SEMARANG – AS warga Jalan Kuala Mas Semarang melalui kuasa hukumnya Theodorus Yosep Parera akan mengajukan proses praperadilan atas tindakan hukum yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang. Hal ini terkait penggeledahan, penyitaan barang bukti dan penetapan tersangka terhadap AS yang dinilai tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.


“Bahwa pada tanggal 16 September 2020 telah dilakukan penggeledahan rumah AS. Penggeledahan di dalam KUHAP khususnya pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 mengatakan bahwa setiap penggeledahan wajib kepada aparatur yang melakukan penggeledahan untuk menanyakan apakah si pemilik rumah bersedia untuk digeledah atau tidak,” terang Theodorus Yosep Parera selaku kuasa hukum AS dalam keterangan persnya di kantor Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang Indah Kota Semarang, Kamis (24/9/2020) sore.


Dalam pasal itu jelas disebutkan, jika pemilik rumah bersedia untuk digeledah maka saksinya cukup 2 orang. Namun jika pemilik rumah menolak untuk digeledah, saksinya wajib berjumlah 3 orang.
Adapun dalam penjelasan pasal 33 ayat 4 KUHAP dikatakan, yang dimaksud dua orang saksi adalah warga setempat.


“Kalau yang punya rumah tidak mau, ditambah lagi satu orang saksi yaitu kepala lingkungan atau kepala desa, tidak boleh aparatur penegak hukum,” kata Yosep.


Menurut dia, aparatur penegak hukum tidak diperbolehkan sebagai saksi. Sebab dianggap berpotensi memanipulasi alat-alat bukti yang didapat dari tempat penggeledahan.


“Hal itu sudah ada Yurispurdensi Mahkamah Agung yang melarang kepada aparatur penegak hukum untuk menjadi saksi,” jelasnya.


Terkait bukti adanya pelanggaran dalam kasus ini, tidak terdapat saksi dari warga desa dalam surat penggeledahan yang diserahkan kepada AS.


“Yang ada hanya stempel dari ketua RT. Sedangkan yang menjadi masalah adalah ketua RT tidak ikut proses penggeledahan, tetapi hanya dipanggil datang, untuk memberikan tanda tangan dan stempel RT,” imbuhnya.


Sedangkan dalam KUHAP khususnya di pasal 129 ayat 1-4 dikatakan, penyitaan yang dilakukan wajib diketahui dan disaksikan oleh dua orang saksi warga setempat, berikut kepala desa atau RT, maupun dari warga setempat.


Berdasarkan dalam berita acara penyitaan, tidak ada RT maupun saksi dua orang warga setempat yang menjadi saksi. Saksi yang dihadirkan dalam kasus ini adalah anggota polisi, dan satu orang merupakan aparatur BPOM.
Selain itu pihak petugas dianggap tidak mematuhi Pasal 129. Berita acara pemeriksaan harus dibacakan didepan saksi dan ditandatangani oleh kedua orang saksi warga dan kepala RT.


Kemudian pada 18 September, pihak BPOM mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Dirkrimsus dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.


“Nah yang uniknya adalah proses penggeledahan dan penyidikan itu mereka pakai dasar hukumnya surat perintah penyidikan, padahal harusnya surat perintah penyelidikan karena pengertian penyelidikan di dalam pasal 1 angka 2, adalah sebuah proses yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum, guna menentukan apakah dengan fakta-fakta awal dapat ditindaklanjuti ke dalam proses penyidikan. Kalau tidak ada surat perintah penyelidikan tidak bisa keluar surat perintah penyidikan, di dalam ini dua-duanya salah,” sebut Yosep.


Persoalan lainnya kata Yosep, dalam SPDP disebutkan sebagai tersangka, padahal dalam angka satu, poin 5 KUHAP dikatakan, penyidikan adalah sebuah proses untuk menemukan barang bukti, dan mengumpulkan alat-alat bukti, mengumpulkan peristiwa-peristiwa pidana untuk menentukan dapat tidaknya ditetapkan seseorang sebagai tersangka.


“Nah ini baru dimulai penyidikan sudah ada nama tersangkanya,” jelasnya.


BPOM sendiri sudah melakukan penetapan tersangka yang dikeluarkan tanggal 16 September 2020. Dasar hukumnya ada 4; yang pertama ayat 1 butir 14, bunyinya adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib untuk melaporkan tugasnya kepada kepolisian negara Republik Indonesia, sebagai penyidik.
Kedua laporan kejadian, ketiga berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan ahli; kempat hasil gelar perkara.


“Untuk penetapan tersangka itu sendiri justru tidak didasarkan pada surat perintah peyelidikan dan penyidikan. Maka ketika dilayangkan surat panggilan klien kami sebagai tersangka untuk diperiksa pada hari ini, Kamis (24/9/2020), sedangkan pada surat yang kami terima pada tanggal (18/9/2020) kami melihat adanya kesalahan prosedur, berdasarkan hal inilah kemudian kami melakukan gugatan praperadilan yang sudah didaftarkan kemarin,” ungkapnya.


Gugatan praperadilan terhadap penggeledahan, terhadap penyitaan, terhadap penetapan tersangka yang menurut kami melanggar pasal 77 KUHAP Jo putusan Mahkamah Konstitusi yang menambahkan bahwa penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka masuk di dalam ranah pra peradilan.


Pihaknya juga mengaku sudah memberitahukan kepada Kepala BPOM Semarang terkait pendaftaran upaya praperadilan, dengan mengirimkan bukti asli pendaftaran dan diterima langsung oleh Kapala BPOM dan juga Kepala Penyidik BPOM.


“Bahkan hari ini AS kembali diberikan surat panggilan kedua, untuk diperiksa sabagai tersangka pada hari Senin (28/9/2020). Maka besok Jumat (25/4/2020) tim akan mengirimkan surat kepada Presiden melalui Menkes tembusannya kepada Kepala BPOM,” imbuhnya.


Pihaknya juga meminta Menteri Kesehatan mengganti Kepala BBPOM Semarang, karena dianggap tidak menaati proses hukum yang sedang ditempuh oleh seorang Warga Negara Indonesia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil.


“Padahal ketentuan itu telah diatur secara rigid didalam KUHAP yang wajib ditaati oleh seluruh aparatur penegak hukum agar mereka tidak menyalahkan kewenangan yg diberikan oleh Undang-undang kepada meraka untuk melaksanakan penegakan hukum di rimba hukun RI. Intinya kami meminta Kepala BBPOM diganti,” pungkasnya.


Sebelumnya BBPOM Semarang dalam keterangan pers tentang peredaran obat ilegal No. HM.01.104.1045.09.20.01 tertanggal 16 September 2020, Bahwa BPOM Semarang telah melakukan operasi penertiban terhadap sarana distribusi obat ilegal.


Dari hasil operasi ini telah disita barang bukti berupa Obat tanpa ijin edar (TIE) sebanyak 1.313 botol dan 22.477 plastik klip dengan jumlah total 769.595 kapsul dengan nilai ekonomisnya mencapai Rp 600 juta lebih.

Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang Yosep Parera, Kamis 24 September 2020 di Kota Semarang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here