Melibatkan Tuhan dalam Hukum Tak Sekadar Aturan

Oleh: Armindo Moniz Amaral

(Anggota Jaringan Relawan untuk Kemanusian Kupang)

Semua putusan pengadilan di Indonesia bertitelkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Titel eksekutorial semua putusan hakim tersebut bukan hanya mengakui keberadaan Tuhan sebagai pribadi yang transenden ala hukum kodrat tetapi secara tegas mengundang, memanggil dan melibatkan Tuhan dalam politik hukum di pengadilan. Dengan melibatkan Tuhan, maka “seharusya” tidak ada tempat bagi manipulasi, jual-beli perkara dan hal-hal lain yang menggangu pencarian kebenaran.

Secara formal semua penegak hukum sangat familiar dengan prinsip ini karena diucapkan secara terus-menerus ketika membaca suatu putusan pengadilan. Tapi mungkin sebagian besar dari mereka menyangka bahwa perintah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hanya sekadar titel eksekutorial sebuah putusan hakim yang wajib diucapkan secara formal untuk menjaga kecatatan prosedural suatu produk hukum (Baca: Hukum sebagai Putusan Hakim) karena memang telah disyaratkan oleh undang-undang.

Mendudukan posisinya sama dengan pasal-pasal lain yang seringkali hanya dijadikan kelengkapan syarat formal. Tidak lebih dari itu. Anggapan itu memang benar secara prosedural tapi bukan substantif.

Ketika kita meluangkan sedikit waktu untuk refleksi yang cukup sehingga bisa melihat secara seksama dan mendalam atas prinsip itu, maka kita terheran-heran betapa luar biasanya, betapa revolusionernya, betapa progresifnya prinsip itu.

Prinsip itu bukan sekadar salah satu pasal yang kebetulan ada dalam Undang-undnag Kekuasaan Kehakiman. Tidak sekadar mengatur hakim untuk bagaimana memproklamirkan bahwa orang-orang yang berperkara sedang berada di suatu teritori negara yang beragama. Tidak sekedar mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya. Namun, lebih dari itu, dia juga mengatur hubungan horizontal antara manusia dan sesamanya, manusia dengan mahkluk lain, dengan seluruh alam semesta (deep ecology) Indonesia.

Ketika diperhatikan dengan baik akan menemukan perintah yang sangat revolusioner dan progresif dari prinsip ini! Seperti dikatakan di atas, prinsip ini tidak hanya mengatur bagaimana mengarahkan hakim secara prosedural untuk memproklamasikan diri sebagai orang yang beragama.

Tapi lebih dari itu merupakan sebuah deklarasi moral yang mengandung perintah mutlak bahwa putusan yang dihasilkan harus mengandung keadilan untuk semua mahkluk dan alam semesta. Dan dengan memahami prinsip ini dengan benar maka keadilan menjadi milik semua pribadi yang berperkara dan bahkan juga milik manusia-manusia lain yang suaranya tak terwakili di pengadilan tanpa kecuali.

Sebagai konsekuensi mengundang Tuhan maka segala sesuatu harus mulia adanya. Mengundang Tuhan bukan dalam pengertian Tuhan hadir dan bekerja dalam memberi keputusan hukum kepada manusia, tetapi mengundang Tuhan dalam aktivitas berhukum maka konsekuensinya hakim harus jadi apa dan berbuat apa untuk sesama manusia dan alam semesta lainnya.

Jadi imperatif moral yang harus terjadi dalam bidang hukum ketika Tuhan diundang. Ketika melibatkan Tuhan maka hukum harus mengedepankan moralitas, bukan lagi mengedepankan aturan secara mutlak.

Jadi aturan hanya merupakan pedoman pertama dalam berhukum. Pedoman pertama yang disebut primavasi yang bisa dikalahkan jika ada kewajiban yang lebih tinggi. Jadi semboyan tegakkan hukum walau langit runtuh akan hilang. Dengan bahasa lain, dalam kondisi tertentu kita harus memilih untuk tidak menegakkan undang-undang secara hitam dan putih.

Seluruh perintah hukum hanya sebagai pedoman pertama yang membuka ruang bagi munculnya kewajiban yang lebih tinggi di mana hukum (aturan) harus mengalah. Maka sebenarnya dengan posisi seperti itu secara teoretik, “positivisme hukum Indonesia” menjadikan moralitas sebagai syarat maksimum dalam hukum-berhukum.

Namun. dalam tataran praktik hukum di Indonesia sekarang ini, jarang sekali kita menemukan moralitas dijadikan syarat maksimum, bahkan menjadi syarat minimum pun tidak. Dan pada pemahaman teoretis jarang dan hampir tidak ada orang menjelaskan mengenai hard cases. Di mana H.L.A Hart memunculkan tesis bahwa moralitas adalah syarat minimum. Dia adalah penyelamat terakhir dari kebutuhan hukum. Dan jika ada hard cases maka moralitas harus bertindak.

Dibahasakan secara lain, dalam ketidakberdayaan hukum maka moralitas harus ambil alih. Ini harus dilakukan pada kasus-kasus rumit. Kasus rumit adalah kasus yang bukan karena persoalannya begitu complicated tetapi bahwa didalam kasus itu ada taruhan-taruhan nilai dan moral yang sangat kuat sehingga perlu diputuskan tidak sekadar hitam dan putih menurut apa kata undang-undang tetapi butuh tindakan moral.

Menurut saya, contoh hard cases yang paling mudah untuk dimegerti adalah para pelaut yang kehabisan bahan bakar di tengah laut kemudian mereka menarik lotre/undian. Nama siapa yang ditarik maka dia yang harus dikorbankan untuk dimakan.

Dalam terjemahan hukum positif, peristiwa pelaut ini adalah pembunuhan tetapi dalam konteks teori hard cases boleh didakwa dengan pembunuhan namun ketika hakim memutuskan, presiden harus langsung memberi amnesti. Tindakan seperti itulah disebut mengandung moral. Dan di sisi yang lain nilai kepastian dan keadilan sekalian terpenuhi.

Tapi bagaimana faktanya? Apakah setelah mengundang, memanggil dan melibatkan Tuhan dalam hukum negara sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai prinsip yang paling dasar dari aktivitas hukum berhukum di negeri ini, prinsip ini di jalankan sungguh-sungguh sebagai syarat maksimum hukum Indonesia?

Atau hanya merupakan Pasal biasa yang rohnya setara dengan pasal undang-undang lainnya?  Ternyata perintah yang prinsipil ini mengalami erosi ketika berada di tangan manusia yang keliru (untuk tidak dibilang cacat nurani dan kurang memadainya rasio).

Dan itulah yang terjadi. Perintah yang semula adalah sebuah prinsip yang sangat agung dan membebaskan, lambat laun berubah menjadi aturan kaku dan dingin, yang justru mengukung kebebasan manusia di pengadilan.

Prinsip yang semula menghidupkan, berubah sifat menjadi aturan yang mematikan. Rohnya yang membebaskan, berubah karakter menjadi huruf yang membelenggu. Prinsip yang semula dimaksudkan untuk menghidupi manusia dengan penuh keadilan dan kedamaian, berubah menjadi alasan untuk membenarkan manipulasi seolah-olah adil karena telah mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”.

Padahal di saat yang sama kita melecehkan Tuhan dengan sikap kita yang tak terpuji seperti apa yang dilakukan Akil Mochtar, misalnya. Perilaku itu tidak hanya melecehkan Tuhan tapi membunuh manusia dan alam semesta yang sebenarnya dimerdekakan oleh hukum. Semoga kita tidak melakukan solidaritas dalam berkesalahan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here