FOTO RUMPAN.ID/SUTRISNO
Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah, Sri Dewi Indrajati, memberikan keterangan kepada wartawan, di Kota Semarang, Rabu (6/11/2019).

SEMARANG – Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi soal kekerasan perempuan dan anak. Bentuk kekerasan yang terjadi mulai dari verbal, kekerasan visik maupun pelecehan seksual.

Berdasar data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) hingga bulan Oktober di tahun 2019 tercatat ada 1.135 laporan masuk. Jumlah ini paling tinggi dibanding provinsi lainnya.

Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah, Sri Dewi Indrajati, mengemukakan hal itu.

Namun demikian, Dewi mengklaim tingginya laporan yang masuk ke pihaknya melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) disebabkan karena pendataan yang bagus.

“Ini juga parameter semakin banyak korban berani melapor,” kata dia saat membuka kegiatan media gathering dalam rangka menyongsong Kongres Perempuan Jawa Tengah I, di Kota Semarang, Rabu (6/11/2019).

Dewi menambahkan, sejak tahun 2015 hingga Oktober 2019 terdata 8.640 perempuan yang melapor telah mengalami kekerasan berbasis gender.  

Berdasar hal itu, Dewi menyebut pihaknya akan mengadakan Kongres Perempuan Jawa Tengah I. Kongres akan diadakan pada 25-26 November 2019 mendatang.

Melalui kongres itu pihak DP3AP2KB Jawa Tengah berharap ada solusi tepat untuk menyelesaikan persoalan kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di provinsi ini.

“Nanti kami akan bersama-sama, berjejaring dengan berbagai komunitas perempuan maupun yang terkait, untuk mengatasi mengapa persoalan ini terus terjadi,” lanjut Dewi.  

Pada bagian lain, Advokat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang Ceicilia Novita Prameswari berargumen perempuan dan anak adalah aset bangsa yang wajib dijaga.

“Memberikan kesetaraan pada setiap bidang merupakan salah satu cara merawatnya,” kata Vita sapaan akrabnya dihubungi terpisah.

Soal banyaknya kekerasan pada perempuan dan anak, Vita berargumen masih korban kekerasan khususnya yang terjadi dalam rumah tangga menganggap itu adalah ranah privat.

“Jadi mereka enggan melapor akhirnya tidak ada penindakan,” lanjutnya.

Melalui Kongres Perempuan Jawa Tengah I yang akan digelar itu, Vita berharap para perempuan memperoleh pengetahuan baru termasuk seputar kekerasan yang bisa saja terjadi menyasar mereka. Berbekal informasi ini, diharapkan mereka berani melapor jika menjadi korban.

“Apalagi RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang baru sudah memberikan ruang untuk itu. Ini adalah upaya perjuangan kemanusian untuk adil dan beradab sesuai amanat Pancasila,” tutup Vita. (Sutrisno)  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here