sumber foto:
https://biroinfrasda.jatengprov.go.id/programkegiatan/kartu-tani/


SEMARANG – Program Kartu Tani yang digagas Ganjar Pranowo sejak periode pertama menjabat sebagai Gubernur Jateng, dianggap tebang pilih. Sebab, kartu yang ditujukan untuk merapikan data petani, justru menyulitkan petani mendapatkan pupuk bersubsidi.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman menilai, hingga saat ini, penggunaan Kartu Tani untuk menebus pupuk bersibsidi, dirasa masih ribet. Tidak semua petani yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi, justru tidak mendapatkannya.

Jika melihat nilai Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sistem Kartu Tani ini sudah melenceng. Hanya mereka yang bankable yang menikmatinya, karena petani harus punya rekening salah satu bank untuk mendapatkan Kartu Tani.

Untuk bisa menebus pupuk bersubsidi, petani harus punya saldo dahulu di bank yang ditunjuk. “Tidak semua petani Jawa Tengah kan kaya dan selalu pegang duit. Jika dulu mereka bisa mendapatkan pupuk itu dengan ngebon (utang) di toko pupuk dan bayarnya saat panen, maka dengan kartu tani ini ndak bisa,” jelasnya, Selasa (1/9/2019).

Menurutnya, sistem ini bisa mengganggu sirkulasi pengolahan lahan petani. Lantaran petani tak segera mendapatkan pupuk untuk tanaman, padahal membutuhkan di saat itu juga.

Sekretaris DPW PKB Jateng ini menambahkan, sejauh ini fungsi kartu tani sebatas digunakan untuk pendataan.

“Maka DPRD dulu telah memberikan rekomendasi pada Gubernur penghapusan kartu tani. Tidak perlu pakai kartu. Hari ini praktiknya (kartu) hanya sebatas pendataan. Tengkulak juga masih berkeliaran. Distribusi pupuk seperti semula dan kontrol tetap dilakukan,” tandasnya. (ajie mahendra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here