Ojek Online: Memudahkan Tetap Harus Utamakan Keselamatan

FOTO RUMPAN.ID/FAJAR NUR NADJIB
Seorang driver ojek online menjemput penumpang di Jalan Gajah Mada, Kota Semarang, Selasa (12/2/2019)

SEMARANG – Moda jasa transportasi berbasis online kian menjamur. Meski keberadaannya masih jadi perdebatan.

Keberadaannya, di satu sisi memudahkan, baik membuka lapangan kerja sekaligus pengguna jasanya konsumennya, tapi di sisi lain masih jadi sorotan terutama menyangkut kelayakan keselamatan. Ini terutama menyoroti ojek online sepeda motor.

Soal ojek online yang jadi berkah bagi pencari rezeki, setidaknya dikatakan Suherman,49.

Dia dulu bekerja jadi kuli bangunan. Bermodal ijazah SMA, sepeda motor kondisi baik, surat kendaraan, surat izin mengemudi (SIM), dia beralih jadi tukang ojek online.

“Tidak perlu ijazah sarjana dan tidak ribet untuk jadi driver ojek online. Saya cuma lulusan SLTA, penghasilannya juga lumayan,” kata Suherman kepada rumpan.id, Selasa (12/2/2019) siang. 

Keberadaan Suherman sebagai tukang ojek online, tentunya memudahkan. Karena banyak “Suherman-Suherman” lain di Kota Semarang. Demikian pula di kota-kota lain yang perlahan tapi pasti jumlahnya terus meningkat.

Kemudahan memakai jasa mereka ini, salah satunya dikatakan Atalia Putri,24, mahasiswi Komunikasi angkatan 2016 Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang. 

“Ya membantu banget sih, Mas. Kayak saya yang tidak bisa naik motor ini, kalau mau kemana-mana tinggal pesan aja lewat aplikasi. Mau makan, kirim barang dan lain-lain, jadi lebih praktis,” kata Ata, sapaan akrabnya, kepada rumpan.id.

Meski di Kota Semarang sebenarnya sudah tersedia berbagai macam transportasi umum pelat kuning, tapi Ata lebih memilih ojek online.

“Kalau naik angkutan umum lama nunggunya dan pasti padet di dalam,” lanjutnya. 

Angkutan Umum Harus Baik

Pengamat Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, berargumen buruknya layanan angkutan umum menyebabkan suburnya layanan transportasi berbasis aplikasi ini di Semarang.

“Juga tidak dapat dipungkiri keberadaannya memang diperlukan. Kendati bila dikalkulasi biaya jasanya lebih mahal ketimbang menggunakan transportasi umum,” kata Djoko kepada rumpan.id via WhatsApp.

Djoko yang juga pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Advokasi, menambahkan pertimbangan keselamatan dan daya angkut tidak menjadikan sepeda motor menjadi angkutan umum, dan jumlah transportasi berbasis aplikasi online ini tidak diketahui secara pasti.

“Kominfo yang mestinya tahu. Sayangnya, aplikasi tidak diawasi dan diaudit,” imbuhnya.

Djoko mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan menolak melegalkan ojek online sebagai transportasi umum pada 26 Juni 2018. Putusan ini diambil MK terhadap uji materi perkara yang diajukan 54 pengemudi ojek online. Pengemudi menggugat Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pertimbangan keselamatan dan daya angkut tidak menjadikan sepeda motor menjadi angkutan umum karena melihat angka kecelakaan masih cukup tinggi dan terbesar.

Dalam upaya memberikan perlindungan bagi warganya, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan melakukan diskresi dengan cara membuat Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Sepeda motor yang digunakan harus memenuhi aspek pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan keteraturan.

“Ciri dari layanan sepeda motor daring (dalam jaringan) adalah wilayah operasi tidak ditentukan, tidak terjadwal, pelayanan dari pintu ke pintu, tujuan perjalanan ditentukan penumpang, besaran biaya jasa yang dikenakan sesuai kesepakatan atau tercantum di aplikasi dan pemesanan dilakukan sesuai kesepakatan,” beber Djoko.

Untuk pedoman perhitungan biaya jasa sebagai pengganti kata tarif, kata Djoko, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Perusahaan aplikasi wajib menetapkan biaya jasa tersebut sesuai formula yang sudah ditetapkan.

“Besaran biaya jasa di tiap daerah tidak sama. Selanjutnya, dapat juga ditetapkan juga oleh kepala daerah sesuai kebutuhan masing-masing daerah,” lanjutnya.

Aturan itu, sebut Djoko, telah mempertimbangkan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Jika sudah menjadi peraturan menteri, kata Djoko, maka itu dapat digunakan daerah untuk diturunkan menjadi Perda atau Surat Keputusan Kepala Daerah.

Namun, hal ini bukan menggugurkan kewajiban daerah untuk membenahi transportasi umum. Pemerintah termasuk Pemda wajib menyelenggarakan angkutan umum sesuai amanat UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

“Sayangnya kewajiban ini belum dipenuhi. Membangun transportasi umum adalah membangun sistem yang berkelanjutan dan membangun peradaban,” tegas Djoko.

Sementara itu, Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, Agung Nurul Falaq, mengatakan  saat ini belum ada data pasti mengenai ojek online.

“Data pastinya saya tidak punya Mas. Perkiraan sekitar 6000 kendaraan,” kata dia kepada rumpan.id, Selasa (12/2/2019) siang melalui WhatsApp. (Fajar Nur Nadjib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here