Dokumentasi BNPB
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito saat konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Senin(8/6)

JAKARTA – Pemerintah daerah diminta menyiapkan sejumlah beberapa tahapan dalam menyambut tatanan baru ditengah pandemi atau fase new normal. Tahapan ini menjadi syarat mutlak sebelum menuju kebiasaan baru.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengatakan, sebelum memasuki new normal, pemerintah daerah perlu menyiapkan tahapan-tahapan supaya masyarakat tidak mudah terpapar covid pada fase tersebut.

“Tidak bisa serta merta dibuka secara langsung. Ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menuju masyarakat aman Covid-19 dan produktif,” kata Wiku dalam konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Senin (8/6) malam.

Tahapan pertama adalah prakondisi dengan memberikan informasi yang holistik, jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi tersebut antara lain mengenai pencegahan dan penanganan Covid-19. Penyampaian informasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak melalui sosialisasi dan komunikasi publik yang efektif.

Kedua yaitu tahap timing. Tahapan yang menentukan tentang waktu kapan suatu daerah dapat dimulai aktivasi sosial ekonomi dengan memperhatikan data epidemiologi, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kesiapan organisasi dan manajemen di daerah, serta memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.

Tahapan berikutnya yakni tahap prioritas. Tahapan ini dilakukan untuk memilih daerah atau sektor yang dapat dipulihkan kegiatan sosial-ekonomi secara bertahap dengan dilakukan simulasi agar kegiatan tersebut dapat berkelanjutan.

Keempat, tahap koordinasi pusat dan daerah. Tahapan ini penting dimana terjadi konsultasi timbal balik, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sinergis dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya tahap monitoring dan evaluasi. Tahapan pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dari pelaksanaan, dari pemulihan aktivitas sosial-ekonomi.

“Kami ingin menyampaikan, mengenai monitoring dan evaluasi peta risiko daerah. Sebagai contoh, untuk daerah zona hijau atau tidak terdampak, kami melakukan monitoring dan evaluasi untuk kabupaten-kota tersebut,” paparnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here