FOTO-FOTO RUMPAN.ID/SUTRISNO
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Marasidin Siregar (tengah) berfoto dengan Tim Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang usai audiensi di kantornya, Kamis (18/7/2019).


SEMARANG – Hingga hari ini, berbagai persoalan di penjara, baik itu berstatus lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan) di Jawa Tengah, belum juga terurai.

Berbagai persoalan itu di antaranya; overkapasitas tingkat hunian yang akhirnya membuat pengawasan tak bisa maksimal, jumlah petugas tak sebanding dengan mereka yang diawasi.

Selain berbagai persoalan itu, tentang kelayakan asupan makan minum narapidana juga terbilang masih di bawah standar.

“Di Jawa Tengah, untuk makan (sehari) bagi para WBP (warga binaan pemasyarakatan), Rp20ribu hingga Rp22ribu, itu untuk jatah 3 kali makan (dibagi),” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Marasidin Siregar, ketika berdiskusi dengan Tim Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang di kantornya, Kamis (18/7/2019) siang.

Angka Rp20ribu hingga Rp22ribu per hari, disebut Marasidin, masih minim. Dia membandingkan dengan penjara lain, misalnya di Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang angkanya jauh di atas jatah untuk Lapas/Rutan Pemasyarakatan di bawah Kemenkumham.

“Di BNN sekitar Rp35ribu, di BNPT Rp45ribu, di KPK sampai Rp75ribu untuk makan satu hari,” lanjutnya.

Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang, Yosep Parera (paling kiri) didampingi advokat Ceicilia Novita Prameswari dan Pimpinan Redaksi Rumpan.id, Erna Virnia, ketika berdiskusi dengan Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Marasidin Siregar.

Minimnya jumlah petugas dibanding penghuni penjara juga masih terjadi. Disebutkan Marasidin, overhunian itu salah satunya disebabkan banyaknya pecandu narkoba yang dijebloskan ke penjara. Dalam persentase mulai dari 40 hingga 50 persen WBP adalah pecandu narkoba.

“Misalnya di Lapas Kelas I Semarang, jumlah penghuninya 1800 (dari kapasitas sekira 800 orang) dijaga 15 orang petugas,” kata Marasidin ketika itu.

Meski demikian, di tengah keterbatasan, Marasidin menyebut pihaknya terus berkomitmen menjalankan tugas sebaik-baiknya. Pengawasan terus dilakukan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang ada.

“Percobaan penyelundupan (narkoba) ke lapas juga terus terjadi, modusnya beragam, ada yang lewat makanan, sandal, sampai bola tenis yang dilemparkan dari luar,” bebernya.

Gotong Royong

Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Yosep Parera, yang ketika itu memimpin timnya berdiskusi dengan Marasidin Siregar, memahami betul persoalan-persoalan di penjara seperti itu.

“Ini bukan salah Pak Marasidin ataupun pihak Lapas, tapi salah polisi, jaksa, hakim bahkan advokat sendiri ketika penyidikan, penuntutan, vonis sampai pembelaan,” sebut Yosep.

Dia meminta persoalan ini jadi tanggungjawab bersama, diselesaikan sengkarutnya dengan gotong royong antarinstansi, antarpihak, termasuk dari masyarakat luas.

Pihak Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang sendiri, kata Yosep, ketika itu di depan Marasidin Siregar, juga berkomitmen penuh untuk turut andil menyelesaikan sengkarut persoalan itu.

Pendampingan hukum gratis bagi para narapidana yang ingin memperoleh keadilan hukum, penyuluhan hukum, bahkan sampai upaya mencarikan pekerjaan bagi mereka nanti setelah bebas, akan diupayakan maksimal.

Marasidin menimpali, pihaknya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang tersebut. Kerjasama mulai dilakukan dan rencananya akan secara resmi diteken pada 17 Agustus 2019 lewat MoU seiring dengan pemberian Remisi Kemerdekaan di Lapas Kelas I Semarang.

Para mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang ikut hadir berdiskusi.

Pada audiensi yang berlangsung hampir 1 jam itu, turut hadir pula beberapa mahasiswa Jurusan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.  

Para mahasiswa yang hadir menyimak betul, diskusi di antara Kadiv Pas dengan tim Rumah Pancasila dan Klinik Hukum itu.  

Bagas Pangestu Pribadi, salah satu mahasiswa yang hadir, berargumen sistem hukum di Indonesia harus dibenahi agar terwujud keseimbangan dalam penegakkan hukum dan pembinaan di penjara.  

“Agar kondisinya tidak terus menerus seperti ini,” kata dia.

Mahasiswa lainnya, Heni Pertiwi, berargumen munculnya persoalan overhunian di penjara disebabkan penanganan hukum yang keliru. Menurutnya, restoratif justice harus diutamakan.  

“Sehingga mereka yang berperkara hukum tidak selalu harus berakhir di penjara, jadi (penegakkan hukum) tidak terkesan seperti berlomba-lomba untuk memasukan orang ke penjara,” kata Heni yang masih duduk di semester IV ini.

Dia menyebut fungsi penjara bukan sekadar mengurung terpidana, tetapi tentunya adalah pembinaan, memberikan pendampingan, dilayani secara manusiawi.

“Seperti soal jatah makan tadi (yang masih minim). Jadi mereka tidak mengulangi perbuatannya ketika sudah bebas nanti,” tutupnya. (eka setiawan/sutrisno)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here