SEMARANG – Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang meminta kepada penyidik Unit Reserse Kriminal Polsek Mijen Semarang untuk membebaskan seorang tersangka yang diduga melakukan pencurian.

Tersangka itu berinisial W,33, pria asli Boja, Kabupaten Kendal. Pendampingan kepada tersangka dilakukan secara gratis oleh Rumah Pancasila dan Klinik Hukum.

“Kami meminta agar tersangka ini dibebaskan, sebab sudah ada kesepakatan tertulis (perdamaian) dan pelapor juga sudah mencabut laporannya,” kata Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang, Yosep Parera, di Mapolsek Mijen, Rabu (18/7/2019).

Pelapor kasus tersebut berinisial AW,28, warga Semarang Barat, Kota Semarang.

Kasus bermula ketika W mengetahui perselingkuhan istrinya berinisial M dengan AW melalui telepon seluler. Tak terima , kemudian W mengajak AW untuk bertemu, hingga terjadi perampasan barang milik korban oleh W dengan dalih agar korban tidak kabur dan siap menyelesaikan permasalahan itu secara baik-baik.  

Akan tetapi tersangka justru dilaporkan ke pihak yang berwajib, hingga berujung penahanan hingga sejak tanggal 3 Mei 2019 berdasarkan SPRIN HAN Nomor: Sp. Han/ 9/ V/ 2019/ Reskrim Polsek Mijen, atau sehari setelah penangkapan pada tanggal 2 Mei 2019. Hingga sekarang, W masih ditahan di Mapolsek Mijen alias sudah lebih dari 60 hari.

Yosep menyayangkan tindakan aparat kepolisian yang menangani kasus tersebut. Selain penahanan yang begitu panjang, juga kenapa masih bersikeras memproses perkara tersebut. Sebab, selain sudah terjadi perdamaian kedua belah pihak saling meminta maaf, juga sekaligus laporan sudah dicabut.

“Kami dampingi gratis,” lanjutnya didampingi advokat Ceicelia Novita Prameswari.

Sementara itu, pihak Polsek Mijen melalui Panit Idik Unit Reskrim Polsek Mijen, Iptu Bardo, mengatakan proses hukum atas tersangka W tetap dilakukan. Dia menyebutkan tersangka dijerat pasal berlapis.

“Itu bukan delik aduan, jadi perkara tetap bisa diproses,” ungkap Bardo, Rabu sore.  

Terkait lamanya penahanan, Bardo berdalih ketika itu ada kegiatan pengamanan Pemilu 2019 dan disusul ada cuti Lebaran yang menyebabkan pihak kejaksaan tidak bisa memeriksa berkas dengan cepat.

“Belum P21,” lanjutnya.

Pada bagian lain, advokat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Eko Suparno, mengatakan hukum positif di Indonesia memang mengharuskan perkara yang bukan dalam delik aduan untuk tetap dilanjutkan. Akan tetapi Eko mengatakan yang paling utama dari hukum adalah menghasilkan rasa keadilan dengan tidak menghadirkan kerugian di satu pihak.

Maka untuk kasus yang sudah dianggap tidak memiliki kerugian di satu pihak dan sudah saling memaafkan, tidak perlu lagi naik ke meja persidangan.

“Hlah sudah ga ada yang dirugikan dan sudah saling memaafkan buat apa sidang, ngebak-ngebaki (membuat penuh) penjara,” terang Eko. (sutrisno)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here