Merawat Kemanusiaan Tak Sudutkan Korban Prostitusi

0
537

*Jangan Sudutkan Korban Prostitusi

Erna Virnia

Kota Semarang

Ada yang benci dirinya
Ada yang butuh dirinya
Ada yang berlutut mencintanya
Ada pula yang kejam menyiksa dirinya

Penggalan lirik lagu Kupu-Kupu Malam (1977) ciptaan seniman kenamaan Titiek Puspa tetiba terngiang di pikiran. Lagu itu, sesuai judulnya, adalah personifikasi dari perempuan-perempuan yang terjun ke dunia malam (baca: prostitusi).

Agaknya, meski beda berpuluh-puluh tahun dengan zaman sekarang, tapi lagu itu tetap saja relevan dengan situasi sekarang. Situsi di mana masyarakat gempar dengan pemberitaan soal prostitusi, terlebih lagi prostitusi yang melibatkan artis.

Transaksinyapun sudah modern, mulai dari ‘memesan’ sampai membayar. Tak lagi konvensional, tapi sudah online.

Kasus prostitusi yang melibatkan artis ini tentu saja ramai diberitakan berbagai media massa, termasuk media sosial. Berbagai tulisan, meme, bertebaran. Banyak celaan, tapi tak sedikit pula masyarakat yang prihatin dengan situasi pemberitaan yang ada. 

“Protes masyarakat menyatakan bahwa pemberitaan yang terjadi sangat sewenang-wenang dan tidak mempertimbangkan pihak perempuan,” kata Wakil Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan  Budi Wahyuni dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (8/1/2019).

Pihaknya, sebut Budi, berargumen bahwa prostitusi online dikhawatirkan sebagai bentuk perpindahan dan perluasan locus dari prostitusi offline.

Prostitusi online menyangkut soal kejahatan siber yang berbais kekerasan terhadap perempuan, terutama kasus revenge porn (balas dendam bernuansa pornografi). Hal itu dapat berupa; distribusi gambar atau percakapan tanpa seizin yang bersangkutan. 

Budi menyayangkan karena isi berita yang beredar justru menggiring opini publik; bahwa kelakuan sang artis itu adalah hina.

Sehingga, tanpa disadari berbagai media malah berlomba menyuguhkan pemberitaan dengan eksploitasi korban, membuka akses informasi korban kepada publik, hingga pemilihan judul yang akhirnya membuat publik berpikir bahwa korban pantas menjadi korban kekerasan dan patut dihakimi.

Tak bisa dimungkiri, dari sejumlah angle pemberitaan yang ada, menjadi wajar jika kemudian korban alias si artis itu jadi dibenci. Namun, di sisi lain ada yang membutuhkannya sehingga mucikari makin diuntungkan.  

Ya, ungkapan berlutut di kakinya seperti penggalan lagu di atas ibarat pelanggan yang mampu bayar mahal demi puaskan nafsunya. Tapi, ada pula yang lebih kejam menyiksa dirinya dengan cibiran yang berseliweran di berbagai media.

“Kami berharap penegak hukum berhenti mengekspos secara gamblang penyelidikan prostitusi online yang dilakukan, termasuk pihak media juga berhenti mengeksploitasi perempuan yang dilacurkan, dalam hal ini artis yang diduga terlibat,” lanjutnya.

Hal itu, kata Budi, dikhawatirkan justru akan memperuncing stigma publik menyalahkan perempuan. Jadi, pihaknya juga meminta masyarakat untuk tidak menghakimi secara membabi buta kepada para perempuan korban eksploitasi itu.  

Opini Suci

Psikolog Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Hastaning Sakti, berargumen apa yang dilakukan para awak media dengan publikasi secara detil demi kunjungan para pembaca karena tahu karakter masyarakat kita, yakni selalu ingin tahu dengan pemberitaan yang menyajikan tentang keburukan dan aib orang lain, apalagi dalam hal ini adalah kehidupan artis.

“Sehingga muncul opini yang justru menyudutkan korban. Karena terlalu sering diberitakan, maka masyarakat beropini bahwa dirinya lebih suci,” kata Hastaning melalui sambungan telepon seluler, Selasa (8/1/2019) malam.

Jika hal ini terus berlanjut, kata Hasta, maka kemungkinan besar berdampak psikis dan juga kesehatan si korban. Sebab merasa tersudutkan, maka menjadi malu, mengurung diri, tidak mau makan, bahkan tidak mau berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya.

Sebagai bentuk tanggungjawab moral kepada sesama manusia, Hasta berharap masyarakat dapat menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran sehingga dapat diambil hikmahnya

“Dan jangan pernah meniru perbuatan buruk yang justru akan merugikan dirinya sendiri,” sambungnya.

Hastaning juga meminta kepada pihak keluarga dan kedua orangtuanya untuk bisa menerima masalah yang sedang menimpa anaknya.

Sehingga sang anak benar-benar disiapkan untuk bisa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya demi masa depannya yang lebih baik.

“Tugas sebagai orangtua  apapun kondisinya, anak harus disiapkan dan diselamatkan,” tegasnya.

Pelaku dan Penghina Korban Prostitusi dipidana

Munculnya kasus prostitusi online melibatkan artis memunculkan pertanyaan terkait payung hukum yang dapat menjerat pelaku prostitusi dan juga pelaku fitnah ataupun ujaran kebencian terhadap korban. 

Advokat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Dwi Jayanti Setyaningrum, berargumen pelaku prostitusi merupakan korban dari tindak perdagangan manusia, perempuan dalam kemiskinan, korban eksploitasi orang-orang dekat, perempuan dalam jeratan mucikari hingga jadi bagian dari gratifikasi seksual.

“Perempuan yang terlibat prostitusi online ini berasal dari berbagai latar belakang,” ungkapnya kepada rumpan.id. 

Pada kasus prostitusi online, kata Dwi, hendaknya dilihat sebagai jeratan kekerasan seksual, di mana perempuan ditipu dan diperjualbelikan.

http://yosepparera.id/team/dwi-jayanti-setyaningrum/

“Bijak bermedia sosial menyelamatkan hidup Anda,”

Namun, hal tersebut tidak sesederhana pandangan masyarakat bahwa prostitusi adalah kehendak bebas perempuan yang jadi pekerja seks, sehingga mereka rentan dipidana atau dikriminalisasi. 

Hal ini sesuai Pasal 296 KUHP disebutkan “Barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaanya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).

Namun, di sisi lain Dwi menyoroti masifnya pemberitaan di media tak seharusnya masyarakat berspekulasi bahkan menyebarkan informasi atau pernyataan yang menghina, merendahkan, fitnah, untuk menimbulkan rasa kebencian di media sosial.

“Terutama ditujukan kepada korban, yang kebetulan adalah seorang public figure,” lanjutnya.

Jika fitnah dan ujaran kebencian itu terus digulirkan oleh masyarakat, bukan saja akan berdampak kepada psikologis korban, tetapi juga terhadap penyebar fitnah itu sendiri.

Dwi menegaskan, pelaku hate speech alias ujaran kebencian dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ini terkait dengan perilaku menyerang kehormatan atau nama baik (pencemaran) serta menimbulkan permusuhan, kebencian individu dan atau kelompok masyarakat tertentu.

Sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor SE/X/06/2015, maka pelaku ujaran kebencian terancam pidana 6 hingga 4 tahun penjara serta denda maksimal Rp1miliar bila terbukti melakukan perbuatannya.

Dwi juga berargumen secara lebih cermat penggunaan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 UU ITE haruslah lebih presisi dan tepat, sehingga dapat secara efektif memberikan rasa keadilan bagi publik dan di sisi lain juga tidak membunuh kebebasan berekspresi warga negara.

“Sehingga masyarakat diharapkan lebih bijak dalam berkata-kata di media sosial,” ungkap Dwi. (Erna Virnia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here