Foto: Erna Virnia
Dari Kiri Dewan Pembina Rumah Pancasila Bernard L Tanya, Pendiri Rumah Pancasila Yosep Parera, Kanan Dokter Forensik Mabes Polri Kombes Pol. Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F saat diskusi publik di Kantor Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Kota Semarang, Sabtu (11/4/2020)

SEMARANG – Insiden penolakan pemakaman jenazah korban Covid-19 di Kabupaten Semarang, Kamis (9/4/2020) dan sejumlah kasus serupa yang sudah terjadi di Indonesia, disayangkan. Selain ada akibat hukumnya, warga diminta tidak khawatir berlebihan sebab sudah ada protokol khusus untuk itu.

Dokter spesialis forensik yang kini bertugas di Mabes Polri, Kombes Pol Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, SpF, menyebut protokol kesehatan untuk penanganan jenazah korban Covid-19 diterapkan untuk mencegah potensi penularan.

“Seperti kedalaman liang minimal 1,5 meter dan berjarak (minimal) 50 meter dari sumber mata air,” kata Hastry saat diskusi di Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Kota Semarang, Sabtu (11/4/2020).  

Di tempatnya bertugas, yakni di RS Bhayangkara Tingkat I RS. Said Sukanto Jakarta, Hastry menuturkan ada beberapa tahapan khusus untuk menangani korban meninggal akibat Covid-19, mulai dari memeriksa, memulasarkan sampai mengirim jenazah ke pemakaman.  

Runtutannya; begitu menerima informasi dari ruang perawatan ada pasien meninggal karena Covid-19, dia dan staf mempersiapkan diri dengan alat pelindung diri (APD) lengkap, mulai dari masker, kaca mata, pelindung rambut, pelindung kepala dan pelindung wajah, baju tertutup lengkap, sarung tangan dan boot.

“Juga disiapkan disinfektan berupa chlorine untuk mensterlikan jenazah di ruangan tersebut. Staf saya kemudian membawa kain kafan, plastik dan kantong jenazah ke ruang perawatan. Kami berusaha meminimalisir jenazah di ruang perawatan tidak dibawa ke kamar jenazah, supaya tidak kemana-mana virusnya,”lanjutnya. 

Jenazah disterilkan dengan cara memasukkan kain kasa yang sudah diberi alcohol atau chlorine ke tubuh jenazah, termasuk menutup semua lubang pada jenazah.

Jenazah kemudian kembali disterilisasi dengan disemprot, dan ditutup plastik. Jika si jenazah itu Muslim maka akan dikafani, jika non Muslim, Hastry menyebut biasanya ada keluarganya yang titip baju untuk dipakaikan ke jenazah.

Tahapan selanjutnya, jenazah kembali dibungkus plastik, kantong jenazah sebelum dimasukkan ke keranda tertutup. Setelah itu baru dibawa ke kamar jenazah untuk menunggu ambulans mengantar ke pemakaman.

“Ini sudah aman untuk dikuburkan. Kami berburu waktu kematian, sebab 6 jam setelah waktu kematian dari tubuh jenazah akan keluar cairan, inilah yang berpotensi infeksius (menularkan),” lanjutnya.  

Hastry memastikan, jika semua tahapan itu sudah dilakukan, akan aman ketika dikuburkan.  

“Pasti akan terotopsi sendiri karena proses pembusukan, ibaratnya akan hancur bahasa awamnya, tubuhnya. Satu bulan hancur, menyatu dengan tanah setelah dua bulan, tiga bulan, akan terserap oleh tanah, ya sudah tidak akan menularkan, virusnya akan berhenti. Tidak mungkin dia terus nempel di tanah, lewat air, berkembang biak, replikasi, tidak,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Dewan Pembina Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Dr. Bernard L tanya juga mengemukakan bahwa kematian adalah salah satu keprihatinan terdalam manusia.

Apabila terjadi kejahatan saat orang dalam keprihatinan yang mendalam itu, tentu saja jadi refleksi besar kita.

“Apakah kita harus dihakimi dulu sebagai orang jahat atau kita bertindak secara beradab?,” kata Bernard saat diskusi yang sama. 

Bernard menyebut, ada ancaman pidana bagi siapa saja yang menghalangi, merintangi proses pemakaman. Ada pada Pasal 178 KUHP, ancaman hukumannya 1 bulan 2 minggu.

Pasal itu berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menyusahkan jalan masuk yang tidak terlarang ke suatu tempat pekuburan diancam dengan pidana penjara”

Bernard berargumen, ancaman hukuman itu diandaikan bahwa penghargaan terhadap manusia sejak dia terbentuk sampai meninggal itu tetaplah tinggi. 

“Jadi pembuat undang-undang mengancam dengan hukuman yang sangat rendah, karena pengandaiannya manusia tidak mungkin tega melakukan itu (merintangi proses pemakaman),” tutupnya.

Ancaman hukuman yang rendah itu juga dimaknai, perintangan proses pemakaman tidak dianggap sebagai kejahatan rutin yang membahayakan. Hanya jadi semacam pengaman saja ketika pada kondisi ekstrim tertentu terjadi. 

Namun demikian, Bernard menegaskan, tidak boleh ada penolakan terhadap jenazah yang akan dimakamkan, terlebih di tempat pemakaman umum.

“Polisi harus memberikan tindakan, shock therapy, karena ini delik umum polisi bisa mengambil tindakan ketika itu (kejadian). Kalau melawan aparat karena menolak dibubarkan bisa jadi unsur pidana baru,” tegasnya.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here