FOTO ISTIMEWA
Warga Kabupaten Asmat mengawali menggunakan kendaraan listrik.


SEMARANG –  Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai  dinilai dapat menekan polusi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan fosil.

“Jadi bukan sekadar euforia industri kendaraan bermotor listrik, namun sebelum dikembangkan sangat diperlukan sinergitas kebijakan dan indikator kinerja utama antara kementerian dan lembaga terkait,” ungkap Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno kepada rumpan.id melalui keterangan tertulis yang diterima hari ini (5/9/2019).

Lebih lanjut Djoko menjelaskan bahwa selama ini akibat kurangnya sinergitas itu telah menyebab permasalahan di hilir. Di antaranya; kemacetan, polusi udara, pemborosan energi, tingginya angka kecelakaan dan ketidaktertiban masyarakat dalam berlalu lintas.

Maka, diterbitkannya regulasi ini diharapkan bisa mengurai berbagai persoalan tersebut. 

Djoko juga berpendapat untuk mengawal Perpres tersebut maka insentif pengembangan transportasi umum menggunakan kendaraan bermotor listrik harus diberikan lebih besar ketimbang untuk kendaraan pribadi listrik.

Jika hal ini akan benar-benar serius dilakukan oleh pemerintah, permasalahan klasik seperti kemacetan, polusi udara, dan tingginya angka kecelakaan dapat diatasi.

Selain itu, apabila pemerintah juga ingin mendorong pengembangan sepeda listrik, perlu ada pembatasan kecepatan. Kapasitas silinder dibuat kurang dari 100 cc, sehingga akselerasinya tidak secepat sepeda motor yang ada sekarang. Hal ini bertujuan untuk mengkondisikan pengendara agar menggunakan transportasi umum untuk perjalanan jarak jauh, sehingga sudah tidak ada lagi yang memakai sepeda motor.

“Kebijakan pemerintah juga harus mencakup aspek penghematan pemakaian bahan bakar minyak (BBM),” kata Djoko.

Karena masih ada daerah-daerah di Indonesia yang selama ini sulit mendapatkan BBM, seharusnya ini menjadi perioritas untuk langsung memanfaatkan listrik sebagai energi penggerak kendaraan di daerah tersebut.

Penggunaan kendaraan elektrik seperti itu sudah dilakukan di Asmat, Papua. Sehingga gugusan pulau-pulau kecil atau daerah kepulauan, kawasan pariwisata dapat didorong. Seperti kawasan wisata Pulau Gili Trawangan di Lombok, hanya membolehkan kendaraan listrik yang beroperasi.

“Ke depan diharapkan kendaraan listrik ini dapat menjangkau wilayah pulau-pulau kecil, daerah terdepan dan terpencil, didorong pemakaian kendaraan bermotor listrik,” ungkapnya.

Lanjut Djoko menjelaskan sebaiknya ibukota negara baru yang sedang disiapkan di Kalimantan Timur, sejak awal sebaiknya sudah dirancang sebagai kota pejalan kaki dan dilayani sarana transportasi ramah lingkungan.

Sarana transportasi umum yang beroperasi menggunakan kendaraan bermotor listrik. Apabila perlu, di kawasan tertentu dalam lingkungan ibukota negara baru nantinya juga diwajibkan memakai kendaraan bermotor listrik. Selain itu pula wajib menyediakan fasilitas jalur pejalan kaki dan pesepeda.

Selain itu kepentingan riset dan pengembangan kendaraan bermotor listrik di berbagai perguruan tinggi dan lembaga terkait hendaknya harus ditumbuhkan lagi.

Riset kendaraan elektrik sudah lama dilakukan di banyak perguruan tinggi. Indonesia bukan sekadar menjadi pasar kendaran bermotor listrik, namun dengan ketersediaan sumber daya alam yang ada dan sumber daya manusia yang mumpuni, harus bisa memproduksi sendiri kendaraan bermotor listrik.

“Indonesia harus berdaulat kendaraan bermotor listrik. Bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, namun bisa diekspor ke luar negeri,” pungkasnya.

Dipertanyakan

Pada bagian lain, Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Yosep Parera  berpendapat bahwa adanya mobil listrik yang ada di luar negeri seperti di Eropa dalam untuk menjaga agar bahan bakar yang berasal dari fosil itu tidak lagi dipergunakan, sehingga sumber daya kekayaan alam di sana tidak dikeruk sampai habis.

“Namun jika kendaraan listrik akan diterapkan di Indonesia dengan alasan untuk mengurangi polusi udara, maka itu tidak benar,” kata Yosep kepada tim rumpan.id melalui sambungan telepon Kamis siang.

Lebih lanjut Yosep menjelaskan dalam penggunaan kendaraan listrik ini pemerintah harus melihat apakah nantinya masih menggunakan bahan bakar fosil atau tidak, kalaupun ternyata listrik itu masih menggunakan bahan dasar fosil disebut hanya pemborosan saja.

Sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan penggunaan mobil listrik ini, benar-benar untuk menjaga lingkungan dan alam bukan hanya menjaga polusi udara dan untuk mengurangi kemacetan di jalanan saja.

Karena jika bahan dasar fosil ini nantinya dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan energi kendaraan listrik, maka dampaknya adalah bumi akan menjadi dingin, dan akan merusak kehidupan bumi.

Yosep juga menjelaskan karena bahan fosil selama ini diperlukan bumi untuk tetap menjaga bumi tetap panas sehingga layak untuk dihuni oleh manusia.

“Karena berdasarkan pantauan Badan Penerbangan dan Antariksa atau National Aeronautics and Space Administration (NASA), bahwa bumi kita tumbuhannya sudah lebih hijau dan lebih banyak dibandingkan 20 tahun yang lalu,” kata Yosep.

Di sisi lain Yosep juga mengajak masyarat untuk lebih mencermati adanya peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden ini, di mana pemerintah harus lebih jelas dan detil menyampaikan tujuan utama dikeluarkannya regulasi itu.

“Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa peraturan ini dibuat setelah Presiden terpilih? Jangan-jangan ini sebenarnya hanya pembagian daripada distribusi ekonomi saja, terhadap pihak-pihak yang sudah membantu Presiden untuk memenangkan dirinya saat Pilpres kemarin, sehingga ada janji-janji politik yang harus ditepati untuk dibagikan kepada mitranya,” jelas Yosep.

Yosep juga mencontohkan berkaca dari hasil rekonsiliasi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan rivalnya Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Narasi yang dibentuk bahwa pertemuan tersebut diharapkan mampu meredekan perseteruan sampai di tingkat bawah pascagelaran Pilpres 2019.

“Tapi buktinya apa? Itu semua tidak membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat di lingkup akar rumput,” terang Yosep.

Lebuh lanjut Yosep menerangkan justru pertemuan tersebut membuahkan hasil terkait rencana pemindahan ibu kota negara yang baru, nantinya semua pembangunannya akan diberikan kepada perusahaan daripada Prabowo Subianto dalam hal ini selaku Ketua Umum Partai Gerindra, tidak ada dampaknya sama sekali untuk rakyat kecil.

Sehingga Rumah Pancasila di Semarang dalam hal ini menyarankan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan ulang aturan tersebut. Karena masyarakat Indonesia sebenarnya tidak membutuhkan itu, masyarakat Indonesia membutuhkan regulasi-regulasi yang tepat, dan mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan menjalankan regulasi tersebut.

Jangan sampai dengan adanya regulasi ini, pemerintah sendiri dan masyarakat akan direpotkan lagi karena harus menyiapkan infrastruktur, sarana prasarana yang sesui dengan kendaraan listrik.

“Mending anggaran itu dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, seperti kemudahan akses pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan lain sebaginya, itu yang utama yang harus dilakukan oleh Presiden terpilih Joko Widodo,” pungkasnya. (erna virnia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here