*Konsep Debat Kandidat Presiden Perlu Perubahan

Sumber Gambar: Instagram KPU RI
https://www.instagram.com/p/Btp4iyWFUGb/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1tjje20688cnz

SEMARANG – Empat hari lagi, tepatnya Minggu 17 Feburari 2019, debat sesi kedua Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan kembali digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Debat kali ini hanya akan diikuti oleh kandidat Calon Presiden, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Rencana itu dikritisi oleh Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing. Dia berargumen KPU tidak ada inovasi konsep setiap kali penyelenggarakan debat. Sebabnya, yang dihadirkan di ruangan tempat debat berlangsung justru masing-masing pendukung pasangan calon yang hampir dipastikan sudah menentukan pilihan kepada salah satu kandidat, entah Jokowi atau Prabowo.

“Sejatinya, peserta yang hadir di ruangan acara debat bukanlah para tim sukses dan pendukung dari kedua kandidat Presiden,” kata dia melalui siaran pers yang diterima rumpan.id, Rabu (13/2/2019).

Akan lebih baik, kata dia, peserta yang hadir justru dari kalangan masyarakat luas pemilik hak suara, dan mereka diberi kesempatan bertanya dan berdiskusi langsung dengan kedua kandidat Presiden dengan setting natural.

Dia merinci, ada empat kelompok utama dari masyarakat yang harus hadir dalam sisa acara debat ke depan, yaitu;  pemilih pemula, yang belum menentukan pilihan, yang berpotensi menjadi golput dan kelompok sosial yang belum sejahtera.

Mengapa?

Pertama, pemilih pemula. Mereka yang masih pengalaman awal menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2019 ini. Mereka perlu menyaksikan langsung  gaya, daya tarik, kredibilitas, sajian argumentasi, kepiawaian mengelola emosi dan atau rasio dalam merespon pertanyaan dan atau tanggapan, serta program dari para kandidat.

Pada acara debat, pemilih pemula ini diberi kesempatan dua atau tiga peserta, sebagai representasi pemilih pemula di seluruh Indonesia, untuk mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan yang berlangsung secara alami, tentu terkait dengan tema debat.

“Atas pengalaman tersebut, pemilih pemula dapat membantu dirinya memutuskan untuk memilih salah satu dari dua kandidat,” lanjutnya.

Kedua adalah pemilih yang belum menentukan pilihan. Mereka ini kelompok masyarakat yang berada di rana ragu-ragu menentukan pilihan, tetapi mereka hampir dipastikan datang ke bilik suara pada pemungutan suara, 17 April 2019.

Keraguan mereka ini bisa saja didasari kurangnya informasi segala hal yang terkait dengan kedua kandidat.

Misalnya, bagaimana kemampuan seorang kandidat memaparkan fakta, data, bukti dan rasionalitas ketika memberi sanggahan terhadap kandidat Presiden yang menjadi pesaingnya.

Karena itu, salah satu upaya mengurangi atau bila memungkinkan meniadakan keraguan, dengan mengikutsertakan mereka menghadiri langsung proses perdebatan sebagai reperesentasi dari kelompok yang belum menentukan pilihan, memberi tanggapan serta pertanyaan kepada kedua kandidat secara langsung yang terkait dengan tema debat.

Ketiga, mereka yang berpotensi menjadi golput. Kelompok masyarakat seperti ini bisa saja memiliki sikap yang mengarah apatis terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kedua kandidat.

Mereka ini harus mendapat perhatian khusus, serius dan “dirangkul” dengan melibatkan dalam segala bentuk partisipasi politik. Misalnya, mereka ini diberikan tempat khusus di ruangan acara debat, seperti duduk di bagian paling depan.

Mereka yang berpotensi menjadi golput ini diberi kesempatan dua atau tiga orang, sebagai reperesentasi golongan ini yang ada di Indonesia, mengajukan pertanyaan dan pandangan kepada kedua kandidat, tentu linear dengan tema debat.

Keempat, kelompok sosial yang belum sejahtera. Mereka ini umumnya berada pada kelompok masayarakat yang tingkat kesejahteraannya belum menggembirakan.

Misalnya; pedagang asongan, buruh tani, buruh pabrik, pekerja lepas, pekerja kontrak bayaran harian, tukang becak, pembantu rumah tangga dan sebagainya.

Kehadiran mereka dalam acara debat, menunjukkan panggung debat tidak hanya milik masyarakat elitis dari aspek kedekatan sosiologis, psikologis dan budaya dengan kedua kandidat Presiden, tetapi benar-benar menciptakan panggung debat kandidat Presiden menjadi sungguh-sungguh sebagai “panggung rakyat”, bukan panggung elitis.

“Bahkan lebih baik lagi bila panggung depat didesain dengan suasana desa di lapangan terbuka di suatu desa terpencil,” tambahnya.

Jadi, kata dia, yang paling penting hadir dalam acara debat kandidat Presiden adalah masyarakat pemilik hak suara, utamanya pemilih pemula, pemilih yang belum punya pilihan, mereka yang berpotensi menjadi golput dan kelas sosial yang belum sejahatera.

Kehadiran para tim sukses, pimpinan partai politik pendukung dan pengusung dan elitis lainnya, seperti pengusaha, akademisi dan profesional lainnya, tidak begitu penting.

“Jadi debat ini seharusnya bukanlah bertujuan menang oleh para kandidat dalam kontenstasi Pilpres 2019, tetapi utamanya untuk mencerdaskan dan mempertajam daya kritis masyarakat membuat keputusan pilihan di bilik suara nanti. Ini penting menjadi perhatian KPU sebagai penyelenggara debat kandidat Presiden,” tegasnya.

Menyayangkan

Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum di Semarang, Theodorus Yosep Parera, juga memberikan kritik pada pelaksanaan debat pilpres putaran pertama yang berlangsung pada 17 Januari 2019 lalu, dengan tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorism. Ini juga seperti yang diunggah di akun Instagramnya @rumahpancasila_klinikhukum pada (21/01/2019).

Dalam penjelasannya, Yosep menyayangkan pada debat pertama kedua Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang disampaikan, tidak ada satu pun yang menyinggung tentang Pancasila sebagai nilai-nilai dan filosofi dasar dalam setiap pemaparan setiap jawaban, atas pertanyaan yang diajukan oleh moderator.

“Sangat disayangkan bagi kami, gambar pembuka di dalam debat itu adalah gambar Garuda Pancasila, tapi itu hanya sebagai hiasan saja,” tulisnya dalam unggahan akun Instagram berjudul Debat Capres Cawapres Tak Singgung tentang Pancasila.

Yosep juga berharap, di dalam debat-debat selanjutnya, seharusnya kedua calon Presiden ini memakai dasar dan nilai-nilai filosofi Pancasila di dalam membahas seluruh tema-tema tentang Indonesia.

Karena semua yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia dan bagaimana seharusnya negara hadir untuk melayani rakyat, sudah jelas dan gamblang terdapat di setiap sila-sila pancasila.

Selain itu, Yosep juga menyoroti terkait pemilih golongan putih (golput) dalam pemilu.

Dijelaskan dalam UUD 1945 sesuai Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (1), Pasal 19, di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dipilih dan memilih adalah hak, dan bukan kewajiban.

“Hak berarti Anda bebas untuk menggunakan hak Anda, untuk memilih siapapun sesuai dengan hati nurani Anda,” kata Yosep dalam postingannya yang berjudul Golput Bukan Pilihan.

Yosep juga berargumen pemilih tentunya ada batasan-batasan, mulai dari umur, apakah hak-haknya dicabut oleh pengadilan atau tidak, apakah dalam keadaan normal,waras, tidak gila, dan lain sebagainya.

Berdasarkan ketentuan semua regulasi itu, apakah masyarakat mau menggunakan hak pilihnya atau tidak dalam pemilu nanti, tidak ada aturan hukum yang bisa untuk menjeratnya.

Namun demikian, selaku pendiri Rumah Pancasila Yosep menegaskan, apabila alasan masyarakat tidak mau memilih karena kecewa bahwa orang-orang yang dihadirkan baik itu calon legislatif, maupun calon eksekutif bukanlah orang-orang yang tepat, maka itu keliru.

“Justru sebagai rakyat yang memiliki kedaulatan utama di dalam demokrasi, alangkah baiknya rakyat memilih mereka, dan kemudian langkah selanjutnya secara bersama-sama, rakyat mengawasi dan menuntun mereka, mengarahkan dalam membuat aturan-aturan dan juga kebijakan, sehingga dapat dilaksanakan di dalam praktik kehidupan publik secara baik,” bebernya.

Performa Paslon Pengaruhi Pilihan

Pengamat Politik sekaligus mantan Ketua KPU Jawa Tengah, Joko Purnomo, menyatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur bahwa debat pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf h dilaksanakan 5 (lima) kali.

Debat pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik melalui lembaga penyiaran publik.

“Semua tata cara debat dalam rangka kampanye pasangan calon sepenuhnya didesain oleh KPU,” Kata Joko kepada tim rumpan.id melalui sambungan telepon, Rabu (13/2/2019).

Joko juga menjelaskan, terkait siapa saja yang diundang di acara debat, desain, teknik debat dan hasil yang ditampilkan merupakan wewenang dari KPU sebagai fasilitator, tentunya setelah berkoordinasi dengan masing-masing tim sukses paslon.

Sesuai aturan, dalam debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tidak ada dialog interaktif dengan paslon, antarpaslon dan juga antara paslon dengan penonton.

Joko juga menjelaskan, terkait pertanyaan yang diajukan dalam debat, disusun oleh tim panelis yang sudah ditunjuk oleh KPU. Pertanyaan itu juga merujuk dari visi, misi, dan program paslon, pertanyaan juga sesuai dengan isu strategis yang tengah terjadi.

Joko menilai keterbatasan waktulah yang menyebabkan tim panelis tidak mengakomodir semua permasalahan spesifik yang dihadapi masyarakat, dan hanya isu nasional yang menyangkut kebijakan makro saja yang mampu dihadirkan.

Joko menyebut ketika aturan tentang kampanye terutama pelaksanaan debat saat ini dirasa masih banyak celah yang harus diperbaiki, maka masyarakat bisa mengajukan saran kepada KPU.

“Sehingga dapat menjadi pedoman KPU dalam merubah PKPU yang sudah ada demi keberlangsungan demokrasi di negeri ini,” ungkapnya.

Dia berharap dalam pelaksanaan debat Calon Presiden yang kedua nanti, masing-masing paslon mampu bereksperimen, tidak monoton, tidak kaku, dan menanggapinya bisa lebih dinamis, luwes dan natural sehingga masyatakat mampu menilai kualitas masing-masing paslon.

“Kalau bisa KPU jangan memberikan kisi-kisi pertanyaan, karena ini kan debat bukan ujian” kata Joko.

Sesuai pengalaman yang sudah pernah dilakukan, joko menjelaskan gagasan dan ide yang disampaikan paslon, cara merespon setiap pertanyaan, sangat berpengaruh terhadap perubahan pilihan masayarat, terutama bagi pemilih pemula, dan pemilih yang masih ragu-ragu. (Erna Virnia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here