SOLO – Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia terus berupaya mengembangkan desa Desmigratif (Desa Migran Produktif) sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian warga tanpa harus bekerja ke luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sekaligus perlindungannya.

Pihak kementerian juga menggandeng instansi terkait, termasuk Polri. Petugas pendamping juga terus dilatih agar program desa desmigratif itu sukses. 

Hal itu dibahas saat Forum Komunikasi/Diskusi Badan Koordinasi Kehumasan Masyarakat Bakohumas Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019, di Solo, Rabu siang.

Pada kegiatan itu, selain para pejabat, diundang pula petugas pendamping desmigratif di wilayah Jawa Tengah, mulai dari Desa Mojorejo, Desa Pandak, Desa Gabus dan Desa Wonorejo.

“Program Desmigratif adalah upaya terobosan kami bekerja sama dengan berbagai kementerian lembaga untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di desa-desa kantong PMI,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemenaker, Khairul Anwar, melalui siaran pers yang diterima rumpan.id, Rabu.

Pemberdayaan itu bisa dilakukan dengan pemanfaatan potensi lokal tentunya tidak mengabaikan karakteristik daerah setempat.

Desmigratif di sini merupakan desa yang sebagian besar warganya bekerja jadi PMI di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri, memiliki usaha produktif yang mandiri berbasis keluarga PMI, memiliki layanan bagi anak-anak PMI dengan peran aktif pemerintah desa dalam melayani imigrasi serta melibatkan pemangku kepentingan.

Pihaknya, sebut Khairul, menyebut punya target membentuk dan fasilitasi 400 pembangunan desmigratif dalam 3 tahun ini.

Pada tahun 2016 dibentuk 2 pertama, yakni di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu Jawa Barat dan Desa Kuripan Kecamatan Watu Malang Kabupaten Wonosobo Jateng. 

Pada tahun 2017 sebanyak 120 desa, tahun 2018 sebanyak 130 desa dan tahun 2019 sebanyak 150 desa.

“Pembentukan Desmigratif merupakan solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada Calon PMI maupun PMI dan anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antarkementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya,” lanjutnya.

Perwakilan Divisi Humas Polri di kegiatan tersebut, AKBP M. Iqbal Alqudusy mengemukakan pihaknya tentu terlibat aktif pada program tersebut.

“Diharapkan ada input dari diskusi Bakohumas ini dan bersama-sama mengamplifikasi topik yang diangkat oleh kementerian, sehingga upaya kementerian atau lembaga agar benar-benar sampai ke masyarakat,” tambahnya. (eka setiawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here