Kasus Kepala Sekolah Polisikan Sejumlah Muridnya

Anak-anak Indonesia harus mendapat pendidikan yang layak. Sekolah juga harus jadi rumah kedua bagi mereka. Di sana, anak-anak tak hanya berhak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga perlindungan dari segala macam efek negatif yang bisa merusak masa depan mereka.

Apalagi, sekolah malah membuat mereka harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Tindakan ini tentunya sangat disesalkan.

Seperti kejadian di SD 10 Bontominasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana pada pertengahan Januari lalu beredar foto-foto di media sosial tentang puluhan muridnya yang diperiksa polisi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bulukumba.

Identitas mereka tak dilindungi, tersebar di media sosial dan menjadi konsumsi publik.

Alhasil, insiden itu menuai kecaman, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Warganet maupun masyarakat, mengecam pelaporan pada anak-anak SD itu, termasuk beredarnya foto pemeriksaan saat di kantor polisi.

Usut punya usut, ternyata kepala sekolah setempat, berinisial H, yang malah melaporkan anak didiknya sendiri ke polisi pada 4 Januari 2019 lalu. Pelaporan itu terkait perusakan sejumlah fasilitas sekolah yang diduga dilakukan puluhan muridnya.  

Seperti diungkapkan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti. Dia menilai tindakan yang dilakukan oknum kepala sekolah setempat tidak mencerminkan jiwa pendidikan.

“Seharusnya pendidikan di Indonesia hadir untuk mengayomi pelajar di Indonesia. Contohnya lebih dulu memberikan pembinaan bagi siswa yang dianggap indisipliner,” ungkapnya melalui siaran pers yang diterima Rumpan.id, awal pekan lalu.

Menurut Retno, pelaporan ke kepolisian itu adalah suatu kesalahan. Meskipun jika benar perusakan dilakukan anak-anak didiknya, seharusnya tidak berujung pemolisian. 

Retno malah menilai, pelaporan itu adalah bentuk ketidakmampuan oknum kepala sekolah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. 

Pihaknya, sebut Retno, penyelesaian persoalan semacam ini seharusnya cukup melibatkan pihak sekolah, orang tua murid dan dinas pendidikan setempat.

“Kalaupun harus sampai ke kepolisian, identitas para pelakunya harus dirahasikan, mengingat juga para pelaku masih di bawah umur,” lanjutnya. 

Penyebaran foto-foto pemeriksaan itu akan menimbulkan trauma psikis serta stigma negatif hebat pada anak-anak itu sampai mereka tumbuh dewasa. 

Pihak KPAI, kata Retno, mengimbau kepada masyarakat luas untuk tidak ikut menyebarkan foto dan video yang berisi pemeriksaan anak-anak SD tersebut.

Retno merekomendasikan dinas pendidikan setempat untuk segera melaporkan oknum kepala sekolah yang bersangkutan.

Selain itu, KPAI juga akan berkoordinasi dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk melakukan pengawasan terhadap kepolisian, khususnya insiden pemeriksaan terhadap anak-anak SD yang fotonya beredar luas itu, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.  (Sutrisno)

Peradilan Pidana Anak Harus Berorientasi Pada Hak Hak Anak

Advokat dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Sigit Wibowo, mengemukakan, peristiwa hukum yang terjadi dalam pelaporan tersebut adalah dugaan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Saat proses hukum berlangsung, terdapat foto-foto interogasi murid-murid itu, yang tersebar di media sosial, tanpa melindungi identitas murid-murid itu yang notabene belum berumur 12 tahun. 

Berangkat dari fakta hukum tersebut, Sigit mendapati beberapa persoalan hukum;

Pertama, bagaimana alasan filosofis berlakunya Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai sistem peradilan pidana terpadu?

Kedua, bagaimana seharusnya perlakukan aparatur penegak hukum dalam melakukan proses hukum terhadap murid-murid SD Bontominasa tersebut?

Filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak

Sigit menjelaskan, pertama; anak pada hakikatnya menduduki posisi addresat dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa.

“Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa,” kata Sigit kepada Rumpan.id, Jumat (25/1/2019).

Persoalan mendasar hal itu bisa dilihat dari kacamata filosofi Pancasila maupun filosofi hukum.

Pada filosofi Pancasila, tidak terlepas dari pemikiran Hans Nawiasky mengenai teori Die Theorie Vom Stufenordung der Rechtsnormen alias norma hukum yang berjenjang dan berkelompok.

Itu memberikan kedudukan Pancasila sebagai grandnorm atau norma dasar. Posisinya berada di puncak hirarkis. Artinya segala aturan hukum di bawahnya haruslah sesuai dengan filosofi Pancasila. 

Itu dipertegas melalui ketentuan Pasal 1 TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pencabutan TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara yang menyebutkan;

“Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”

In casu, sebut Sigit,persoalan penegakan hukum pidana anak tidak terlepas dari butir Pancasila sila ke-2 : Kemanusian Yang Adil dan Beradab.

“Anak sebagai addresat hukum wajib untuk dibela dalam rangka penerapan butir sila a quo dalam memperoleh kebenaran dan keadilan di muka hukum,” lanjut Sigit.

Persoalan filosofi hukumnya, SPPA  didasarkan pada sebuah perjanjian internasional yang melindungi harkat anak yang dituangkan dalam Convention on The Right of The Child yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Filosofinya adalah menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya, terutama dalam permasalahan hukum pidana.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum melalui penyelenggaraan SPPA.

Filosofi Rehabilitasi

SPPA hadir dalam penegakan hukum pidana sebagai ketentuan lex specialist bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Pembentuk undang-undang menyadari pentingnya peradilan tersebut karena mendasarkan pada filosofi rehabilitation.

Filosofi ini bermakna, negara harus memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anaknya, sebab setiap anak dianggap memiliki kapasitas untuk belajar mengubah tingkah lakunya.

“Sehingga proses peradilan diarahkan untuk mengakomodir kepentingan terbaik untuk anak,” lanjut Sigit.

Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang berbunyi: (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. 

Kemudian, pengertian keadilan restoratifitudiatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, menyebutkan:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.”

Perbedaan mendasar dari Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Sistem Peradilan Pidana Biasa adalah aspek viktimologi mendapatkan perhatian yang utama di sini.

Sebab, melibatkan korban tindak pidana untuk bersama-sama menyelesaikan perkara pidana anak yang selama ini di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mendapatkan perhatian khusus.

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

“SPPA dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 merupakan ketentuan yang revolusioner dibandingkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,” jelas Sigit.

Penegakan Hukum In Casu

Asas Legalitas merupakan asas yang fundamental dalam Hukum Acara Pidana, di mana asas ini untuk melindungi Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa/Terpidana dan mencegah kesewenang-wenangan dari penegak hukum.

Ini terwujud dalam AnselmvonFeurbach,di mana ketentuan Nullum Crimene Sine Pone Legale (Tiada Pidana Tanpa Ketentuan Pidana sebelumnya) yang menjadi marwah pembentukan KUHAP sebagai ketentuan Lex Generale. Hal tersebut juga berlaku mutatis mutandis dalam SPPA.

Sigit menegaskan, in casu, penegakan hukum terhadap murid-murid SD Negeri Botominasa yang berumur kisaran di bawah 12 tahun, seharusnya mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun.

Berbunyi; 

Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

(a) menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau

(b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan

Dugaan Pelanggaran

Berangkat dari berbagai ketentuan dan fakta itu, in casu, Sigit berargumen telah terjadi dua pelanggaran;

Pertama, jika benar pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap murid-murid yang dilaporkan itu secara sepihak tanpa menggandeng Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) setempatserta Pekerja Sosial Profesional (PEKSOS) Dinas Sosial setempat, hal tersebut merupakan tindakan abuse of power dan tidak mengindahkan ketentuan a quo.

Das Sollen atau peraturan hukum yang bersifat umum, para pihak terkait seharusnya saling berkoordinasi untuk menentukan pilihan tindakan penyidik terhadap murid-murid tersebut berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan PK BAPAS dan Laporan Sosial dari PEKSOS.

Kedua, tindakan mempublikasikan foto beserta identitas anak akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU SPPA, yang berbunyi: (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

Konsekuensi yang timbul manakala terdapat pelanggaran dalam ketentuan a quo, diatur dalam Pasal 97 UU SPPA, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” Sigit beraharap, dengan adanya instrumen hukum dari SPPA tersebut akan tercipta peradilan yang ramah anak, baik dari aspek pra-adjudikasi (penyidikan dan penuntutan), adjudikasi (Persidangan), dan pascaadjudikasi (pelaksanaan pidana atau tindakan). (Sutrisno)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here