Oleh: Bernard L Tanya

(Dewan Penasihat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum)

Janji Kepeloporan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Sumber Gambar: http://cdn2.tstatic.net/style/foto/bank/images/debat-capres-2019-jokowi-vs-prabowo.jpg


Pada debat perdana, dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden telah menyampaikan komitmen kepeloporan mereka di bidang hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.


Lepas dari plus-minus kontennya, namun komitmen itu sendiri memiliki nilai tersendiri. Ia merupakan sebuah “kontrak martabat, karena yang mengucapkan adalah orang-orang terhormat, para calon Presiden/Wakil Presiden. Martabat mereka dipertaruhkan dalam janji-janji tersebut.


Dalam konteks kepemimpinan di Indonesia, “kontrak martabat” amat penting bagi pelembagaan budaya malu (shame culture) yang justru kian langka di tanah negeri. 
Jika ditunjang dengan kontrol yang efektif, maka budaya malu sangat efektif mengikis kemungkaran. 


Fungsi “kontrak martabat” dari dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, terletak di sini. Kontrol efektif pada bawahan!


Kata kuncinya adalah kontrol eksternal yang efektif. Orang jadi malu, jika diketahui belangnya oleh orang lain. Sebaliknya, tidak malu, jika tidak diketahui. 


Ini yang membedakan shame culture dengan guilt culture yang umum berlaku dalam budaya Barat yang lebih menekankan kontrol internal, rasa bersalah dalam diri individu. Shame culture lebih condong pada kontrol eksternal, pencelaan dari luar. 


Maka kehadiran orang yang mampu melakukan kontrol, dalam arti orang yang bersih, jujur, cermat, dan tegas, menjadi  sangat vital dalam sebuah masyarakat budaya malu. 


Secara demikian, hendak dikatakan bahwa kita butuh Presiden dan Wakil Presiden yang benar-benar berintegritas tinggi, tegas, dan mampu menjadi teladan bagi kita yang dipimpinnya. Mereka, haruslah orang-orang yang anti kemungkaran, alias orang yang mampu menjaga diri tetap bersih. 


Pemimpin yang seperti itulah yang akan memiliki keberanian moral dan memiliki otonomi yang relatif lebih besar untuk mengambil tindakan berani dan keras terhadap siapapun, karena tidak terbeban oleh kemungkinan ancaman buka-bukaan borok dan dosa oleh pihak lain. 


Sangat mustahil seorang pemimpin yang kotor bisa menjalankan kontrol terhadap bawahannya, karena ia dihadapkan pada ”hukum besi”: buka dosa orang lain-gali kubur sendiri. 


Semangat kepeloporan anti kemungkaran yang disebut di atas, merupakan modal amat penting bagi menyelesaikan masalah-masalah hukum, utamanya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 


Diakui atau tidak, kegagalan penanganan KKN selama ini, salah satunya karena, tidak disertai ketegasan menolak KKN itu sendiri. 


Kita sering bersikap toleran terhadap KKN. Akibatnya, seperti dikatakan Edward Ross (1977), para pelaku menikmati rasa aman di bawah naungan sindrom criminaloid: menikmati kekebalan untuk tidak dicela karena dipandang sebagai orang kuat, memiliki posisi terhormat, kelas berdasi, dan punya hubungan khusus dengan kekuasaan.

 
Sudah umum terjadi di negeri ini, seorang yang terindikasi KKN dengan mudah mendapat perlindungan politik dari lembaga/organisasi yang manaunginya. Nyaris tanpa halangan, seorang pelaku korupsi bisa meraih jabatan terhormat, tak terkecuali dalam struktur kekuasaan. 


Hampir tidak ada pejabat yang lupa melafalkan kata anti KKN, tapi pada saat yang sama mereka menaruh empati yang amat dalam pada seorang koruptor. 


Amboi! KKN tidak bisa dihadapi sikap benci tapi rindu seperti itu!


KKN harus dihadapi tegas, bahwa ia merupakan musuh utama negara dan pemerintah, bahwa pelakunya adalah orang tercela dan sangat berbahaya yang harus dihukum tanpa ampun. 


Apakah dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sudah memperlihatkan sikap tegas soal ini?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here