*Condro Beri Penghargaan 22 Anak Buahnya

SEMARANG – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono, memberikan penghargaan kepada 22 anak buahnya yang berprestasi dalam bertugas. Penghargaan diberikan Condro di Lapangan Upacara Polda Jateng, Kota Semarang, Kamis (17/1/2019) pagi.

Salah satunya diberikan kepada anggota Brigade Mobil (Brimob) Polda Jawa Tengah, Briptu Saiful Ulum. Saiful ini sempat viral videonya di media sosial saat dia bertugas mengamankan jalannya kegiatan tablig akbar persaudaraan alumni (PA) 212 di kawasan Gladak, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, pada Minggu (13/1/2019) lalu.

Dalam rekaman video yang beredar itu, seorang pria bertopi, berkaus putih, terlihat berulangkali membentak Briptu Saiful sembari mengarahkan smartphone, merekam.

Tapi, Briptu Saiful tetap tenang, tidak terpancing provokasi yang dilakukan pria tersebut. Briptu Saiful tetap menjalankan tugasnya, menjaga area itu.

“Dianggap menghalang-halangi. Kami melayani masyarakat, menjalankan tugas sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur),” kata Saiful.

Selain Syaiful, ada 14 anggota Brimob lainnya yang dapat penghargaan tersebut. Ada pula 3 polisi lain yang mendapat penghargaan dari Condro karena menjalankan tugas dengan profesional saat gelaran aksi di Solo itu.

Masing-masing; Kanit Dalmas Satuan Sabhara Polrestabes Semarang, AKP R Justinus Prebowo Tjahjono, Kapolsek Pasar Kliwon Solo, AKP Ariakta Gagah Nugraha dan Kasubnit Turjawali Sat Sabhara Polresta Surakarta Ipda Broto Triyulianto.

Condro juga memberikan penghargaan kepada anggota Biro SDM Polda Jateng yakni Bripka Mursid Kristanto selaku operator Sistem Manajemen Kinerja (SMK) online sehingga Polda Jateng jadi terbanyak dalam pengisian kontrak kinerja dan apikasi online se Indonesia dan Bripka Anjar Taufiq selaku operator Sistem Informasi Personel Polri (SIPP) online sehingga Polda Jateng menjdati data terlengkap dan terbanyak se Indonesia.

Kemudian penghargaan juga diberikan kepada anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, Bripka Herwin Haryadi Basoeki, sebagai atlet anggar berprestasi sehingga mendapat piagam perunggu Polda Jateng.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Khairul Fajar, PNS Polri di Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Jateng, karena dinilai memiliki integritas moral dan keteladan, berkelakuan baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada negara dan Polri.

Condro berpesan kepada anak buahnya agar tetap bertugas menjadi pelindung dan pengayom masyarakat tanpa membedakan siapapun.

“Tetap kedepankan hati nurani,” kata Condro.

Dia juga menyebut partisipasi masyarakat juga turut membantu dalam melatih anggotanya untuk bersabar.

“Masyarakat banyak yang memberikan WA kepada saya, kepada institusi termasuk dalam menyampaikan bagaimana melatih anggota yang bisa bersabar,” lanjutnya.

Pemberian penghargaan ini juga untuk memotivasi anggota lainnya agar terus meningkatkan profesionalitas saat bertugas. Sekaligus bentuk komitmen implementasi pemberian reward dan punishment.

Mereka yang berprestasi akan dapat penghargaan, sementara yang melakukan kesalahan akan mendapat sanksi. Soal sanksi ini, juga diberikan hingga sampai pemecatan, tentunya melihat tingkat kesalahan pelakunya.

Seperti pada akhir tahun lalu, Condro memimpin upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pecat kepada 15 polisi anak buahnya. Mereka melakukan pelanggaran berat, mulai kasus asusila, pencurian dan terbanyak karena kasus narkoba.(Sutrisno)

Polri Harus Jadi Penegak Hukum yang Humanis

Advokat dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Muhammad Amal Lutfiansyah, menyebut setiap kegiatan masyarakat yang memiliki potensi keramaian dan melibatkan banyak peserta, tentunya wajib mengantongi izin kepolisian.

Ini sesuai amanat Pasal 15 ayat (2) butir (a) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Apabila kegiatan itu tidak mempunyai izin keramaian dari Polri, maka Polri berhak membubarkan kegiatan tersebut.

“Tentunya dengan memegang teguh prinsip kemanusiaan yang tertuang dalam Pancasila, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

Hal ini diatur Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, bahwa pejabat Polri yang berwenang melakukan tindakan kepolisian berupa pembubaran kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dilaksanakan tanpa izin.

Pasal 13 UU nomor 2/2002 itu disebutkan dengan tegas tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Pada pelaksanaan tugas pokoknya itu, Polri harus memperhatikan penegakan hak asasi manusia (HAM), hukum dan keadilan sebagai prinsip dasar serta norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan.

“Moralitas Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum wajib dijunjung tinggi dalam perawatan manusia, sesuai dalam prinsip Pancasila. Sehingga, tindakan-tindakan represif yang menimbulkan dampak lebih besar dapat diminimalisir,” ungkapnya kepada rumpan.id, Jumat (18/1/2019).

Independensi Polri dalam bertugas juga tentunya harus dikedepankan. Termasuk melakukan tindakan preventif, serta bersih dari berbagai macam kepentingan kelompok atau golongan, apalagi kepentingan politik demi penegakan hukum.

Namun demikian, Lutfi juga menyoroti masih adanya perlakukan diskriminatif terhadap beberapa anggota masyarakat.

“Tak jarang masih ditemui,” lanjutnya.

Itu tentunya tidak boleh terjadi. Sebab, Polri memiliki fungsi yudikatif, wajib memperhatikan prinsip equality before the law atau persamaan di depan hukum siapapun orangnya tanpa membeda-bedakan.

Sebab itu, Polri wajib untuk jadi penegak hukum yang humanis. Artinya, memanusiakan manusia, menjunjung tinggi HAM, sehingga pelanggaran HAM saat penegakan hukum dapat diminimalkan.

“Tentunya dengan memegang teguh prinsip kemanusiaan yang tertuang dalam Pancasila, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” sambungnya.

Prinsip itu jika dipegang teguh, sebut Lutfi, tentunya diharapkan dapat mengurangi jarak antara Polri sebagai penegak hukum dan masyarakat, dalam konteks menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. (eka setiawan)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here