Oleh: Dr. Yovita Arie Mangesti, SH.,MH

(Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia)

Hukuman kebiri menjadi marak terlebih pasca tayangan ILC Selasa, 27 Agustus 2019, dengan trigger Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang menjatuhkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kasus pemerkosaan anak.

Sebagai negara hukum, baiklah kita mencoba mengkaji secara jeli dengan melihat beberapa ketentuan hukum dan etika kedokteran. Pada tataran hukum kesehatan, ada beberapa undang – undang yang berlaku sebagai. kaidah hukum positif, yaitu:

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Beberapa norma  mendasar yang dapat dibaca sebagai landasan yuridis praktik kedokteran, yaitu:

  1. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa Undang-Undang Kesehatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima layanan kesehatan.
  2. Pasal 1 ayat (1) praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam.
  3. Pasal 51 dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran  mempunyai kewajiban : (a) memberikan pelayanan medis  sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

Ketentuan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran ini secara eksplisit menunjukkan bahwa praktik kedokteran berorientasi semata-mata bagi kesehatan, kebutuhan pasien.

Persoalan bahwa dokter kemudian diminta untuk menjadi eksekutor atau pelaksana hukuman kebiri tentunya tidaklah tepat.

Eksistensi seorang dokter dalam tugas profesinya adalah sebagai pengemban misi praktik kedokteran, dengan indikator keberhasilan profesi yang terukur dalam standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

Menyuntikkan bahan kimia dengan tujuan kebiri tidak diatur dalam standar tersebut. Jika hal ini dilakukan, maka  yang terjadi adalah malapraktik. Malapraktik dalam KBBI adalah praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi Undang-undang atau kode etik

2 . Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Interpretasi terhadap pasal ini adalah bahwa kesehatan haruslah holistik meliputi jiwa dan raga. Seorang pelaku kekerasan seksual, pelecehan, penderita kelainan seksual, adalah orang dalam kondisi psikis yang tidak prima.

Maka sebenarnya pelaku ini adalah orang yang tidak sehat, perlu disembuhkan terkait emosi seksualnya. Pengobatan tidak sama dengan memusnahkan atau menghilangkan hasrat seksual , atau mengganggu fungsi seksual.

Ketika berbicara tentang  “hidup produktif”, dengan memberikan sanksi sebagai terpidana dengan hukuman berupa pidana penjara, denda, dan ditambah dengan penayangan wajah terpidana di depan masyarakat, sudah berimplikasi bagi penurunan produktivitas hidup sosial dan ekonomi.

Peran seorang dokter adalah untuk menyembuhkan, bukan untuk mengevaluasi hidup sosial dan ekonomi seseorang.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Pada regulasi ini, Pasal 3 mengatur tentang jaminan pemenuhan hak kesehatan reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, (dst).

Meskipun PP ini dilatarbelakangi dari kebutuhan kesehatan yang lebih ditujukan pada perempuan, tetapi dalam pasal 3 ditegaskan bahwa kesehatan reproduksi itu adalah hak konstitusional setiap orang.

Pemberian kebiri kimia ini adalah persoalan kesehatan reproduksi yang bertentangan dengan peraturan ini.

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Munculnya ide kebiri ini dilatarbelakangi kasus Yuyun di Bengkulu yang menjadi viral dan ternyata dalam berbagai penelitian dan media masa, fenomena  pelecahan seksual terhadap anak bagaikan fenomena gunung es yang hanya kelihatan sedikit dipermukaan tetapi merupakan permasalahan yang sangat kompoleks dan mendasar.

Pada Pasal 81 A ayat (3) UU aquo, disebutkan bahwa pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Secara substansial antara UU aquo dengan PP reproduksi tidak selaras. PP melindungi hak konstitusional, sedangkan undang-undang memberi peluang untuk kontra terhadap hak konstitusional.

Hal ini menggambarkan ada ketidakselarasan (inharmoni) hukum secara vertikal. Untuk menjawab persoalan hukum mana yang akan dipakai, maka kembali kepada asas, bahwa hukum dibuat atas pondasi keadilan.

Perindungan anak membutuhkan keterlibatan semua komponen masyarakat. Pelaku tidak semata-mata dipandang sebagai orang dewasa yang sehat jiwanya, namun sebaliknya, pelaku dipandang sebagai orang berpenyakit/ kelainan jiwa, dan membutuhkan treatment khusus.

Pelaksanaan kebiri kimia adalah membalaskan kekejaman dengan kekejaman, yang secara esensial penghukuman model ini tidak selaras dengan keadilan.

5. Kode Etik Kedokteran Indonesia

Kode Etik kedokteran merupakan pondasi etik moral perilaku yang mendasari sikap tindak seorang dokter.

Pada pasal 11 ditegaskan bahwa : setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani. Manusia sebagai makhluk insani, adalah makhluk yang utuh, monodualis, kombinasi tak terpisahkan antara jiwa raga. Kemampuan psikososial, emosi dan afeksinya diberikan (given) dan dicipta (created) oleh sang penciptanya.

Dokter tidak diberikan kewenangan untuk mengakhiri kreasi makhluk insani ini, baik demi jiwa atau raga semata. Kode Etik Kedokteran Indonesia ini, dilaksanakan dengan mengindahkan kaidah dan prinsip bioetika medik, yaitu;

1.Beneficicence : seorang dokter menghormati martabat manusia , mengusahakan pasien memperoleh pelayanan kesehatan maksimal. Prinsip ini dilakukan dengan memaksimalkan hak pasien secara keseluruhan dan menerapkan Golden Role Principle, yaitu melakukan hal yang baik seperti yang orang lain ingin lakukan.

2.Non-malaficence : prinsip di mana seorang dokter tidak melakukan perbuatan yang memperburuk pasien dalam memilih pengobatan yang paling sedikit risikonya.

Prinsip do no harm diwujudkan dengan lebih banyak memberikan manfaat kepada. Lebih lanjut, dokter tidak melakukan white collar crime.  Konspirasi dalam hal ini, dokter tidak diperkenankan untuk menghalalkan kewenangan profesinya dengan kepentingan parokial manapun

3.Justice, prinsip untuk memberlakukan pasien secara universal, menghargai hak sehat dan hak hukum pasien

4. Autonomy. Setiap individu mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Demikian juga seorang terhadap pasien, tidak ditentukan oleh dokter dalam hal eksistensinya sebagai manusia utuh.

Prinsip bioetika tidak satupun yang memisahkan fungsi alat tubuh tertentu untuk lebih unggul di banding yang lain. Bioetika menegaskan bahwa orientasi praktik kedokteran untuk kehidupan. Kehidupan yang utuh sebagai manusia utuh jiwa raga.

Bagaimana dengan istilah yang saat ini viral, yaitu “kebiri sukarela” (vasektomi)?

Menurut hemat penulis, penggunaan kata sukarela tidaklah tepat dan berkonotasi negatif terhadap vasektomi sebagai suatu tindakan medis. Hal ini lebih terlihat sebagai proses provokasi dan pembentukan opini yang kurang tepat.

Vasektomi yaitu operasi yang dilakukan untuk mencegah transportasi sperma pada testis dan penis dan dilakukan dengan prosedur sesuai dengan standar pelayanan medik.

Jadi, vasektomi bukanlah kebiri sukarela, karena itu adalah pilihan bebas dari seorang laki-laki dalam mewujudkan cara kontrasepsi yang aman. Hal ini merupakan hak reproduksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2019, Pasal 22 ayat (1), bahwa: setiap orang berhak memilih metode kontrasepsi.

Persoalan hukuman kebiri menyisakan pertanyaan perihal siapakah eksekutor yang layak melaksanakan putusan hukumaan kebiri? Jika dilihat dari aspek hukum kesehatan dan etika kedokteran, ini bukanlah kewenangan dokter.

Dokter kiranya dapat tetap menjaga  keagungan marwah profesi sebagai pengabdi di bidang kesehatan, pembela harkat dan martabat insani, bukan profesi yang terlibat dalam penegakan hukum yang berbalut kepentingan parokial.

Hukuman kebiri hanyalah salah satu model dari banyaknya alternatif pengunaan sanksi pidana dalam menyelesaikan persoalan hukum dalam masyarakat.

Masih diperlukan penelitian multidispliner untuk menghasilkan langkah yang tepat dalam mengatasi persoalan di masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here