SEMARANG – Generasi muda harus bisa menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap eksis. Salah satunya dengan menumbuhkan dan menjaga sikap toleransi di antara berbagai keberagaman yang ada. 

Hal itu disampaikan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono, saat menerima enam siswa-siswi SMA Taruna Nusantara, masing-masing; Evan Rizky Wirawan, Tan Maria Putri Aryani, Eleonora Elna Inamorata, Benedicta Chrestella Haryono, Mohammad Fathan Islamika dan Natasya Mustikarani Zahro, pada Rabu (19/12/2018). Condro menerima mereka di ruang kerjanya, suasana wawancara berlangsung hangat dan akrab.

“Indonesia itu punya 714 suku, ada berbagai bahasa, budaya, agama, dengan wilayah yang luas. Keberagaman harus dirawat. Kalau persatuan dan kesatuan tidak dijaga, Indonesia bisa terpecah belah. Anak generasi muda itu harus jaga keberagaman,” kata Condro Kirono. 

Dia menekankan pentingnya menjaga keberagaman karena dewasa ini kerap terjadi konflik-konflik horizontal yang salah satu sebabnya yaitu tidak menghormati perbedaan. Tantangan ini juga ada di Jawa Tengah.
“Tantangan jadi Kapolda Jateng itu menciptakan wilayah yang kondusif, ancaman di Jawa Tengah salah satunya masalah terorisme, juga intoleransi juga bisa timbulkan konflik baik interagama maupun antaragama,” kata Kapolda.

Jendral Polisi 2 bintang itu mengatakan di wilayah yang dipimpinnya yakni di Jawa Tengah memang masih ada kelompok – kelompok intoleran dengan jumlah cukup tinggi. Ini bisa jadi inkubasi terorisme. Misalnya jika lambat laun terus terpapar paham-paham radikal.
“Kalau radikal pada kepercayaan dia silakan, tapi jangan sampai ekstrim memaksakan ke orang lain. kalau nggak ngikuti dibom dan sebagainya, itu nggak boleh. Di Jateng dinamikanya seperti itu,” lanjutnya.

Tantangan ini, sebut Condro, harus cermat dilihat polisi, terutama dirinya sebagai Kapolda Jateng. Jika sudah mulai terjadi gesekan-gesekan di lapangan, pihaknya harus bisa melakukan mediasi. Memang tidak serta merta selesai, tapi perlu proses. 

Dia menambahkan polisi juga penting untuk melihat budaya di masing-masing wilayah. Agar nantinya bisa menemukan langkah atau solusi tepat atas persoalan yang terjadi di masyarakat.

“Pendekatan di Papua, Jawa, Kalimantan itu berbeda-beda. Nah problem-problem (yang terjadi di masyarakat) itu bisa diatasi kalau kita sering silaturahmi, tahu budaya mereka di masing-masing wilayah,” sambungnya. 

Selain itu, penegakan hukum juga harus dilakukan dengan benar dan adil. Pelanggaran hukum harus ditindak namun sesuai dengan jenis kasusnya. Condro mengatakan jika ada kasus yang kecil, seperti pencurian sandal atau ada kasus yang pelakunya sudah tua, itu bisa diselesaikan di tingkat masyarakat tidak perlu sampai ke pengadilan.
Hal itu bisa dilakukan tetapi tentu saja penyelesaian seperti ini harus dikomunikasikan dengan pihak pelapor agar tidak protes. 

Condro berpesan agar generasi muda terus menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara menghormati adanya perbedaan. Selain itu, generasi muda, kata Condro, juga harus punya kemauan keras untuk belajar dan meraih cita-cita.

Condro sempat bercerita, berbagi kisah masa kecilnya. Dia sembilan bersaudara, anak nomor 6. Ayahnya bekerja di Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar, sementara ibu sebagai ibu rumah tangga. 

Untuk bisa bersekolah ke jenjang lebih tinggi, Condro melihat kemampuan ekonomi keluarganya. Itulah yang mendorongnya untuk bersekolah akademi, karena gratis. 

Awalnya sempat mencoba sekolah kedokteran atau keperawatan di Surabaya. Di tengah niatnya itu, dia melihat adanya pendaftaran AKABRI (saat itu masih digabung pendidikan TNI – Polri) di Kodim setempat. Condro mendaftar dan diterima, masuk tahun 1980 dan lulus tahun 1984.

Setelah lulus karirnya terus menanjak hingga sampai saat ini dipercaya menjadi Kapolda Jawa Tengah sejak bulan April tahun 2016. Dia menjalani suka duka tugasnya, seperti saat pertama kali ditugaskan di Papua (dulu Irian Jaya) salah satunya keterbatasan listrik yang hanya menyala dari jam 6 sore sampai 10 malam. 

Walau demikian, Condro menegaskan tugas-tugas tetap harus ditunaikan dengan profesional. Tak kalah penting, kepercayaan masyarakat adalah yang utama. Semua anggota Polri harus bisa merebut dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, salah satu perwakilan pewawancara yakni Evan Rizky Wirawan yang tercatat sebagai siswa SMA Taruna Nusantara Kelas X-3, mengatakan wawancara ini salah satunya dimaksudkan untuk mencari inspiring leadership untuk disusun jadi antologi wawancara agar menjadi pelajaran berharga di masa depan. (eka setiawan)

Gawai dan Generasi Muda

Pada bagian lain, advokat dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Hirda Rahmah, menyebut generasi muda zaman sekarang tentu sangat dekat dengan teknologi. Hampir semuanya memegang gawai yang lekat dengan media sosial.

Teknologi bak pisau bermata dua. Sebab, kehadirannya bisa memberikan dampak positif sekaligus negatif, tergantung dari pemakainya.

“Satu sisi, kemajuan teknologi bisa jadi sarana edukasi, sarana hiburan bagi anak-anak dan generasi muda, memudahkan komunikasi anak dan orang tua,” kata Hirda.

Namun, di sisi lain perkembangan teknologi yang tanpa batas berdampak pula pada perilaku anak dan generasi muda. Di sinilah, peran generasi muda sangat diperlukan.

Hirda mencontohkan, berbagai fenomena yang muncul dan menyebar di media sosial, dalam hal ini berkaitan dengan teknologi, bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.“Seperti hoax, penyebaran paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa, terorisme, diskriminasi suku atau etnis atau agama tertentu,” lanjutnya.

“Seperti hoax, penyebaran paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa, terorisme, diskriminasi suku atau etnis atau agama tertentu,” lanjutnya.

“Karena generasi muda adalah agent of change”

Di sinilah diperlukan peran besar generasi muda terutama dalam media sosial ketika dihadapkan dengan berbagai fenomena negatif itu. Generasi muda dituntut untuk

dapat bijak dalam bertutur dan bertindak di media sosial.
“Ketika menerima berita atau informasi dari media sosial, harus disertai dengan pencarian kebenarannya sebelum membagikan ke banyak pihak. Bisa jadi itu berita atau informasi bohong yang justru menimbulkan perpecahan antarsesama,” jelasnya.

irda juga menegaskan, ada sanksi hukum yang bisa menjerat para pembuat atau penyebar hoax alias berita bohong itu. Di antaranya; sanksi pidana dalam Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Karena generasi muda adalah agent of change,” tutupnya. (eka setiawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here