SEMARANG – Rakyat adalah elemen terpenting dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu). Konteksnya, lewat rakyat hak pilih digunakan sekaligus harus dipertanggungjawabkan baik pemilih maupun yang dipilih.

Dalam negara demokrasi, dua elemen itu tak bisa dipisahkan. Rakyat sebagai pemilih sekaligus yang harus diwakili hak-haknya, dipenuhi kebutuhannya oleh yang mereka pilih yang selanjutnya disebut wakil rakyat ataupun pemimpin, baik eksekutif maupun legislatif.
Rakyat tidak serta merta lepas tangan begitu saja, tidak membantu para pemimpinnya, menjalankan tugas-tugas mulia dalam rangka hidup berbangsa dan bernegara.

Rakyat dan wakilnya, harus mampu berkolaborasi, untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Mengedepankan ketuhanan, kemanusiaan, kemauan dan kesadaran untuk bersatu, musyawarah mufakat untuk menciptakan keadilan sosial.
Itulah yang jadi ciri khusus demokrasi bangsa ini, tidak dimiliki bangsa lain. Demokrasi yang Pancasila.

Hal itu tersirat dalam acara diskusi bertajuk Peran Masyarakat dalam Pesta Demokrasi di Tahun Politik dengan pembicara Pendiri Rumahancasila dan Klinik Hukum, Theodorus Yosep Parera, di Kantor Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Minggu (3/2/2019).

Kegiatan itu digelar para mahasiswa yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Semarang (USM), sekaligus program kerja para mahasiswa yang tergabung dalam Pengawal Ideologi Bangsa (PIB) USM.

“Hak pilih adalah kebebasan, tentunya kebebasan yang mampu dipertanggungjawabkan,” kata Yosep pada kegiatan yang dihadiri warga maupun mahasiswa itu.

Warga dalam hal ini yang punya hak pilih, bisa bebas secara sosial maupun politik. Meskipun bebas, bukan berarti tanpa aturan. Sebab, lewat aturan itulah yang sebenarnya membuat betul-betul bebas.

Pada konteks Indonesia, kebebasan itu sudah dipagari oleh para pendiri bangsa. Mereka membuatkan peta jalan yang disebut Pancasila.

Melalui filosofi Pancasila, di tingkatan tertinggi, manusia dituntun untuk bertuhan. Sebab, lewat nilai-nilai kebenaran dan kebaikan Tuhan akan tercipta kehidupan yang harmoni.

“Hanya orang-orang yang bertuhan yang bisa memanifestasikan kebaikan Tuhan,” lanjut Yosep.

Mengawal Kebijakan

Sementara itu, setelah rakyat menggunakan hak pilihnya, peran selanjutnya adalah mau bersama-sama mengawal kebijakan-kebijakan yang dibuat para wakilnya, para pemimpinnya.

Yosep mencontohkan; melalui lingkup terkecil yaitu Rukun Tetangga (R.T) dapat melakukan musyawarah terkait kebijakan – kebijakan yang dibuat pemerintah, apakah sudah mampu mewakili kepentingan rakyat atau belum.

FOTO DOK. rumpan.id : KKN PIB USM Klinik Hukum Keliling Dengan Tema Peran Masyarakat dalam Pesta Demograsi Ditahun Politik,minggu 3/Februari/2019

Selanjutnya, secara berjenjang, aspirasi rakyat itu dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Rukun Warga (R.W) dan seterusnya.

“Jadi bisa dimulai dari lingkup terkecil dari R.T, R.W, lurah atau kepala desa, kecamatan, naik ke bupati atau wali kota dan seterusnya, untuk kemudian mereka duduk bersama dengan legislatif membuat kebijakan yang tepat untuk warganya,” jelas Yosep.

Di sinilah, keunikan sekaligus kelebihan Indonesia di banding negara lain. Negara ini punya instrumen pemerintahan paling lengkap, dari lingkup terkecil yakni di tingkat R.T hingga ke tingkat pemerintah pusat.

Tugas di masing-masing lingkup R.T menjadi sangat penting. Sebab, para pemimpin di tingkat ini harus bisa menangkap aspirasi warga, keluh kesahnya, dan menanyakan sekaligus mewakili untuk disampaikan ke tingkat lebih tinggi tentang apa yang jadi keinginan mereka.

Diketahui, pemilu yang akan diadakan pada 17 April 2019 mendatang merupakan pemilu bersejarah di Indonesia. Sebab, untuk kali pertama, akan dilakukan secara serentak lima pemilu.
Mulai dari Pemilu Capres dan Cawapres, Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemilu DPR Tingkat I, Pemilu DPR Tingkat II hingga Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). (Fajar Nur Nadjib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here