FOTO RUMPAN.ID/ERNA VIRNIA
Kegiatan di Balai Kelurahan Manyaran Kota Semarang, Senin (29/6/2020) diikuti Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri (Persadani), Kreasi Prasati Perdamaian, Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Idensos Mabes Polri Satgas Jateng, perangkat kelurahan setempat hingga RT/RW.

SEMARANG – Seorang mantan narapidana terorisme (napiter) rentan menjadi residivis jika mendapatkan pengucilan hingga perlakuan diskriminatif dari lingkungannya. Proses reintegrasi mereka bisa berjalan dengan baik jika iklim lingkungan mendukung untuk itu.

Hal itu diungkapkan Ketua Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri (Persadani), Machmudi Hariono alias Yusuf.

“Tiga hari setelah bebas, bukan RT atau RW yang mendatangi saya, tapi pertama kali yang mendatangi saya itu jaringan (teroris) mencoba merekrut saya lagi,” kata Yusuf di Balai Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Senin (29/6/2020).

Ketika itu Yusuf baru bebas tahun 2009 pasca ditangkap tahun 2003 atas kasus Bom Sri Rejeki Semarang. Yusuf asli Jombang Jawa Timur yang kini tinggal di Kota Semarang, mendirikan Yayasan Persadani sebagai wadah untuk menampung para mantan napiter untuk berkegiatan positif.

Berangkat dari pengalamannya itu, Yusuf kerap wira-wiri dari lapas ke lapas ataupun menemui mantan napiter yang baru bebas untuk dirangkulnya agar tidak terjerat jaringan lama untuk mengulang aksi teror.

“RT/RW ini penting, karena apapun itu nanti pasti butuh RT/RW, misalnya untuk ngurus KTP lah, ngurus nikah atau lainnya, jadi hubungan harus baik,” lanjutnya.

Sementara itu, di Balai Kelurahan Manyaran itu Yusuf memang tak sendiri. Ada Lurah Manyaran Ta’at, ketua RW, ketua RT, aparat kepolisian, hingga Idensos Mabes Polri Satgas Jateng. Mereka melaksanakan kegiatan silaturahmi untuk koordinasi dan konsolidasi, dalam rangka memberikan pengetahuan dan sosialisasi terhadap perangkat pemerintahan kelurahan ke bawah terkait terorisme/radikalisme.

Kegiatan ini juga dalam rangka mempersiapkan reintegrasi sosial mengingat salah satu warga Manyaran yakni Angga Irawan saat ini ditahan atas kasus terorisme. Angga yang kini mendekam di Lapas Cipinang dijadwalkan bebas 12 Agustus 2021.

Lurah Manyaran Ta’at yang ketika itu hadir dalam pertemuan bersama Yusuf membenarkan jika Angga Irawan yang tersangkut terorisme ini adalah warganya.

“Tentu nantinya tidak akan diskriminatif, tetap sama-sama WNI,” kata Ta’at.

Dia mengemukakan, warganya melalui perangkat RT/RW sampai kelurahan tentu butuh sosialisasi terkait bahaya radikalisme/terorisme, tujuannya agar mereka mempunyai pengetahuan untuk mendeteksi dan menangkalnya.

Negara dan Masyarakat Hadir

Kegiatan itu sendiri merupakan program sinergitas antara Idensos Mabes Polri Satgas Jateng dan Kreasi Prasasti Perdamaian. Program ini dilaksanakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada pelaksanaanya di Jawa Tengah mereka menggandeng Yayasan Persadani dan Rumah Pancasila & Klinik Hukum.

Rumah Pancasila dan Klinik Hukum sendiri merupakan lembaga non profit yang rutin ambil bagian isu-isu kemanusian dan hukum, termasuk juga telah bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Sosial untuk mendampingi usaha 21 mantan napiter di Jawa Tengah.

Pada pertemuan di Balai Kelurahan Manyaran itu Ketua Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Eka Setiawan juga hadir, yang juga merupakan tim riset Kreasi Prasasti Perdamaian sekaligus jurnalis di sana. Sekretaris Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Margi Ernawati juga hadir.

“Ini adalah koordinasi awal untuk penguatan RT/RW termasuk lurah dan warga untuk sinergi melawan propaganda terorisme,” kata Eka. 

Di Jawa Tengah sendiri ada 3 titik yang jadi sasaran program. Selain di Manyaran itu, juga dilaksanakan di Desa Payung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. Masing-masing di sana, ada warganya yang tersangkut kasus terorisme dan menjelang bebas, yakni; Edy Susanto di Klaten dijadwalkan bebas September 2020 dan Purnawan Adi Sasongko di Kendal dijadwalkan bebas Mei 2021.

“Mas Edy itu orangnya baik, malah saya sering pesan pasir dan material bangunan. Makanya kaget juga kalau Mas Edy ini ditangkap,” kata Ketua RT 21/RW7 Kelurahan Tlogo Lor Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten, Sugiyanto, ketika ditemui Jumat pekan lalu. 

Senada dengan Ta’at di Semarang, Sugiyanto juga berharap ada edukasi dan diskusi kepada warga agar lebih paham tentang radikalisme/terorisme termasuk akibat hukumnya. Dia berterimakasih ada lembaga-lembaga yang peduli untuk itu.  

Kanit Idensos Satgas Jateng mengemukakan seseorang menjadi radikal ada banyak faktor penyebabnya. Sebab inilah dibutuhkan peran aktif negara dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusinya.

“Ini adalah program sinergi yang sangat bagus, di mana negara dan masyarakat hadir untuk kebaikan bersama,” kata dia.

Di Jawa Tengah, sebutnya, mantan napiter saat ini berjumlah 145 orang, terbanyak di daerah Solo Raya ada 89 orang. Sementara untuk napiter yang ditahan di Jawa Tengah sebagian besar ditahan di Nusakambangan yakni  232 orang tersebar di 6 lapas di pulau penjara itu. Selain itu, ada juga yang ditahan di sejumlah lapas lain di Jawa Tengah namun jumlahnya kecil.  

“Saya tahu betul, sebagian besar dari mereka adalah korban, korban dari pemimpin-pemimpin mereka yang nggak bener, nggak bertanggungjawab. Jadi nanti pasca bebas, jangan dikucilkan, jangan dimata-matai, tapi dirangkul untuk kebaikan bersama,” tambahnya.

Tak Hanya Hitung Warga

Diwawancarai terpisah, Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Yosep Parera, mengatakan peran ketua RT, RW bahkan sampai lurah itu tentu mengakomodir kepentingan masyarakat di bidang apapun, misalnya pendidikan dan kesehatan. Dicatat kemudian dilaporkan ke atas untuk diberi pelayanan.

Yosep Parera

“Jadi bukan cuma menghitung warganya, memberikan pengesahan kalau ada yang mau mengurus nikah, mengurus KTP atau pindah. Peran mereka lebih dari itu,” kata Yosep di kantornya, Minggu (28/6/2020).

Yosep berharap tidak ada penolakan yang terjadi dari warga kepada seorang mantan napiter ketika bebas dan ingin kembali ke lingkungannya. 

“Menolak ciptaan Tuhan itu bahaya, kalau nanti kita kembali ke Tuhan mungkin juga Tuhan menolak kita masuk dalam rumahnya karena kita pernah menolak ciptaan-Nya. Secara hukum memang tidak ada larangan dan tidak ada aturan pidana terhadap mereka yang menolak seseorang untuk masuk dan tinggal di wilayah mereka,” jelas Yosep.

Yosep juga mencontohkan ada seorang mantan napiter bernama Sri Puji Mulyo Siswanto di Sumur Adem Kecamatan Genuk Kota Semarang. Ketika awal-awal bebas, masih ada sekat dengan warga, namun ketua RT setempat bisa ambil solusi; Sri Puji dijadikan takmir masjid hingga akhirnya terbangun komunikasi yang baik. Sekat-sekat perlahan runtuh.

Puji sekarang bersama-sama ketua RT dan warga mengelola ikan lele dari dana pemerintah, kreativitasnya muncul untuk bersama-sama membangun masyarakat. Saat wabah korona ini Puji bersama warga dan RT menghimpun dana untuk memberikan bantuan sembako.

“Ini cara bagaimana menerima orang seperti itu kemudian dia justru menjadi lebih baik, karena kita dekat, mengganggap dia sebagai keluarga,” tegasnya.

Pengalamannya sekira 20 tahun jadi advokat, Yosep mengatakan residivisme lahir karena masyarakat kurang perhatian terhadap mereka. Mereka dibiarkan kesepian, tak ada komunikasi dan uluran tangan, ketika mereka mendapatkan itu dari kelompok lamanya (kriminal) akhirnya terjerumus lagi.

“Residivis adalah orang-orang yang sakit hati, yang kurang perhatian. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda supaya satu sama lain melengkapi, bukan untuk saling bermusuhan,” tandas Yosep.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here