Siswa Protes Demo Ganggu Proses Belajar Mengajar

*Demo di depan Polresta Surakarta

SURAKARTA – Sejumlah siswa dan pihak sekolah SMA 4 Surakarta mengeluhkan unjuk rasa yang dilakukan di depan Mapolresta Surakarta, Kamis (7/2/2019). Mereka mengeluh orasi massa mengganggu proses kegiatan belajar mengajar hari itu. Sebab, lokasi unjuk rasa dilakukan di dekat sekolah.

Unjuk rasa dilakukan ratusan orang yang mengatasnamakan elemen Muslim, bersamaan dengan diperiksanya Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif di Polresta Surakarta terkait dugaan tindak pidana pelanggaran Pemilu.

“Demo bagus sih, bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Cuma tempatnya aja yang nggak tepat. Di sini kan dekat sekolah, kan mengganggu pelajaran gitu loh. Kalau bisa kalau mau demo jangan deket sekolah gitu, cari tempat yang aman,” kata Tika, siswi kelas 12 IPA SMA 4 Surakarta.

Hal senada juga disampaikan oleh Setyoningsih, seorang siswi lainnya. Dia beragumen unjuk rasa di dekat sekolah akan mengganggu pelajaran.

“Kalau menurut saya sih terganggu, kan ada suara-suara gitu, usulnya sih kalau bisa demo jangan dekat sekolah,” ungkap dia.  

Pihak sekolah juga menyayangkan aksi unjuk rasa itu. Mereka berargumen kegiatan itu harus diatur, dibatasi jamnya.

Pihak sekolah yang merasa terganggu memilih diam tidak langsung protes ke para pengunjuk rasa. Mereka khawatir menimbulkan polemik.

 “Yang jelas kalau dari Polres pasti memberi tahu kita (adanya kegiatan unjuk rasa). Cuma memang dengan kondisi seperti ini kalau kita bilang nggak terganggu ya nggak mungkin. Wong kondisinya seperti ini,” kata salah satu guru di sekolah itu.  

Mereka hanya bisa mengawasi anak-anaknya, menjaga lingkungan sekolah agar tetap kondusif.

Demo Tak Boleh Ganggu Aktivitas Warga

Pada bagian lain, Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang, Theodorus Yosep Parera, mengemukakan penyampaian pendapat di muka umum dilindungi oleh UUD 1945 dan peraturan positif di bawahnya. 

“Tetapi penyampaian pendapat tidak boleh mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” kata Yosep kepada rumpan.id, Kamis (7/2/2019) malam.

Sebagai masyarakat indonesia, maka jiwa kita adalah “jiwa Pancasila”, ada “tepa-selira” atau “tenggang rasa”. Saling menghormati satu dengan lainnya dalam masyarakat.

Tepa-selira mengajarkan kita untuk tahu tentang, apa yang kita lakukan, di mana harus melakukan dan kapan harus melakukan.

Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Theodorus Yosep Parera

“Demonstrasi bukanlah jalan keluar terhadap suatu proses pra ajudikasi yang dilakukan aparat penegak hukum, karena KUHAP sudah memberikan ruang perlindungan kepada semua orang Indonesia yang diperiksa dan memberi jalan untuk menuntut aparat Penegak Hukum yang melanggar ketentuan UU,” terang Yosep yang juga pimpinan advokat di Law Office Yosep Parera and Partnes ini.

Yosep mengatakan, jika kita mengaku orang Indonesia, maka kalau ada masalah, “musyawarah dan mufakat” adalah jalannya. Kalau ada keberatan atas tindakan aparat penegak hukum dalam proses pra ajudikasi, maka pra peradilan adalah jalannya.

“Itulah jiwa Pancasilais, jiwa asli orang Indonesia,” tegasnya. (eka setiawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here