Keluarga Benteng Utama Tangkal Radikalisme

    0
    55

    SEMARANG — Anak-anak muda harus punya benteng diri untuk menangkal berbagai propaganda radikalisme berbahaya. Konten-konten radikal salah satunya beredar di media-media sosial.

    Pembahasan itu terjadi saat diskusi spontan antara Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Yosep Parera, Ketua Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Michael Adhitya Reksawardana dengan perwakilan 3 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang di sekretariat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Komplek Semarang Indah Blok D 15 Kota Semarang, Jumat (14/12/2018).

    Yosep mengatakan bahaya propaganda radikal di media sosial yang menyasar anak-anak muda akan lebih cepat masuk jika keluarga tidak memperhatikan mereka.

    “Karena keluarga adalah benteng utama diri dari ideologi-ideologi yang merusak tersebut. Yang utama adalah keluarga, bukan dunia pendidikan,” kata Yosep.

    Yosep mencontohkan, kebiasaan anak-anak muda bermain gawai berselancar di dunia maya akan rawan terkena propaganda radikal tersebut.

    “Apalagi sampai rumah orang tuanya juga sama, bermain ponsel berselancar di dunia maya,” lanjutnya.

    Artinya komunikasi antar anggota keluarga tidak terjadi. Akibatnya anak-anak kurang mendapat perhatian dari orang tua mereka, dari keluarga mereka.

    “Nah ketika di media sosial mereka menjumpai orang-orang yang menyanjungnya, membuat dia seolah-olah merasa dipentingkan, ini menjadi rawan. Padahal orang-orang itu sedang menyebarkan propaganda radikalnya, merekrut anak muda untuk menjadi martir,” lanjutnya.

    Sementara itu, salah satu mahasiswi USM yang hadir pada kegiatan tersebut, Robiatul Alawiyah, mengamini ancaman radikalisme yang menyasar anak-anak muda saat ini.

    “Keluarga memang sangat penting untuk ini (pencegahan),” kata mahasiswi semester VII ini.

    Pada pertemuan tersebut, Robiatul mewakili komunitasnya di kampus yang diberinama Pengawal Ideologi Bangsa (PIB) berencana menggelar berbagai kegiatan bekerjasama dengan Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang salah satu tujuannya menangkal ideologi-ideologi radikal tersebut.

    Rencananya kegiatan itu akan dilakukan mulai awal 2019 mendatang dengan mengadakan seminar, forum group discussion (FGD) ataupun turun langsung ke komunitas-komunitas di tingkat kelurahan atau desa di wilayah Kota Semarang. (eka setiawan)

    Pencegahan Lebih Utama

    Advokat muda dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Ephin Apriyandanu, mengatakan tindakan terorisme merupakan wujud dari ideologi-ideologi yang tertanam pada seseorang atau kelompok masyarakat radikal.

    Tindakan terorisme masuk kategori kejahatan extra ordinary crime yang pelakunya dapat dipidana maksimal hingga hukuman mati.

    “Ini sesuai Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 (Perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) pada Pasal 6,” kata Ephin kepada rumpan.id

    “Pemberian hukuman mati pada pelaku bukan jalan yang tepat karena itu berkaitan dengan ideologi, harus lebih ke pencegahan dan pemberantasan paham itu sendiri,”

    Perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana terorisme pada pasal ini, meliputi; perekrutan orang untuk jadi anggota korporasi, sengaja mengkuti pelatihan militer dengan maksud merencanakan tindakan teror, mengumpulkan atau menyebarkan dokumen dalam pelatihan militer, memiliki hubungan dengan kelompok yang dengan sengaja menghasut untuk kekerasan atau ancaman, serta kepemilikan senjata kimia, biologi, radiologi atau komponen lainya.

    Menurutnya, ideologi ini tidak akan masuk begitu saja kepada seseorang tanpa ada pengaruh dari luar.

    “Propaganda ideologi radikal sudah merambah di dunia maya,” lanjutnya.

    Melalui dunia maya, propaganda ideologi radikal dapat dengan mudah mempengaruhi anak-anak/remaja, mengingat semua kalangan dewasa ini sangat mudah untuk mengakses dunia maya.

    Berdasarkan hal ini, Epin berpendapat, pemberian ancaman hukuman mati pada pelaku terorisme bukan penyelesaian yang tepat, karena tidak menyelesaikan akar permasalahan terorisme serta tidak menghentikan meluasnya paham radikalisme.

    “Pemberian hukuman mati pada pelaku bukan jalan yang tepat karena itu berkaitan dengan ideologi, harus lebih ke pencegahan dan pemberantasan paham itu sendiri,” tegasnya. (Sutrisno)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here