Oleh: Dr. Yovita Arie Mangesti, SH.,MH (Asosiasi Ilmuwan dan Praktisi Hukum Indonesia)

Terminologi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 mendegradasi nilai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk hasil prokreasi dari sang Causa Prima, Tuhan Yang Maha Esa.

Sebab, di sana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, penyandang disabilitas diartikan; setiap orang dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penulis lebih memilih sebutan difabel, yang berasal dari kata different ability, artinya kemampuan berbeda. Sementara disabilitas berarti disabled, artinya belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya.  

Penyebutan difabel, lebih bernuansa kemanusiaan. Sebab, penyandangnya diartikan sebagai orang-orang dengan keterbatasannya memiliki kemampuan berbeda untuk survive dan beradaptasi dengan lingkungannya.

Perempuan difabel dipayungi hak konstitusionalnya oleh UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu; 

a) dalam Pasal 5 ayat (1):penyandang disabilitas memiliki hak: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan pelindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; pelindungan dari bencana; pelindungan dari bencana; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

b) Pada Pasal 5 ayat (2)disebutkan, perempuan dengan disabilitas memiliki hak atas kesehatan reproduksi; menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Era Revolusi Industri 4.0

Era Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah kondisi pada abad ke-21 ketika terjadi perubahan besar-besaran di berbagai bidang lewat perpaduan teknologi.

Revolusi itu menembus batas sekat-sekat antara dunia fisik, digital, dan biologi.

Revolusi Industri 4.0 menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber, ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak.

Model kehidupan yang bagi sebagian orang dianggap sebagai suatu distruption,  tetapi “tidak” bagi perempuan difabel yang karena kekurangan fisik justru sudah terbiasa dengan teknologi.

Tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara menggunakan media internet untuk e-commerce dan memasarkan produknya. Tuna netra terbiasa melanglang buana dengan komputer brail, yang justru bagi kita adalah suatu hal yang maya.

Perempuan difabel memiliki banyak kemampuan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan dengan menggunakan teknologi komputer, bukan hanya di meja kerja tetapi pada penggunaan alat transportasi. Mereka terbiasa lebih mengoptimalkan fungsi otak.

Perempuan difabel sebagai warga negara yang dilindungi di bawah payung hukum publik maupun hukum privat, juga hukum-hukum khusus, yaitu:

Pertama, perempuan difabel sebagai tenaga kerja, dilindungi dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meliputi pelindungan hukum ketenagakerjaan: bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja dalam hubungan kerja, bidang kesehatan kerja, bidang keamanan kerja, bidang jaminan sosial buruh.

Kedua, perempuan difabel sebagai tenaga kerja perempuan yang rentan dilindungi dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang

Ketiga, perempuan difabel sebagai produsen produk barang dan jasa dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektualnya dengan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 03 Tahun 2016 tentang Hak Paten, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merk dan UU Nomor 3 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Keempat, untuk berkarya dan memasarkan karyanya dalam bingkai transaksi e-commerce, dilindungi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Era digital, merupakan suatu ruang di mana perempuan difabel mengambil peran sebagai agen untuk berkarya dan berinovasi untuk membangun bangsa ini.

Perempuan difabel dilahirkan dengan jati dirinya sebagai “agent of social engineering” diberi ruang dalam berbagai kegiatan masyarakat.

Ketika hukum Indonesia dibangun di atas pondasi nilai Pancasila yang menjunjung tinggi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial, maka bukan suatu kemustahilan bagi perempuan difabel tampil sebagai penggerak peradaban itu sendiri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here