FOTO DOK Lapas Kedungpane
Napi doa bersama di Lapas Kelas I Semarang, Kamis (14/2/2019) malam.

SEMARANG – Tinggal 2 bulan lagi gelaran pesta demokrasi pemilihan (pemilu) 2019 akan berlangsung. Pemilu yang tepatnya 17 April nanti dihelat adalah pemilihan serentak; memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemilihnya tentu saja warga negara yang sudah punya hak pilih sesuai regulasi. Tak terkecuali para warga binaan pemasyarakatan (WBP) alias narapidana yang posisinya di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).
Terkait hal ini, untuk wilayah Jawa Tengah sejauh ini sudah terdata 8.156 WBP yang terdaftar menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dari jumlah itu, 3.187 di antaranya sudah termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah, Heni Yuwono, kepada rumpan.id, Rabu (13/2/2019).

Data itu belum final. Ada berbagai faktor, karena pemilih di dalam penjara begitu dinamis. Sehingga koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah terus dilakukan untuk pemutakhiran data itu.

“Sisanya (DPT) karena belum ada dari KPU. Ada pula yang TPS ganda, ada WBP yang pindah atau bebas,” kata Heni.

Berdasar Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang diakses online, per Jumat (15/2/2019) ini, jumlah penghuni penjara baik berstatus lapas maupun rumah tahanan negara (rutan) di Jawa Tengah sebanyak 13.102 orang. Terbagi; 10.111 berstatus narapidana dan 2.991 berstatus tahanan.

Sementara itu, ketika ditanyakan apakah ada napi di Jawa Tengah, yang dicabut hak politiknya, Heni menampik.
“Tidak ada pencabutan (yang dicabut), Mas,” lanjut Heni.

Soal Hak konstitusional yang dimiliki WNI ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 juga regulasi lainnya. Pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diatur tentang hak memilih maupun dipilih.
Bunyinya;

Ayat (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Ketua KPU Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat, menyebut pihaknya tentu memfasilitasi semua yang punya hak pilih di Jawa Tengah. Tak terkecuali berstatus WBP.

“Sepanjang memiliki identitas berupa KTP elektronik dan terdaftar dalam DPT,” kata dia.

Teknisnya, jelas Yulianto, WBP yang sudah terdaftar dalam DPT akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Sementara untuk tempat pemungutan suaranya, pihak KPU Jateng tentu berkoordinasi dengan lapas-lapas atau rutan di Jateng untuk pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dalam.

“Untuk ini (pemilu di dalam penjara), sosialisasi sudah dilakukan melalui KPU-KPU setempat,” kata dia kepada rumpan.id. (Sutrisno)

Negara Harus Fasilitasi Hak Pilih

Advokat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Ephin Apriyandanu, mengatakan Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia telah memberikan kekuasan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan, untuk memilih pemimpinnya di lembaga eksekutif dan legislatif sebagai perwujudan dari demokrasi itu sendiri.

“Rakyat memiliki hak untuk memilih mereka, sebagai orang yang melayani, mengayomi dan melindungi mereka,” kata Ephin kepada rumpan.id, Jumat (15/2/2019).

Menurut Ephin, hal ini juga berlaku bagi mereka yang berada di lembaga pemasyarakatan (lapas). Mereka masih memiliki hak untuk memilih siapa yang ingin mereka tunjuk sebagai pelayan mereka di masa yang akan datang.

“Orang-orang yang mereka pilih, tentunya diharapkan dapat melayani mereka menuju keadilan di bidang hukum,” lanjutnya

Oleh karenanya, Ephin menegaskan, semua aparatur pemerintahan yang berhubungan dengan pemilu wajib untuk memfasilitasi seluas-luasnya kepada semua orang yang punya hak pilih.

“Termasuk yang berada dalam binaan untuk bisa menggunakan hak pilihnya,” tegasnya.

Ephin berharap siapapun yang dipilih, ke depannya dapat memberikan keadilan di semua bidang untuk menyejahterakan masyarakat sesuai amanat Pancasila. (Sutrisno)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here