SEMARANG – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono, meminta kasus-kasus tindak pidana dengan kerugian kecil diselesaikan secara kekeluargaan di antara pihak yang berperkara. Diharapkan, tidak semua kasus sampai ke pengadilan.

“Seperti kasus pencurian sandal, kakao, yang kecil-kecil itu,” kata Condro sesaat setelah melakukan Konferensi Pers Akhir Tahun 2018 Polda Jawa Tengah di Markas Polda Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (31/12/2018) siang.

Mekanisme penyelesaiannya, kata Condro, jika kasus itu belum dilaporkan, maka dapat dilakukan mediasi antara korban dan pelaku dengan bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas) ataupun fungsi Binmas kepolisian di tingkat kelurahan.

Sementara, jika ternyata sudah dibuat laporan tentunya upaya mediasi harus melibatkan penyidik kasus tersebut.

“Jadi kami untuk kasus yang sudah dilaporkan tetap berupaya merayu si korban untuk misalnya mencabut laporan,” lanjutnya.

Pada kegiatan itu, Condro juga merinci jumlah kejahatan di Jawa Tengah pada tahun 2018, terjadi 9.412 kejahatan.

Jumlah ini turun dari kejahatan yang terjadi di Jawa Tengah pada tahun 2017 yang tercatat 11.420 kejahatan.

“Selang kejahatan atau crime clock per 55 menit 51 detik terjadi satu kejahatan di Jawa Tengah, turun dari tahun 2017 yang per 46 menit 9 detik terjadi satu kejahatan,” sambungnya.

Sementara, untuk potensi orang jadi korban kejahatan di Jateng per 100ribu orang adalah  27,5 orang di antaranya berpotensi jadi korban kejahatan.

Pada bagian lain, Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik hukum, Yosep Parera, mengatakan hal senada.

Dia berargumen penegakan hukum harus memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat indonesia.

“Sudah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012,” kata Yosep yang juga berprofesi sebagai advokat ini.

Pada regulasi itu, jelas Yosep, diatur tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Yosep berharap, semua ketua pengadilan negeri di manapun di seluruh Indonesia harus dapat mencermati setiap tuntutan jaksa penuntut.

“Apabila kasus-kasus itu memiliki nilai kerugian dibawah Rp2,5 juta, dan dilakukan penahanan, maka ketua pengadilan negeri melalui hakim tunggal wajib untuk langsung membebaskan orang yang ditahan tersebut,” tegasnya. (Sutrisno)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here