FOTO RUMPAN.ID/SUTRISNO
Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Yosep Parera (kiri) saat menemui WAP di Sekertariat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Jalan Semarang Indah Blok D15, Kota Semarang, Rabu (13/2/2019)

SEMARANG – Seorang pemuda asal Kota Magelang, WAP, 24, mengadu ke Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Dia mengaku ijazah SMK miliknya ditahan pihak perusahaan tempat dirinya pernah bekerja.

WAP mendatangi sekretariat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Rabu (13/2/2019) siang di Jalan Semarang Indah Blok D15/32, Kota Semarang.

Dia bercerita, bekerja di perusahaan tersebut mulai tahun 2016. Dua tahun kemudian, dia diberhentikan pihak perusahaan dengan alasan kontrak kerja habis.

Saat diberhentikan, WAP ini mau mengambil ijazah SMK yang sejak awal masuk kerja diminta pihak perusahaan. Namun, pihak perusahaan mengaku tidak menerima ijazah yang dimaksud.

“Padahal ijazah sudah saya serahkan ketika selesai masa training, diminta kasir,” kata WAP kepada rumpan.id.

Sepengetahuan WAP, kasir itu sempat mengepak ijazahnya bersama dengan beberapa berkas perusahaan untuk dikirimkan ke pusat yang berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat.

“Tapi saat saya minta, dari pihak perusahaan katanya tidak pernah menerima ijazah saya,” lanjutnya.

Saat bekerja 2 tahun di perusahaan pembuat pakaian itu, WAP mengaku sempat 6 kali dipotong gaji. Sebabnya, saat itu pun pihak perusahaan mengklaim tidak memiliki ijazah milik WAP. Pemotongan gaji dimaksudkan sebagai jaminan.

“Tahun 2016 dua kali dipotong gaji dan empat kali dipotong gaji di tahun 2017. Potongannya beragam, ada yang Rp400ribu ada yang Rp500ribu, menyesuaikan UMR,” lanjutnya.  

Setelah diberhentikan bekerja itu, WAP sebenarnya sempat bertemu dengan pihak perusahaan. Namun, yang disampaikan mereka tidak memuaskan keinginan WAP. Pihak perusahan di pusat, kata WAP, malah menyuruh dia untuk mengurus ijazah sendiri ke pihak sekolah dengan kompensasi semua biaya pengurusan pergantian ijazah akan diganti.

“Saya merasa kecewa,” tambahnya.

Berangkat dari kekecewaan ini, WAP meminta bantuan pendampingan hukum kepada Rumah Pancasila dan Klinik Hukum untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara itu, Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Yosep Parera, menyebut pihaknya setelah mendapatkan pengaduan dari WAP, langsung menurunkan tim advokat Rumah Pancasila dan Klinik hukum dipimpin Indra Parito untuk melakukan investigasi pengumpulan alat bukti. 

Dari hasil investigasi itu, didapat alat bukti tertulis berupa pengakuan tertulis dari perusahaan bahwa benar pihak perusahaan telah menerima ijazah asli WAP. Namun, saat ini tidak diketahui tersimpan di mana.  Alat bukti lain yang didapat adalah bukti pemotongan gaji yang dilakukan perusahaan terhadap WAP.

Setelah mendapati alat-alat bukti itu, Yosep menyebut pihaknya langsung melakukan beberapa langkah hukum, yakni; mendampingi WAP di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang untuk keperluan mediasi yang tidak dihadiri pihak perusahaan. Selain itu juga sudah dikeluarkan somasi kepada perusahaan tempat WAP bekerja untuk mengembalikan ijazah miliknya.

“Saat ini, proses hukum sedang berjalan,” lanjut Yosep.

Dia berharap, kasus itu bisa selesai melalui musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak, sehingga dapat tercapai keadilan bagi kedua belah pihak, baik WAP maupun perusahaannya.

“Karena kita orang Indonesia, maka jiwa Pancasila pasti membimbing kita untuk menyelesaikan semua sengketa melalui musyawarah dan mufakat. Untuk itu Rumah Pancasila akan mendorong kedua pihak untuk berdamai,” terang Yosep.

Untuk pendampingan ini dilakukan gratis dengan pertimbangan melihat kondisi finansial WAP. Setelah tak lagi bekerja di perusahaan itu, WAP belum bekerja lagi sampai sekarang. Salah satu persoalannya karena WAP belum memegang ijazah aslinya yang dulu sempat ditahan perusahaan tempatnya pernah bekerja dan hingga kini belum kembali.  

“Ini kami dampingi cuma-cuma alias gratis. Jadi dalam pendampingan ini ada yang gratis, ada yang bayar. Nah yang bayar nanti uangnya untuk subsidi silang bagi warga yang terjerat perkara hukum yang tidak punya biaya untuk sewa pengacara,” terangnya. 

Kuasa hukum yang menangani perkara WAP, Indra Parito, mengungkapkan meski pendampingan ini gratis tapi pihaknya berjanji akan tetap bekerja maksimal. 

“Semua kasus harus dikerjakan secara profesional, sehingga tidak ada perbedaan penanganan baik yang berbayar maupun yang cuma-cuma,” kata advokat muda dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum ini.

Indra juga menambahkan bahwa kehadiran seorang advokat, adalah untuk membantu agar masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu agar setara dengan mereka yang berkuasa dan mampu secara finansial.

“Yang jelas membantu mereka mendapatkan haknya kembali,” tegas Indra. (Sutrisno)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here