Dokumentasi Humas BNPB
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, saat memberikan keterangan pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (4/6) malam.

JAKARTA – Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengumumkan tahapan rencana pembukaan sektor ekonomi dan penetapan 102 kabupaten/kota untuk melaksanakan program masyarakat produktif dan aman Covid-19.

Pelaksanaan dari program tersebut baru berlaku bagi sejumlah daerah yang berada di zona hijau dan tidak terdapat kasus Covid-19. Sehingga dapat diberikan kewenangan untuk memulai prakondisi.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, langkah kebijakan ini mendapat respon positif dari beberapa pimpinan daerah.

“Berdasarkan laporan yang diterima Ketua Gugus Tugas, kebijakan tersebut telah direspon baik oleh pemimpin daerah di 102 Kabupaten/Kota,” kata Doni melalui keterangan resmi di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (4/6) malam.

Selanjutnya, para pimpinan di daerah juga mengupayakan persiapan dengan seksama dan membangun komunikasi dengan semua kelompok dan komponen masyarakat serta bergotong-royong sebelum menjalankan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

Sejauh ini, beberapa dari mereka melaporkan laju peningkatan kasus di wilayahnya masing-masing dapat ditekan. Namun mereka juga mengakui beberapa daerah lain ada yang belum maksimal.

Menurut Doni, pelaksanaan masyarakat produktif dan aman Covid-19 harus terencana dengan menjalankan sejumlah tahapan. Tahapan yang dimaksud meliputi waktu yang tepat, sektor yang diprioritaskan, koordinasi yang ketat antara pusat dan daerah serta monitoring dan evaluasi.

“Untuk memastikan terlaksananya tahapan tersebut diperlukan pengawasan dan pengendalian agar tercapai masyarakat produktif dan aman Covid-19,” ujarnya.

Dikatakan pula, dampak pandemi dapat memicu masalah baru yang berujung pada menurunnya imunitas sehingga rentan terhadap paparan virus.

“Dampak dari kehilangan pekerjaan akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga tidak mampu mendapatkan asupan makanan bergizi yang dapat menurunkan imunitas tubuh sehingga berisiko terpapar Covid-19,” jelasnya.

Data Kementerian Tenaga Kerja, saat ini dampak covid mengakibatkan sekitar 3,7 juta pekerja formal kehilangan pekerjaan. Anga itu belum termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan di sektor informal.

Terkait pembukaan sektor ekonomi, Tim Gugus Tugas mempertimbangkan risiko penularan yang menggunakan indikator kesehatan masyarakat berbasis data yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

Adapun sembilan sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali meliputi pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik serta transportasi barang.

Sembilan sektor tersebut dinilai memiliki risiko ancaman Covid-19 yang rendah, namun menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan.

Adapun pembukaan sektor-sektor ekonomi tersebut dilakukan oleh Kementerian terkait dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, diawali dengan edukasi, sosialisasi dan simulasi secara bertahap.

Doni menjelaskan, bila dalam perkembangannya ditemukan kasus Covid-19 baru, maka Ketua Gugus Tugas akan memberi rekomendasi susulan untuk menutup kembali aktivitas tersebut.

Perusahaan atau sektor yang melakukan aktivitas juga wajib mengambil tindakan preventif apabila terjadi potensi transmisi lokal ke masyarakat luas.

“Maka perusahaan atau manajemen kawasan sektor tersebut berkewajiban untuk melakukan testing yang masif, tracking agresif, dan isolasi yang ketat dalam kluster penyebaran dari kawasan tersebut,” sebutnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here