FOTO DOK Humas Mabes Polri
Kunjungan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu (13/2/2019).

Pemerintah Pastikan Isu Serbuan TKA Cina di Morowali Hoax

MOROWALI – Pemerintah baik melalui kementerian maupun aparatur penegak hukum memastikan informasi yang sempat beredar terkait adanya gejolak di Morowali, Sulawesi Tengah, akibat serbuan tenaga kerja asing (TKA) asal Cina adalah tidak benar.

Kepastian itu setelah Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Hanif Dhakiri meninjau langsung PT. Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP) pada Rabu (13/2/2019). Rombongan tiba di landasan udara PT. IMIP sekira pukul 11.40 WITA. Pejabat Keimigrasian juga ikut dalam rombongan.

Setelah diterima pimpinan perusahaan setempat, rombongan ini langsung bergeser ke beberapa tempat di kawasan pabrik. Mulai dari dapur, gudang penyimpanan makanan untuk para karyawan hingga menyempatkan makan siang bersama para karyawan.

Dialog terjadi dengan mereka, termasuk karyawan bagian katering yang semuanya berasal dari Sulawesi. Rombongan juga bergeser ke pabrik pengolahan untuk meninjau langsung situasi riil di lapangan.  

Di sana, Tito sempat berdialog langsung dengan salah satu TKA dan tenaga kerja dari Indonesia. Hasilnya, didapati fakta bahwa adanya berita yang sempat beredar di media sosial tentang gejolak serbuan TKA asal Cina di Morowali adalah bohong.

“Tidak sesuai dengan realita di lapangan, kami sudah cek langsung,” tegas Tito sebagaimana siaran pers yang diterima rumpan.id, Kamis (14/2/2019).

Hasil cek yang dilakukan Tito dan rombongan, total pekerja di PT. IMIP sebanyak 38000 pekerja, berasal dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera maupun dari Jawa. Sementara TKA-nya hanya berjumlah sekira 3.600.

Artinya, informasi yang sempat beredar di media sosial tentang adanya invasi TKA asal Cina di Morowali itu dipastikan tidak benar.

Kemudian, informasi yang beredar lagi dikatakan bahwa TKA alias pekerja asing di PT. IMIP ini adalah tentara dari negara lain yang menyamar.

“Setelah kami cek di lapangan, mereka ini semua adalah para ahli atau expert di bidangnya. Kemudian setelah kami menerima paparan dari Direksi, salah satu Direksi ada mantan Kabaintelkam Polri, jadi sangat tidak mungkin beliau menggadaikan Indonesia ini,” tambah Tito.

Hoax atau berita palsu yang ditepis rombongan ini setelah cek lapangan adalah yang menyebut seluruh pekerja asing di PT. IMIP berdemonstrasi keluar dari pabrik. Setelah dicek, ternyata yang berdemonstrasi adalah pekerja upah dari Indonesia menuntut kenaikan upah. Tito menyebut itu merupakan hal yang biasa terjadi antara pekerja dan pelaku industri.

Kabar burung yang ditepis lagi adalah informasi bahwa pekerja tidak boleh salat atau beribadah. Kabar itu dipastikan tidak benar setelah dilakukan pengecekan lapangan.  

“Semua karyawan bisa melaksanakan ibadah salat, disediakan masjid yang besar dan juga ada musala. Banyak pekerja di bagian dapur juga yang menggunakan kerudung. Tentu berita tersebut jelas tidak sesuai fakta,” tegasnya.

Seperti diberitakan rumpan.id sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal Polri menangkap IDN,24,warga asli Bogor di Jakarta yang memposting tulisan mengandung konten berita palsu via Facebook soal serbuan TKA asal Cina di Morowali.

Tersangka ditangkap Selasa (29/1/2019) sekira pukul 16.00 ketika sedang berjualan batagor di Cengkareng, Jakarta Barat. Postingan yang diunggah tersangka adalah memuat berita bohong video demo buruh di Morowali, Sulawesi Tengah, yang meminta kenaikan gaji sesuai upah minimum daerah menjadi bergejolak dengan adanya TKA asal Cina yang berperilaku semena-mena dan digaji lebih besar dari warga lokal. (eka setiawan)

Hoax Harus Cepat diredam

Pada bagian lain, Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Theodorus Yosep Parera, mengemukakan kehadiran warga negara di rumah Indonesia haruslah bermakna dan bermanfaat.

“Kita tidak boleh hadir sebagai perusak dan pembuat onar,” kata Yosep kepada rumpan.id, Kamis (14/2/2019).

Dia menegaskan kehadiran teknologi harus digunakan dalam rangka merawat Indonesia dalam bingkai perintah lima sila Pancasila.

“Teknologi tidak boleh digunakan untuk membuat masyarakat cemas, takut dan tidak percaya dengan pemerintah sehingga timbul kegaduhan dalam masyarakat,” lanjutnya.

Yosep menilai, tindakan yang dilakukan Kapolri, Panglima TNI serta Menteri Ketenagakerjaan dalam rangka investigasi lapangan bersama media menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam menjaga Indonesia agar menjadi rumah yang nyaman untuk semua orang.

Di sisi lain, langkah itu juga sebagai pembuktian bahwa pemerintah menjaga seluruh kekayaan Indonesia agar dapat dinikmati oleh semua manusia, yang lahir dan menetap di Indonesia maupun mereka yang telah sah menjadi warga negara Indonesia.

Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum
Theodorus Yosep Parera.

“Sebagai bagian yang ingin bersama-sama, secara gotong royong membangun Indonesia sebagai rumah idaman,” sambung Yosep yang juga pimpinan Law Office Yosep Parera and Partners ini.

Pemerintah dalam hal ini penegak hukum kepolisian wajib secara cepat menindak semua pihak yang menyebarkan berita palsu atau bohong dan selanjutnya disampaikan kepada publik.

Harapannya, agar masyarakat percaya kepada pemerintah sebagai pelayan rakyat dan sekaligus sebagai peringatan bagi khalayak untuk tidak secara sembarangan membuat suatu berita bohong atau palsu kepada masyarakat. (eka setiawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here