SUMBER ILUSTRASI: Pixabay.com

(Oleh: Titus Yoan B.T)

Badai krisis multidimensi menunjukkan eksistensinya hampir dalam tiap sisi kehidupan. Masalah korupsi, terorisme, ekonomi menjadi masalah bersama yang belum usai.

Belum mendapat suatu jawaban maksimum terhadap masalah tersebut justru muncul lagi masalah. Sebut saja; isu rasisme Papua hingga berujung pemblokiran akses internet, rusuh Jayapura yang menambah ketegangan terhadap potensi munculnya disintegrasi sosial, kemudian isu penistaan agama.

Tak kalah heboh; kasus predator dengan 9 korban bawah umur di Mojokerto, kasus Aulia Kesuma dan anak kandungnya yang tega menghabisi suami dan anak tirinya, kasus pembunuhan Nurhikmah di Kabupaten Tegal Jawa Tengah, hingga perkosaan dan pembunuhan terhadap gadis Baduy.

Nampaknya, pendulum waktu bergerak kian kemari telah membawa cara pandang cukup eksentrik yaitu menganggap manusia sebagai benda yang dapat diperlakukan sesuka hati ketika tak mampu memberi kepuasan terhadap subjek yang memandangnya.

Postscriptum terhadap isu dan kasus a quo tak boleh dianggap kasus yang sepele ataupun dianggap sebagai kasus biasa-biasa saja.

Kecenderungan manusia yang cukup liar yaitu memanipulasi kesadaran dirinya. Akhirnya menganggap melakukan suatu kejahatan adalah simbol eksistensi diri, yang seakan  “aku berbuat jahat maka aku ada”, apalagi ditambah dengan dongkrakan media massa mainstream maupun anti-mainstream.

Ternyata teknologi komunikasi baru mampu mereduksi jarak, namun belum mampu secara eksistensial mengakomodasi solidaritas dan empati manusia.

Pada tataran makroskopik yang dapat kita lihat bersama di depan mata, globalisasi mendongkrak kesadaran otonomi diri sehingga tiap individu menuntut suatu pengakuan yang jarang diketahui batasannya.

Dulu saat belum berkembangnya teknologi, wilayah geografis menuntut kehidupan sosial dalam derajat tertentu untuk menciptakan adanya kehidupan sosial.

Namun, realita sekarang hendak membuktikan bahwa karena perkembangan teknologi dan alat komunikasi, sesama tetangga bisa saling tidak mengenal, bahkan orang saling duduk bersebelahan tidak saling berkomunikasi, yang satu lebih asik berkomunikasi dengan orang yang berada ratusan bahkan ribuan kilometer ketimbang berkomunikasi dengan orang di sebelahnya.

Tak hanya wilayah geografis namun juga agama sempat menjadi perekat hubungan sosial. Hal ini tercermin dalam adagium di Eropa yang berlaku sampai abad 16: cuius region, euis religio yang kurang lebih artinya siapa penguasanya (dan agamanya), itulah agama yang ada atau (harus) dianut di wilayahnya.

Sekarang hal itu hampir tidak berlaku, orang semakin mencari gairah lain untuk memenuhi keinginan dirinya dan hampir tak elak keinginan itu dibarengi dengan menyakiti yang lain.

Kata religion yang berasal dari bahasa Latin yaitu re-ligare, yang berarti mengikat kembali. Kini kita menyaksikan agama seringkali dijadikan suatu alat pendongkrak usaha politik, alat untuk mengusahakan menutupi kebohongan, dan itu berarti memposisikan agama sebagai minus malum, bukan maximum bonum.

Parahnya lagi tidak sedikit itu dilakukan oleh public figure, dan orang semakin bosan untuk bersentuhan dengan kata “agama” akhirnya kini agama dimengerti sebagai urusan privat manusia.

Setelah wilayah geografis dan agama yang kini tidak lagi mampu menjadi alat perekat hubungan sosial, lalu jawaban apa untuk mengatasi ketidakcukupan itu? Maka tulisan ini memberi sedikit uraian tentang jawaban a quo yaitu hukum sebagai gagasan hidup bersama.

Hukum sebagai gagasan hidup bersama

Ada baiknya memberi suatu pengandaian antropologis. Manusia di generasi ini adalah manusia yang cenderung egois dan mementingkan diri sendiri.

Namun perlu diciptakan distingsi antara egois dengan mementingkan diri sendiri.

Egois itu suatu tindakan yang ditujukan bagi keuntungan dirinya, misalnya si Budi memberi uang kepada pengemis supaya pengemis itu segera pergi dan tidak mengganggu Budi lagi. Tapi mementingkan diri sendiri itu adalah suatu tindakan yang sama sekali tidak peduli dengan kesengsaraan orang lain.

Dalam keadaan yang seperti itu maka kita mudah memprediksi apa yang akan terjadi agama, kekuasaan, politik dan kewenangan dijadikan alat sebagai pemuas egoistis dan kepentingan diri sendiri. Apalagi dengan bantuan teknologi maka isu-isu agama tinggal disebarluaskan di media massa anti-mainstream yang disambut secara harfiah tanpa sikap selektif terhadap berita yang dikirim di grup Whatsapp, di Instagram, di LINE, dan lain sebagainya. Akhirnya banyak berita yang diterima menjadi suatu keyakinan kepada si penerima.

Terhadap kompleksitas dari banyaknya timbunan permasalahan maka hukum datang memberi jaminan terhadap hidup yang seharusnya dan instrumen perekat hubungan sosial. Tidak bermaksud berlebihan namun tiap manusia secara inheren dalam dirinya membutuhkan rasa aman, tentram dan damai.

Dalam tataran perasaan yang sama itulah hukum tiba sebagai gagasan hidup bersama yang aman dan tenteram serentak menjadi perekat hubungan sosial.

Tesis Thomas Aquinas saat merumuskan hukum sebagai “peraturan yang berasal dari akal untuk kebaikan umum”. Secara implisit konseptualisasi seperti itu menunjukkan adanya latar belakang yang transpositif, yaitu di luar dunia kita ini ada sebuah tatanan ideal yang menjadi acuan dari tatanan di dunia ini dan tatanan ideal itu diandaikan terdapat pada akal Tuhan.

Dengan begitu tatanan ideal yang dimaksud tidak menunjuk pada kehendak esoterik orang per orang tetapi kepada hidup aman dan tertib dalam hidup bersama.

Telah terdapat perasaan mengenai tatanan ideal itu dalam tiap sudut nurani setiap individu. Namun dalam perkembangan akhir-akhir ini tatanan ideal itu diterjemahkan secara individual dan dari itulah tatanan ideal mengalami defisit esensi.

Jadi tatanan ideal hanya menjadi makna figuratif dalam hidup bersama yang dimengerti secara sollen namun tanpa sein.

Oleh sebab itu kita melihat dalam layar kaca sosial kita agama, jabatan, serta kewenangan dijadikan alat pemuas kehendak esoterik individu maupun komunal tertentu.

Dalam gangguan defisit makna inilah hukum hadir untuk memulihkan kembali tatanan ideal itu. Sehingga hukum menjadi alat untuk mendidik, mengarahkan, membentuk, serta mengubah kehendak esoterik (yang tersembunyi dan penuh maksud picik) kepada kehendak umum demi hidup bersama, yaitu barangsiapa melanggar kemerdekaan seseorang sama saja dengan melanggar ketentuan hidup bersama.

Bila kesepakatan atau konsensus menjadi elemen dibentuknya hukum, maka hukum itu mewakilkan aktualisasi kehendak umum. Sebab hukum adalah hasil suatu kesepakatan bersama maka suatu perintah umum memberi ketegasan terhadap kontradiksi antara benar-salah. Jadi individu mampu memprediksi konsekuensi logis dari suatu perbuatannya.

Perintah umum yang mampu diprediksi dan mampu direkam secara logis inilah yang menjadi acuan dalam kepatuhan tiap individu terhadap hukum. Singkatnya terdapat pembenaran teleologis dan basis moral bagi tesis kepatuhan terhadap hukum dengan menerangkan akibat-akibat yang dapat terjadi jika warga negara mematuhi atau tidak mematuhi hukum.

Cukup mudah untuk diprediksi ketika hukum bukan hanya awangan dalam dimensi sollen tapi terpenuhinya tuntutan sollen dalam dimensi sein, yaitu tiap individu merasakan hidup aman, tenteram, dan hak-haknya terpenuhi.

Pada akhirnya dalam pustaka pikiran umum terdapat diktum “hukum telah berhasil menjadikan pondasi gagasan hidup bersama dan perekat hubungan sosial”, dan ada keyakinan moral dalam tiap individu bahwa “di saat hidup tidak melanggar kemerdekaan individu yang lain maka tindakan itu sama artinya dengan menyumbang makna bagi kepentingan umum.”

Kendati di sisi lain agama dan politik sering dijadikan alat pemuas kehendak esoterik namun hukum tetap berpegang pada kehendak umum demi hidup bersama yang aman, tertib, dan tentram.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here