidak harus membuat kita merendahkan martabat menjadi seekor ular.

Boleh saja merpati sulit tidur di samping ular, namun harus dipastikan bahwa pada akhirnya merpati jadi pawang bagi ular. Itulah politikus sejati. Berpolitik dengan tetap menjaga martabat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here