Bertuhan Tak Berbuat Kerusakan

0
107

*Menghormati Hak Si Mati


Sutrisno

Kota Semarang

Di penghujung tahun 2018 lalu, terjadi peristiwa tak mengenakkan di hati; perusakan sejumlah makam di komplek tempat pemakaman umum (TPU) Giroloyo, Kota Magelang. Di komplek itu, ‘Ratu Horor’ Indonesia, Suzana, juga dikebumikan.

Di komplek pemakaman yang berlokasi di Kecamatan Magelang Selatan, sekira 5,2 km dari pusat kota, perusakan terjadi secara serampangan. Terutama, menyasar makam dari si meninggal penganut Nasrani.

Simbol salib di makam itu dirusak, yang berbahan kayu dipotong, yang berbahan cor dirusak atau dicabut dari bangunan makamnya, perusakan juga menyasar makam lainnya. Kepolisian setempat mengkonfirmasi insiden itu, menyebutkan bukan hanya makam Nasrani yang dirusak. Beberapa hari kemudian, polisi juga telah berhasil menangkap beberapa pelakunya.

Insiden itu amat disesalkan.

Salah satunya datang dari Guru Besar Antropologi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang juga mantan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah, Prof. Mudjahirin Thohir.

Menurutnya, untuk bisa hidup toleran, masing-masing pemeluk agama harus tahu bahwa setiap agama itu diyakini oleh pemeluknya pasti benar. Karena diyakini, maka tidak perlu diperdebatkan.

“Tugas kita sebagai pemeluk agama itu harus meyakini atas agamanya dalam satu sisi dan menghormati agama lain pada sisi lain. Termasuk penghormatan mulai dari hidup sampai kematian,” kata dia saat ditemui rumpan.id di Komplek Fakultas Ilmu Budaya Undip, Kawasan Tembalang, Kota Semarang, akhir pekan lalu.

Penghormatan sampai kematian itu bisa berupa terhadap makam. Artinya menghormati si meninggal dengan tidak merusak keberadaan makamnya.

Makam, kata Prof. Mudja, adalah simbol bagi setiap pemeluk agama sebagai peristirahatan terakhir, di mana ada keyakinan di dalam makam itulah sebagai proses untuk bertemu dengan Tuhan.  

Dari sisi agama merusak makam itu tentu bertentangan dengan agama yang diyakini. Setiap agama mengajarkan kesantunan, sementara berbuat kerusakan adalah tidak santun. Maka, para pemeluk agama yang berbuat tidak santun, sebenarnya sedang keluar dari ajaran agama.

“Secara entik sosial perbuatan merusak makam itu juga nggak bener. Secara teologis orang beragama harus meyakini atas agamanya itu, sementara secara sosiologis orang belajar agama harus menghormati agama dan pemeluk agama lain. Itu harus seimbang,” lanjutnya.

Pemerintah Harus Proaktif

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Pasal 28, secara gamblang disebutkan orang Indonesia bebas menganut kepercayaan yang diyakininya, termasuk mendapat perlindungan dalam rangka praktik peribadatannya. 

Prof. Mudja menambahkan, ke depan pemerintah harus proaktif dengan persoalan ini. Ke depan, pemerintah diharapkan bisa menata pemakaman sesuai dengan kepercayaan si meninggal.

“Jadi ada area khusus, misalnya untuk Islam, untuk Buddha, khusus untuk Hindu dan seterusnya. Ini tugas pemerintah setempat. Jadi sebaiknya pemerintah juga proaktif untuk mengatur makam-makam itu sesuai dengan keyakinan agamanya, tapi kalau terlanjur tercampur ya saling menghormati,” ungkapnya.

Menjaga Kemajemukan

Pada bagian lain, Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Yosep Parera, mengatakan kemajemukan di Indonesia hadir bersamaan dengan berdirinya bangsa ini.

Pada istilah Barat, dikenal dengan weltanschauung, dalam pengertian indonesia merupakan kumpulan dari berbagai bangsa-bangsa lama dengan aneka perbedaannya tapi sepakat untuk bersatu.

“Bersatu menjadi satu bangsa baru dengan aneka kemajemukannya, ” kata Yosep yang ditemui rumpan.id, di kediamannya, di Kota Semarang, Sabtu (5/1/2018).

Yosep yakin, dalam aneka perbedaan ini pasti terjadi berbagai konflik di masyarakat. Namun demikian, ada bingkai Pancasila yang jadi peta jalan bagaimana hidup berbangsa dan bernegara. 

Sila pertama Pancasila mengamanatkan toleransi yang sangat luar biasa, sebab kita semua bertuhan.

“Jadi sebenarnya dengan toleransi itu tidak perlu ada sengketa antaretnis maupun kepercayaan, yang terjadi pada umumnya adalah kriminalitas umum yang dilakukan oleh orang per orang atau kelompok-kelompok kecil tertentu yang kemudian diperbesar, sehingga seolah-olah menjadi konflik antara etnis satu dengan etnis yang lain, pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain” bebernya.

Berdasarkan kacamata Pancasila, Yosep yakin bahwa kasus perusakan makam di Magelang bukanlah sentimen antaretnis, melainkan kriminalitas murni.

“Ya murni (kriminalitas) itu,” sambung Yosep yang juga berprofesi sebagi advokat ini.

Yosep berharap masyarakat mampu untuk menyaring informasi yang beredar dengan menunggu klarifikasi dari pihak yang berwajib, dalam hal ini apartur kepolisian.

Dia menambahkan, Indonesia sebagai negara bertuhan maka seharusnya orang-orang di dalamnya mampu untuk merawat kemanusiaan guna mewujudkan keadilan sosial.

Masyarakat Jangan Terprovokasi

Advokat muda dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Wisnu Ardantyo B, meminta motif pelaku merusak berbagai makam itu harus digali mendalam.

 “Apakah benar karena motif sendiri (pribadi) atau ada perintah dari golongan atau kelompok tertentu atau juga karena penyakit kejiwaan, yang mana akibat hukumnya akan berbeda,” kata dia kepada rumpan.id, Kamis (10/1/2019).

“Supaya tidak mudah terpecah belah dan mudah terhasut atas berita yang kita terima dari media sosial,”

Sebagai advokat, kata dia, pihaknya berharap Polres Magelang Kota bisa mengungkap secara mendalam apa penyebabnya.

Harapannya, agar penerapan hukum yang diberikan kepada pelaku sesuai adan tidak keliru, sehingga dapat memberikan perawatan kemanusiaan ke depannya.

“Agar bisa jadi lebih baik sesuai filosofi Pancasila, pada sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” lanjutnya.

Dia menegaskan, keyakinan memeluk agama, menjalankan aturan dan perintah agama merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin negara. Ini tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

Lebih lanjut, sebut Wisnu, insiden ini harus dapat dilihat dan disikapi secara komprehensif dan bijaksana.

Sebab, dewasa ini ada berbagai kejadian yang berhubungan dengan unsur Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sangat rentan dimanfaatkan beberapa golongan untuk menimbulkan kegaduhan dan perpecahan. 

Mengingat, tahun 2019 merupakan tahun politik, sehingga mungkin saja berbagai kejadian bisa digunakan untuk provokasi masyarakat demi kepentingan golongan tertentu. 

Sebagai masyarakat yang bertuhan dan taat hukum, kata dia, harus berpedoman hidup pada Pancasila sebagai pondasi dalam berkehidupan berbangsa yang majemuk di rumah Indonesia.

“Supaya tidak mudah terpecah belah dan mudah terhasut atas berita yang kita terima dari media sosial,” tegasnya. (eka setiawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here