Penyandang disabilitas berhak bahagia. Masih ada keluarga dan penghuni Rumah Indonesia lainnya yang terus memberi perhatian kepada mereka.

SEMARANG – Komunitas masyarakat rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, buruh migran dan kelompok minoritas lainnya, bukan beban negara.

Tapi kenyataannya, selama ini, kelompok rentan masih menghadapi masalah mendasar. Terutama mengenai perlindungan hukum yang menyangkut hak-hak mereka.

Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jateng, Nawal Nur Arafah pun menilai, komunitas masyarakat rentan belum mendapatkan prioritas dari kebijakan pemerintah yang lebih banyak berorientasi kepada pemenuhan dan perlindungan hak-hak sipil politik dan ekonomi, sosial dan budaya.

“Komunitas masyarakat rentan belum mendapatkan prioritas dari kebijakan tersebut. Ini perlu terus didorong agar pemenuhan hak-hak mereka bisa dipenuhi,” ucap Nawal, Rabu (27/2/2019).

Menurut data Dinas Kesehatan Jateng, selama tahun 2013-2017 terdapat 12.234 perempuan korban kekerasan, atau setidaknya ada 6-7 perempuan per hari mengalami kekerasan. Dari tahun 1993-2017 tercatat 20.168 orang dengan HIV/ AIDS dan 37 persen di antaranya adalah perempuan.

Ikatan Perempuan Positif HIV/ AIDS Indonesia (IPPI) telah mendampingi 2.243 ibu rumah tangga yang terpapar HIV/ AIDS dari pasangannya. Sedangkan data Pusat Pengembangan dan Latihan Rehabilitasi Para Cacat Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Solo menyebut tahun 2017 terdapat 59.551 perempuan merupakan penyandang disabilitas.

Pihaknya, sebut Nawal, telah berupaya melindungi kelompok rentan. Salah satunya adalah mengembangkan relawan keluarga untuk mengubah perilaku orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

“Relawan itu kami fokuskan pada 5 Kabupaten miskin di Jateng. Yakni Blora, Rembang, Demak, Grobogan, dan Sragen. Selain itu, juga akan melakukan penyusunan profil perempuan dan kemiskinan sebagai bahan advokasi kebijakan supaya tidak bias,” bebernya.

Selain pendampingan, Nawal yang mengkoordinasikan Gerakan Organisasi Wanita (GOW) di 35 kabupaten/kota di Jateng ini juga melihat perlunya penegakan hukum (law enforcement) dari instansi berwenang dengan mengedepankan pelayanan hukum berperspektif ramah kelompok rentan.

“Semua hal itu harus lahir dari proses penelitian, aspirasi, kondisi dan kebutuhan yang ada dan berkembang dalam masyarakat, termasuk pelibatan kelompok rentan dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan,” tandasnya.

Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Theodorus Yosep Parera, mengatakan, untuk penyelesaian persoalan ini dibutuhkan keterlibatan semua pihak.

“Pemerintah memang perlu hadir dengan membuat regulasi yang jelas untuk menangani komunitas masyarakat rentan, tetapi peran masyarakat terutama lingkungan terdekat itu juga penting, seperti memberikan perhatian kepada mereka,” kata Yosep kepada rumpan.id. 

Yosep menyebut, gotong royong yang merupakan saripati Pancasila bisa menjadi solusi untuk menangani komunitas masyarakat rentan.

“Tanpa gotong royong kita tidak bisa selesaikan masalah tersebut secara baik,” tandasnya. (Ajie Mahendra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here