FOTO RUMAH PANCASILA/NANDA KOHAR
Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang Yosep Parera (kaus putih) memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan di Kota Semarang, Minggu (28/7/2019) sore.

SEMARANG – Alokasi anggaran untuk makan warga binaan di lembaga permasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan) di Jateng sangat minim. Hanya Rp20ribu per orang untuk tiga kali makan per hari. Artinya, setiap sajian yang disediakan, nilainya kurang dari Rp7ribu.

Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum di Semarang, Theodorus Yosep Parera menilai, porsi makan yang hanya Rp20ribu per hari itu dianggap tidak memanusiakan manusia. “Kami sudah survei di beberapa lapas di Jateng. Semuanya sama, Rp20ribu per hari,” jelasnya, Minggu (28/7/2019).

Dia pun mengkritisi kebijakan nominal uang makan untuk napi tersebut. Sebab dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan sudah jelas dikatakan, warga binaan adalah insan dan SDM yang harus diperlakukan secara manusiawi.

“Makan tiga kali cuma Rp20ribu itu dapat apa? Bagaimana mereka bisa jadi lebih baik kalau gizi dari makan saja tidak tercukupi. Ini juga jadi pemicu, lapas jadi tempat berbelanja dan permainan uang,” paparnya.

Dijelaskan, jatah makan Rp20ribu itu hanya berlaku untuk napi yang mendekam di lapas/rutan. Sementara tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendapat Rp75ribu per hari. Sementara tahanan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rp45ribu per hari.

Angka itu juga didapat dari audiensi antara tim Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang dengan Kepala Divis Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Marasidin Siregar, di Semarang, pada Kamis (18/7/2019).

“Kenapa dibedakan? Apa yang membuat beda? Seharusnya, semua harus sama di mata hukum,” ucapnya.

Jika anggaran makan napi dinaikkan, tanggungan negara akan meroket. Sebab, total ada 13.670 orang yang mendekam di lapas dan rutan di Jateng (data per Minggu 28 Juli 2019). Karena itu, Yosep memberikan sejumlah opsi yang bisa dipertimbangkan sebagai solusi.

“Perlu ada perbaikan sistem pemidanaan dan pembinaan. Misalnya, pemakai narkotika, tidak perlu dipenjara. Cukup direhabilitasi dengan biaya mereka sendiri. Begitu juga mereka yang melakukan pelanggaran ringan. Jadi tidak perlu disel,” tegasnya.

Selain itu, warga binaan juga bisa diperdayakan untuk kerja sosial. Menjadi tukang bersih-bersih jalan, misalnya. Tentu ada upah dari hasil kerja sosial mereka. Upah itu bisa digunakan untuk menambah uang makan mereka.

“Termasuk untuk memberi nafkah keluarga mereka. Keluarga mereka kan juga perlu uang untuk mencukupi kebutuhan,” terangnya.

Masukan-masukan ini, lanjutnya, akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang dengan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, di Lapas Kelas I Semarang, 17 Agustus 2019 mendatang. Penandatanganan MoU itu rencananya juga akan disaksikan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo sebagai kepala daerah.

Pihaknya juga berencana menggelar diskusi nasional yang melibatkan mahasiswa dari sejumlah pergurian tinggi di Jateng. Mereka diminta memberikan masukan mengenai masalah ini.

“Rencananya seminar diadakan di Hotel Patra Jasa Semarang, akhir Agustus besok. Sudah disediakan uang tunai dan sertifikat untuk 5 mahasiswa yang memberikan masukan terbaik,” bebernya.

Masukan dari mahasiswa tersebut, lanjutnya, akan dilayangkan DPR RI dan Presiden untuk dijadikan patokan dalam merumuskan regulasi mengenai sistem pemidanaan ke depan.

“Ke DPRD dan Gubernur Jateng juga. Jika bisa diterapkan, Jateng akan jadi percontohan mengenai sistem pemidanaan yang baik,” tandasnya.

Pihaknya menekankan, meskipun status mereka adalah narapidana, tentunya harus diperlakukan manusiawi. Seperti perintah Pancasila, terutama sila ke-2, yakni dalam rangka merawat kemanusiaan. (adjie mahendra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here