FOTO RUMPAN.ID/EKA SETIAWAN
Yosep Parera (kaus abu-abu, bertopi) ketika menyampaikan keterangan pers di Kota Semarang, Sabtu (7/9/2019) didampingi tiga advokat perempuan dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum dan klien mereka.


SEMARANG – Rumah Pancasila dan Klinik Hukum menggugat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus sebesar Rp12,8miliar. Gugatan diajukan sebab KPPBC Kudus dianggap melakukan pencabutan izin pabrik rokok di Jepara secara sepihak.

Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Secara resmi akan dikirimkan Senin (9/9/2019) diajukan oleh para advokat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang mendampingi klien tersebut.

“Klien mendatangi kami untuk meminta pendampingan hukum, mereka merasa dirugikan oleh pihak Bea Cukai Kudus,” ungkap Yosep Parera, advokat sekaligus Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum di Semarang, Sabtu (7/9/2019).

Yosep ketika itu didampingi 3 advokat lainnya; Ceicilia Novita, Shofi Nur Aini dan Hirda Rahmah, menerangkan awalnya pihak Bea Cukai Kudus mengeluarkan izin untuk penjualan rokok dari PR. Lentera Terang Jaya. Surat keputusannya bernomor: KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merek Baru atas nama PR Lentera Terang Jaya. Surat dikeluarkan pada 8 April 2019.

Pemiliknya bernama Deny Ulkhaq yang tinggal di Kabupaten Jepara.

Berbekal izin itu, PR Lentera Terang Jaya kemudian memproduksi rokok bermerek NEW L.S Menthol (ND). Rokok itu akan diekspor ke Filipina.

Berbekal izin itu pula, PR Lentera Terang Jaya kemudian mengadakan perjanjian kontrak kerjasama (eksklusif) dengan PT. Sahabat Bilal Berjaya untuk produksi rokok. Perjanjiannya dibuat pada 29 April 2019.

Tapi pada 9 Juli 2019 justru pihak KPPBC Kudus mengeluarkan surat keputusan baru, yakni Keputusan Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-322/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama PR Lentera Terang Jaya.

“Akibatnya klien kami tidak bisa memasarkan rokoknya ke luar negeri sehingga jadi kerugian,” lanjut Yosep.

Alasan dicabutnya izin itu juga tidak jelas. Mereka sebelumnya telah meminta penjelasan ke KPPBC Kudus itu. 

Pihak KPPBC Kudus dinilai mengesampingkan penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, d, e dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

Pada regulasi itu disebutkan AAUPB meliputi asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kesewenang-wenangan. 

Sementara, terkait kerugiannya dari sisi materi terinci ada 4 kontainer rokok yang tidak bisa dikirim. Jumlah totalnya 1200 karton dikali 170 USD (kurs per 6 September 2019 Rp14.131) adalah Rp2.882.744.400.

Sementara kerugian imateriilnya berupa hilangnya kepercayaan bisnis, tekanan psikis, rasa was-was, khawatir dan terbebani sebab 4 kontainer rokok itu tidak bisa dikirim, dinilai sebesar Rp10miliar.

Yosep juga menilai apa yang dilakukan KPPBC Kudus sekaligus tingkat di atasnya yakni Kantor Bea Cukai Kanwil Jateng DIY tak sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo. Jokowi meminta bawahannya mempermudah izin usaha tetapi yang terjadi justru sebaliknya.

“Ini kan tujuannya juga untuk gampangkan investor asing masuk, kalau sudah begini hilang kepercayaan untuk berbisnis,” terang Yosep.

Selain melayangkan gugatan itu, Yosep juga akan melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perkara ini, termasuk menyurati Presiden dan Menteri Keuangan meminta agar Kepala KPPBC Kudus maupun Kepala Bea Cukai Kanwil Jateng DIY dicopot jabatannya.

“Lima bulan lalu sudah terjadi hal yang sama dan mereka kalah pra peradilan, ini terjadi lagi. Kami melakukan langkah ini sebagai pelajaran bagi aparatur penegak hukum agar tidak sewenang-wenang,” tegas Yosep.

Sementara itu, Deny Ulkhaq selaku pemilik PR Lentera Terang Jaya mengaku sudah menyewa kontainer dengan harga sewa Rp80juta yang sedianya digunakan akan mengirim rokok itu ke Filipina. Namun, sebab dicabutnya izin, rokok tidak bisa dikirimkan.

“Sekarang barangnya (rokok) masih di pabrik di Jepara,” sebut Deny yang juga hadir pada konferensi pers itu. (eka setiawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here