*Berebut Nafas di Penjara

SEMARANG – Hampir semua penjara baik berstatus lembaga pemasyarakatan (lapas) ataupun rumah tahanan negara (rutan) di Indonesia saat ini kondisinya overkapasitas hunian. Penghuninya berjejal, berebut nafas di dalamnya.

Berdasar data yang diakses secara online di sistem database pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, per 8 Januari 2019 hanya ada 3 Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham yang indikator warnanya hitam alias masih mampu menampung. Itu adalah; Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Maluku dan Maluku Utara.

Lainnya alias sebagian besar, yakni 30 kanwil, indikator warnanya merah alias overkapasitas hunian.

Dari sumber data yang sama, terdapat 253.749 penghuni penjara, baik berstatus narapidana maupun tahanan. Padahal kapasitas total dari penjara-penjara yang ada di Indonesia di bawah Ditjen PAS Kemenkumham hanya 126.087 orang, alias overkapasitasnya di atas 200 persen.

Salah satu penjara yang terlihat mencolok overkapasitasnya; Cabang Rutan Bagan Siapi Api, Kanwil Kemenkumham Riau.

Penjara Bagan Siapi Api ini idealnya hanya mampu menampung 98 penghuni saja, tapi per 8 Januari 2019 terdata dihuni oleh 795 orang. Secara persentase, overkapasitasnya lebih dari 700 persen.

Sementara untuk Jawa Tengah, dari total 33 penjara yang overkapasitas hunian ada 26 penjara. Total tampungnya hanya 8.215, tapi dihuni 13.105 orang. Secara persentase, overkapasitasnya 60 persen.

Persoalan itu menimbulkan masalah baru. Misalnya saja membengkaknya biaya makan mereka.

Dari informasi yang dihimpun, misalnya di Rutan Kerobokan Bali, pihak lapas sampai harus hutang Rp1miliar untuk biaya perawatan warga binaan, baik untuk keperluan makan hingga kesehatan.

Secara nasional, biaya perawatan warga binaan seluruh penjara di Indonesia, baik berstatus lapas maupun rutan, tembus di angka Rp1,3triliun.

Angka ini otomatis akan terus merangkak naik seiring makin banyaknya warga binaan yang masuk.

Hukum Bukan Balas Dendam

Pakar Hukum Pidana, Yosep Parera, berargumen salah satu sebab terjadinya overkapasitas hunian penjara di Indonesia adalah pola penegakkan hukum yang dilakukan.

“Saat ini hukum hadir sepertinya hanya sebagai bentuk pembalasan bagi mereka yang bersalah,” kata Yosep, yang juga berprofesi sebagai advokat ini, Sabtu (5/1/2019).

Hal itu menyebabkan hasil persidangan adalah untuk mencari kesalahan dan masa hukuman bagi pesakitan hukum, bukan untuk mencari solusi bagi persoalan yang ada.

“Aparatur penegak hukum berlomba-lomba, seolah-olah bermartabat, bermoral dengan memasukan orang ke penjara, tapi dibiarkan tanpa perawatan,” lanjutnya.

Yosep yang juga pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum ini berpendapat para warga binaan sebenarnya adalah orang-orang yang sakit secara intelektual dan membutuhkan perawatan.

Sebagai contoh, Yosep mengatakan 80% penghuni lapas di Indonesia adalah pecandu narkoba, sehingga yang mereka butuhkan adalah perawatan agar sembuh bukan dimasukkan ke dalam penjara.

Perawatan kepada pecandu ini dimaksudkan agar mereka tidak lagi melakukan kejahatan yang sama ketika bebas.

“Seringnya dalam proses penegakkan hukum, aparatur penegak hukum lupa bahwa kehadiran hukum adalah untuk merawat kemanusiaan,” sebutnya.

Menurut Yosep, fungsi lapas seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, di mana fungsinya adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Yosep juga mengutip teori utilitarianisme dari Jhon Stuart Mill, yang mengatakan bahwa ketika ada kejahatan yang dilakukan tetapi tidak mendatangkan kerugian bagi orang banyak maka tidak perlu dikenakan pidana.

Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada penuntun untuk persoalan warganya yang melanggar hukum, yakni melihat dengan filosofi Pancasila.

“Hukum harus hadir sebagai perwujudan sila pertama, penegakkan hukum harus mencerminkan citra ilahi tujuannya demi merawat kemanusiaan,” tutupnya. (Sutrisno)

Reformasi dan Rehabilitasi Sosial Esensi Pemasyarakatan

Advokat dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Andreas Hijrah, menerangkan, narapidana adalah orang yang jalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas, sementara sesuai Pasal 1 ayat (6) regulasi yang sama, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun demikian, meski menjalani pidana tetap saja ada hak-hak yang melekat pada narapidana tersebut. Ini adalah hak asasi.

Ada dua pengertian dasarnya;

Pertama, merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut. Contohnya; hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat semua manusia.

Kedua, adalah hak menurut hukum, ini dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik nasional maupun internasional.

“Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah. Yakni, persetujuan dari warga yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama itu,” jelas Andreas kepada rumpan.id

Pada regulasi tentang pemasyarakatan itu, pada Pasal 14 telah diatur hak-hak narapidana. Terinci; melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, mendapat perawatan baik jasmani maupun rohani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, menerima upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

Hak lainnya adalah: menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertenu lainnya; mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapat kesempatan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemerintah Indonesia tentunya harus menghormati dan mengakui HAM, berkomitmen terhadap perlindungan atau pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan,” lanjut Andreas.

Wujud komitmen itu, kata Andreas, yakni adanya institusi hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) sebagaimana diatur Pasal 277 sampai Pasal 283 KUHAP.

Selain itu juga bisa dilihat dari regulasi yang ada. Misalnya, tentang pemasyarakatan.

Ini tentunya harus dilaksanakan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Adopsi

Jaminan dalam proses perkara pidana, secara internasional, sudah ada beberapa kesepakatannya.
Seperti dalam Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996 atau Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Selanjutnya, Convention Against Torture and Other Cruel In Human or Degrading Treatment or Punishment atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakukan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia pada 9 Desember 1975 yang deklarasinya diterima Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan disahkan dalam sidang tanggal 10 Desember 1984.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menandatangani konvensi tersebut pada 23 Oktober 1985 hingga akhirnya disahkan melalui Undang-Undang nomor 5 Tahun 1998.

Pada pertimbangannya disebutkan, konvensi itu pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menegakkan dan memajukan pelaksanaan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pada tahap pelaksanaan putusan HAM yang diintrodusir jadi hak narapidana, tetap menjamin dan dilindungi hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia,” sambung Andreas.

“Sistem penjara harus didasarkan pada perlakukan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial”

Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat insan pribadinya.

“Sistem penjara harus didasarkan pada perlakukan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial,” ungkap Andreas.

Pelanggar-pelanggar usia bawah umur harus dipisahkan dari orang-orang dewasa dan diberikan perlakukan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.

Soal perlakuan narapidana yang menjalani hukuman terdapat pada pedoman PBB yakni Standar Minimum Rules for The Treatment of Prisoner, 31 Juli 1957.

Hak-hak narapidana sesuai regulasi itu, terinci; buku register, pemisahan kategori napi, fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi, fasilitas sanitasi yang memadai, mendapatkan air serta perlengkapan toilet, pakaian dan tempat tidur yang layak, makanan yang sehat, hak untuk berolahraga di udara terbuka, hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi, hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indispliner, tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan, borgol dan jaket narapidana tidak boleh dipergunakan narapidana, berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan, hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar, hak untuk mendapat bahan bacaan berupa buku-buku yang sifatnya mendidik, hak untuk mendapatkan pelayanan agama, hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga dan pemberitahuan sakit, kematian dari anggota keluarga.

Andreas menyebutkan, point-point tersebut di atas menunjukkan bahwa masih banyak aturan-aturan yang telah disepakati masyarakat internasional melalui PBB terkait perlindangan HAM narapidana.

“Ini sangat mungkin untuk diadopsi ke dalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan,” tegasnya. (eka setiawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here