FOTO DOK. BNPB:
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat memberikan arahan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Bencana Tahun 2019 di Jatim Expo Surabaya, Sabtu (2/2/2019).

Surabaya – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak terkait untuk bekerja lebih cepat untuk mengantisipasi potensi bencana di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat digelar Rapat Koordinasi Nasional Bencana Tahun 2019 di Jatim Expo Surabaya (2/2/2019), sebagaimana disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, melalui siaran pers yang diterima rumpan.id.

Rakernas itu diselenggarakan BNPB, dihadiri 4.000 peserta dari BPBD seluruh Indonesia dan perwakilan dari kementerian, lembaga, gubernur, bupati/wali kota, TNI, Polri, akademisi dan unsur-unsur lainnya.

Saat menyampaikan arahan di depan ribuan peserta, Presiden menekankan 6 hal yang perlu ditekankan dalam antisipasi bencana. Masing-masing;

Pertama, perencanaan, rancangan dan pembangunan tata ruang harus memerhatikan peta rawan bencana dalam rangka mitigasi bencana. Sebabnya; dari siklus bencana, terlihat bencana sering terjadi di tempat yang sama.

“Misalnya di NTB daerah yang dilanda gempa, ternyata juga pernah terjadi pada tahun 1987, gempa di Palu juga sama terjadi sebelumnya,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan setiap rancangan pembangunan kedepanya harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan resiko bencana, dirinya juga mengatakan, hal ini merupakan tugas dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk tidak memberikan ijin kepada masyarakat yang akan mendirikan bangunan di daerah zona merah atau daerah rawan bencana.

“Mereka harus patuh dan taat kepada tata ruang,” lanjutnya.

Kedua, perlibatan akademisi, pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, melihat, mengkaji titik mana yang sangat rawan bencana harus dilakukan secara masif. Mereka dinilai mampu memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana.

“Libatkan akademisi dan pakar, jangan bekerja hanya saat terjadi bencana,” tegas Jokowi.

Ketiga, apabila ada kejadian bencana, maka otomatis gubernur akan menjadi komandan satuan tugas (satgas) darurat bersama panglima komando daerah militer (pangdam) dan kepala kepolisian daerah (kapolda) menjadi wakil komandan satgas.

“Jangan dikit-dikit naik ke pusat,” ungkap Jokowi.

Keempat, pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu berbasiskan rekomendasi dari pakar yang dipakai, termasuk hingga ke level daerah. Teknisnya, Kepala BNPB mengkoordinasikan kepada kementerian atau lembaga terkait agar sistem peringatan dini segera terwujud dan kita pelihara dan rawat.

Kelima, lakukan edukasi kebencanaan, harus dimulai tahun ini yang dilakukan di daerah rawan bencana kepada sekolah melalui guru dan para pemuka agama. Oleh karena itu, papan peringatan diperlukan, rute-rute evakuasi diperlukan.

Keenam, lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk meningatkan masyarakat kita secara berkesinambungan, sampai tingkat RW hingga RT.

“Sehingga masyarakat kita betul-betul siap menghadapi bencana,” tegas Jokowi.

Pada kesempatan itu, selain memberikan enam arahan tadi, Jokowi juga berdialog dengan para peserta rakornas, mendengarkan ceritanya. Salah satunya, Kepala Pelaksana Kerja BPBD Kota Palu Presley Tampubolon.  

Presley mengatakan, hal tersulit saat terjadi gempa di Palu pada hari pertama adalah koordinasi.   

“Di hari-hari pertama, kedua, ketiga adalah mengkoordinasi dan mengkonsolidasi semua pihak  terkait dilokasi bencana karena semua orang masih shock terkena gempa,” cerita Presley kepada Jokowi.  

Selain Presley, ada pula Tuti dari Bappeda Lhokseumawe, yang menceritakan belum siapnya perencanaan daerah karena tidak terbayang akan terjadi tsunami. Ini menyebabkan Bappeda setempat tidak pernah merencanakan pembangunan wilayah yang memerhatikan peta rawan bencana.

Di akhir arahan, Jokowi kembali berpesan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Bappeda untuk merancang jalur evakuasi dan bangunan untuk penyelamatan ketika terjadi tsunami.

“Pemerintah seringkali ketinggalan dari masyarakat, karena perencanaan belum ada tetapi masyarakatnya sudah tinggal di sana. Kita harus tegas dan tidak seperti dulu, kita harus bekerja cepat dan tidak lagi bekerja lambat, sekali lagi kita harus mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi semua kekuatan yang dimiliki untuk mengantisipasi bencana alam di Indonesia,” tutup Jokowi.

Pada bagian lain, Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Theodorus Yosep Parera, menyebutkan gotong royong sebagai amanat sekaligus perintah Pancasila wajib dilaksanakan seluruh bangsa Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan penanganan bencana di Indonesia.

Menurutnya, untuk menjadikan Indonesia sebagai rumah yang aman dan nyaman untuk ditinggali, maka setiap warganya wajib membantu pemerintah agar dapat bekerja dengan baik, termasuk dengan tidak mendirikan bangunan pada zona merah atau rawan bencana.

“Salah satunya (bentuk warga membantu) ya mematuhi aturan pemerintah, agar bencana terantisipasi dengan baik,” tegas Yosep kepada rumpan.id, Minggu (3/2/2018).

Menurutnya, langkah yang dilakukan Presiden Republik Indonesia merupakan penjabaran sila ke-4 dan ke-5 Pancasila, di mana musyawarah harus dilakukan guna mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, termasuk dalam koordinasi dan konsolidasi untuk mengantisipasi potensi terjadinya bencana. (Sutrisno)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here