Oleh : Fa’iq Muzhaffar Syach

(Mahasiswa FH Universitas Islam Indonesia)

Indonesia telah mengeluarkan berbagai langkah dalam mengatasi dampak Covid-19, salah satunya pemerintah telah menerbitkan kebijakan untuk melindungi sektor-sektor yang terkena dampak Covid-19, yaitu sektor ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan, transportasi maupun pariwisata.

Sektor ekonomi merupakan sektor yang memiliki tingkat keterdampakan Covid-19 yang tinggi, pasalnya Covid-19 ini mengganggu laju perekonomian Indonesia.

Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%. Angka persenan tersebut merupakan penurunan pertumbuhan ekonomi yang dapat  merugikan negara dalam masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal, antara lain turunnya daya beli masyarakat, kendala perdagangan ekspor maupun impor, dan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Terdampaknya perusahaan akibat Covid-19 juga memberikan pengaruh terhadap sektor ekonomi dalam hal perpajakan. Padahal pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan di atas menyebabkan instabilitas ekonomi negara, yang mana pemerintah mempunyai peran untuk mengembalikan stabilitas ekonomi negara akibat dampak Covid-19. Pemerintah membutuhkan pondasi terhadap otoritas keuangan negara guna menyelamatkan ekonomi dan stabilitas keuangan negara.

Pada bulan Maret, akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu No. 1 Tahun 2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu No. 1 Tahun 2020 merupakan langkah yang mendapatkan respon positif dari sebagian besar masyarakat, karena dalam peraturan tersebut pemerintah memberikan stimulus berupa bantuan dana sebesar Rp405,1 triliun ditujukan untuk menyelamatkan Indonesia dari permasalahan perekonomian negara dalam masa pandemi Covid-19.

Bantuan dana tersebut dialokasikan untuk beberapa bidang, yaitu Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp75,1 triliun untuk insentif perpajakan serta kredit usaha rakyat dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan stabilitas ekonomi negara.

Meski mendapat respon positif, Perppu No. 1 Tahun 2020 tidak luput dari pertentangan yang datang dari sejumlah kalangan masyarakat. Tak sedikit para ahli hukum, pakar hukum, dan pengamat konstitusi menganggap bahwa beberapa pasal dalam Perppu tersebut menuai kontroversi. Kontroversi dalam Perppu tersebut terletak pada beberapa pasal yang dianggap memberikan kekebalan hukum dan kekuasaan absolut kepada pemerintah, yaitu pada Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa segala biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau lembaga KSSK dalam rangka pelaksanaan Perpu merupakan bagian dari upaya penyelamatan perekonomian dan bukan merupakan kerugian negara.

Ketentuan dalam pasal tersebut memberikan arti bahwa semua pengeluaran biaya oleh pemerintah dan/atau lembaga KSSK tidak bisa dikatakan kerugian negara, sehingga pemerintah memiliki wewenang yang sangat luas dalam mengeluarkan biaya dalam melangsungkan Perpu No. 1 Tahun 2020, dan menimbulkan kemungkinan adanya penyelewengan dalam pelaksanaanya.

Pasal tersebut dinilai memberikan kebebasan kepada pemerintah dan/atau lembaga KSSK untuk mengolah dana negara jika alasan dana tersebut ditujukan untuk kepentingan penyelamatan ekonomi.

Adapun hal dalam pasal tersebut memberikan imunitas kepada pemerintah dan/atau lembaga KSSK jika terjadi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara.

Kerugian negara merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi, maka dengan dimaknai  seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau lembaga KSSK bukan merupakan kerugian, secara tidak langsung telah menghilangkan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Kontroversi juga muncul pada Pasal 27 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 2020 yang dimaknai memberikan kekebalan hukum bagi pemerintah. Pasal tersebut berbunyi: “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pemberian kekebalan hukum dalam Pasal 27 ayat (2) tidak bersifat mutlak, selama perbuatan yang dilakukan berdasarkan itikad baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi hal tersebut tidak dapat melegitimasi kekebalan hukum yang diberikan. Apapbila dalam pelaksanaan Perppu terbukti melakukan tindak pidana maka dapat melakukan penuntutan atas tidakan tersebut.

Kekebalan hukum yang dimiliki pemerintah dalam melaksanakan Perppu No. 1 Tahun 2020 juga terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: “Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu tersebut bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).”

Pasal ini mengandung makna bahwa pemerintah hendak mewujudkan kekuasaan yang absolut di hadapan masyarakatnya, seolah-olah tindakan pemerintah selalu dianggap benar dan tidak dapat digugat ke pengadilan. Pasal tersebut juga telah menghilangkan kewenangan absolut PTUN.

Tindakan pemerintah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan absolut PTUN menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1989 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Norma dalam Pasal 27 ayat (3) dianggap berlebihan karena menetapkan seluruh tindakan dalam menjalankan Perppu No.1 Tahun 2020 merupakan tindakan yang sah. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa tindakan dalam melaksanakan Perppu tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maupun tindakan dengan tujuan menguntungkan kelompok tertentu.

Dari seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2020 tidak sepenuhnya mendapatkan respon positif dari masyarakat, melainkan juga menimbulkan kontroversi bagi sebagian masyarakat.

Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) dalam Perppu tersebut menimbulkan kontroversi, karena dinilai telah memberikan kekebalan hukum dan kekuasaan yang absolut terhadap pemerintah. Maka dari itu pemerintah dirasa perlu membenahi Perppu tersebut agar diterima oleh seluruh kalangan masyarakat.

Pertama, Pemerintah perlu merevisi dan memperbaiki ketentuan Perpu No. 1 Tahun 2020, khusunya pada Pasal 27 yang menyimpang dari prinsip negara hukum, supaya menghilangkan kemungkinan penyelewengan hukum oleh pemerintah.

Kedua, pemerintah perlu melakukan transparansi anggaran biaya serta transparansi setiap keputusan atau kebijakan dalam mengatasi situasi pandemi Covid-19 dengan tujuan untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan perbuatan pemerintah yang melawan hukum.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here