Theodorus Yosep Parera ketika memberikan keterangan pers kepada para wartawan di Kota Semarang, Jumat (29/3/2019)

SEMARANG – Seorang pengusaha rokok berinisial NR, warga Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara menggugat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus.

Selain penetapan tersangka yang dianggap prematur, gugatan lainnya juga terkait penyitaan, penggeledahan, pengambilan kendaraan dan pemblokiran rekening yang diduga terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) perkara ini. 

Gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kudus, telah terigister di Nomor Perkara: 1/Pid.Pra/2019/PN Kds.

Gugatan ini dilayangkan kuasa hukumnya, Yosep Parera dari Law Office Yosep Parera and Partnes, sekaligus Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum.

“Penindakan dan penegahan yang dilakukan oknum Bea dan Cukai Kudus ini cacat hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan penindakan dan penegahan,” kata Yosep saat konferensi pers di depan para wartawan di Kota Semarang, Jumat (29/3/2019) sore. 

Yosep menjelaskan, kasus ini bermula ketika ada beberapa orang yang diduga oknum Bea dan Cukai Kudus melakukan penggeledahan terhadap beberapa rumah warga di Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara untuk melakukan razia rokok tanpa cukai pada 27 Februari 2019 lalu.

Dari penggeledahan itu, oknum Bea dan Cukai tersebut, membawa 4 buah mobil milik warga sebagai barang bukti, beserta tiga warga ke kantor mereka untuk dimintai keterangan. Ketiganya kemudian dipulangkan tanggal 29 Februari 2019.

“Ketika saya berbicara langsung dengan ketiganya, mereka cerita kalau saat di sana disuruh guling-guling dilantai, direndam air, dimasukkan sel, ada yang tidur di kantor,” lanjutnya. 

Selanjutnya, tiba-tiba pihak Bea dan Cukai Kudus itu menetapkan NR selaku bos tiga orang itu sebagai tersangka. Penetapannya pada 4 Maret 2019, sebagaimana SPT-02/WBC.10/KPP/MC.0203/PPNS/2019. 

Yosep menilai penetapan NR jadi tersangka itu prematur. Pasalnya, penetapan dilakukan sebelum proses penyidikan. Sebab, proses penyidikan baru dimulai tanggal 5 Maret 2019.

“Ini kan lucu, penyidikan baru dimulai 5 Maret, tapi penetapan tersangkanya 4 Maret,” jelas Yosep. 

Persoalan lainnya yang akan digugat itu adalah jeratan pasal yang tidak sesuai dengan tersangka NR, terkait kasus rokok tanpa cukai dan TPPU. Soal TPPU ini, kejahatan utamanya belum dibuktikan ada, tapi semua rekening NR diblokir, termasuk rekening tabungan milik istri NR juga ikut diblokir. Padahal, ada usaha lain yakni toko elektronik, dan rekening itu biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. 

“Gugatan yang sudah didaftarkan itu akan mulai disidangkan 8 April 2019 mendatang, terkait penetapan tersangka yang kami anggap prematur. Masih ada tiga praperadilan lagi,” terang Yosep Parera.

Surati Presiden

Pihaknya, sebut Yosep, pada awal pekan depan juga akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terkait persoalan ini.

Surat yang akan dilayangkan itu salah satunya tentang langkah hukum yang diambil oknum KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus tidak tepat. Tidak mencerminkan fungsi sebenarnya hukum positif itu dibuat di negara ini. Surat itu juga permintaan kepada Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan agar segera mengambil langkah administratif kepada para oknum KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus tersebut. (Sutrisno)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here