SEMARANG – Seorang warga di Semarang Utara ditangkap polisi karena melakukan pembunuhan. Insiden itu dipicu kemarahan pelaku karena kampungnya dilempari korban dengan batu.

Tersangka bernama Bagus Aditya alias Ucil,22,warga Tikung Baru IX, Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Korbannya bernama Dean Faqih Putra,16, warga Srondol Kulon, Kota Semarang.

Lokasi pembunuhan di Kawasan Pompa Air Kuningan Semarang Utara, pada Sabtu (29/12/2018). Tersangka ditangkap petugas Reserse Kriminal Polsek Semarang Utara dibantu Reserse Mobil (Resmob) Polrestabes Semarang, tak lama setelah kejadian.

Di hadapan polisi, tersangka mengaku saat kejadian dirinya sedang tidur, tapi terbangun karena suara berisik di depan rumahnya. Dia kemudian mencari tahu sumber berisik itu.

“Kata tetangga ada gerombolan remaja, jumlahnya 8 orang melempari rumah. Saya langsung emosi, ambil senjata tajam dan kejar pelakunya,” kata Ucil di Mapolsek Semarang Utara, Senin (31/12/2018) sore.

Para pelaku itu kabur mengendarai sepeda motor. Ternyata ada di antaranya yang sepeda motornya mogok. Kesempatan itu digunakan Ucil untuk menyerang. Dia menyabetkan celurit ke korban, ke pinggang dan punggungnya.

“Setelah itu saya pulang ke rumah,” sambung tersangka Ucil.

Luka itu menyebabkan korban tewas. Kejadian ini langsung ditindaklanjuti petugas polisi, melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap Ucil sebagai tersangkanya.

Kapolsek Semarang Utara, Kompol I Made Sapru, mengatakan tersangka ditangkap pada Sabtu pagi sekira pukul 09.00 WIB. Tersangka ditembak kakiknya karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti sebilah celurit.

Sapru mengatakan, informasi sementara penyerangan korban dan rekan-rekannya dipicu gesekan antar geng. Korban dan rekan-rekannya tergabung dalam Geng 69 dengan Geng NewTik yang sebagaian besar anggotanya adalah pemuda dari Kampung Baru Tikung.

“Untuk detilnya masih kami kembangkan,” kata Kapolsek.
Kapolsek mengimbau kepada masyarakat terutama di wilayah Semarang Utara untuk tidak terpancing melakukan tindakan kriminal.

Tersangka ditahan, dia dijerat Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya seumur hidup. (eka setiawan)

Miranda Warning hingga Peran Masyarakat

Advokat muda dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Indra Parito Utomo, berargumen pada insiden itu, ketika Bagus Aditya ditetapkan sebagai tersangka, di dalam Hukum Acara Pidana memberikan hak tersangka atau terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum.

Ini sesuai ketentuan Pasal 54 KUHAP, yang menyebutkan “guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Selain itu, diatur pula Pasal 56 KUHAP yang menyebutkan, “dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

“Berdasarkan ketentuan tersebut sudah sepatutnya Bagus Aditya mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum atau advokat, karena ketentuan yang disangkakan kepada diri Tersangka memuat ancaman pidana penjara selama 15 tahun,” kata Indra kepada rumpan.id, Rabu (9/1/2019).

Kehadiran penasihat hukum, sebut Indra, diharapkan tersangka saat proses pemeriksaan, jiwanya tidak tertekan atau takut dan mengindari pemeriksaan yang bersifat inquisitorial.

“Implikasi hukum yang timbul apabila tersangka tidak didampingi oleh advokat baik di tingkat penyidikan atau pemeriksaan di pengadilan bisa berakibat berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum,” sambungnya.

Indra menyebutkan contoh perkara yang menjerat Ernesto Miranda yang dituduh melakukan tindakan penculikan dan pemerkosaan terhadap perempuan berusia 17 tahun dan kemudian dibebaskan oleh hakim supreme court karena tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Ini jadi tonggak lahirnya Miranda Warning di Amerika Serikat serta beberapa perkara di Indonesia sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI nomor: 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993, nomor : 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 dan nomor: 545 K/Pid.Sus/2011.

Goncangan Jiwa

Indra menilai, dari kronologi tindakan tersangka itu bisa dikategorikan sebagai goncangan jiwa yang hebat sebagai syarat utama terjadinya pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan alasan pemaaf karena hapusnya kesalahan dalam diri tersangka sehingga dia tidak dapat dipidana.

Ini berdasar ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana” serta didasarkan pada adagium latin yang berbunyi “non tam ira, quam causa irae excusat” yang artinya tindakan atas suatu serangan provokatif, dimaafkan (Eddy OS Hiariej: 2012).

“Berat ringannya pemidanaan tersangka ketika perkara itu diproses hingga tahapan pemeriksaan di pengadilan, tidak dapat terlepas dari pedoman pemidanaan,” lanjutnya.

Istilah hukum Pedoman Pemidanaan merupakan istilah hukum yang muncul dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai ius constituendum (hukum yang akan datang) di mana disebutkan dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) RKUHP.

Berangkat dari situ, pemidanaan wajib mempertimbangkan beberapa aspek, masing-masing;  kesalahan pembuat tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pdaian, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan atau keluarga hingga nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat.

“Jangan sampai tembok lembaga pemsyarakatan sebagai lambang tembok psikologis masyarakat yang cenderung membatasi narapidana di dalam masyarakat,”

In casu, apabila dalam perkara tersebut tidak terbukti adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas, maka di dalam pemidanaan terhadap pelaku harus memperhatikan faktor pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, di mana pelaku masih berusia 22 tahun sebagai usia produktif.

“Sangatlah disayangkan apabila pelaku nantinya divonis pidana penjara dengan ancaman maksimal yang berakibat pada rusaknya masa depan pelaku karena menghabiskan waktunya menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Perlu kearifan majelis hakim nantinya dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap diri pelaku,” jelasnya.

Hal tak kalah penting, Indra juga menyebut fungsi masyarakat ketika pelaku menjadi narapidana. Ini tidak terlepas dari tujuan pemidanaan, yaitu teori gabungan yang diusung Groritus, di mana pemidanaan selain berfungsi sebagai pembalasan juga berfungsi sebagai sarana perbaikan perilaku pada diri terpidana untuk mencapai ketertiban masyarakat. 

Menurut R.A. Kosnoen, sebut Indra,masyarakat harus menampung para narapidana yang baru keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya, hingga dapat menghadapi segala kesulitan hidup masyarakat dengan tabah, aman, tentram dan sejahtera.

“Jangan sampai tembok lembaga pemsyarakatan sebagai lambang tembok psikologis masyarakat yang cenderung membatasi narapidana di dalam masyarakat,” tegasnya.

Oleh karena itu, keterbukaan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan narapidana dapat menjadi masyarakat yang baik nantinya. (eka setiawan)Q


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here