Foto: M Danil
Sejumlah Napi dibebaskan melalui jalur asimilasi dan integrasi saat direrima di ke Kantor Bapas Semarang untuk proses pendataan, Kamis (2/4/2020).

SEMARANG – Kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia yang over kapasitas menjadi dasar utama Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan pembebasan melalui jalur asimilasi dan integrasi kepada seluruh narapidana umum yang memenuhi syarat untuk dibebaskan sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan lapas.

“Karena tidak mungkin kami melakukan pembatasan-pembatasan dengan kondisi lapas yang over crowded ini, maka program asimilasi dan integrasi menjadi langkah tepat kami dalam upaya pencegahan Covid-19 ini,” ungkap Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Dir Bimkemas dan PA) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Slamet Prihantara melalui sambungan telepon saat dihubungi rumpan.id Senin (13/4/2020).

Tercatat sampai berita ini diturunkan sudah ada sekira 38 ribu lebih narapida umum yang sudah dibebaskan oleh Ditjenpas Kemenkum HAM RI baik melaui jalur asimilasi dan juga integrasi.

Dengan bertambahnya napi yang dibebaskan ini tentunya menjadi tanggung jawab tersendiri bagi pemerintah dalam hal pengawasan.

Untuk pengawasan di luar ketika status masih asimilasi rumah sebut Toro, itu menjadi tanggung jawab Kalapas, kepala rumah tahanan negara (Karutan) dan Kepala Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).

“Namun karena para napi ini sudah tidak berada di dalam lapas dan rutan maka ini menjadi tanggung jawab balai pemasyarakatan (bapas) bekerjasama dengan pihak lain,” ungkapnya.

Dalam pengawasan pihaknya mengaku bukan saja menjadi tanggung jawab bapas, namun di situ juga tertuang adanya pihak dari kejaksaan negeri bahkan kepolisian dan juga pemerintah setempat melalui pamong-pamongnya serta Kelompok Peduli Pemasyarakatan (Pokmas) yang tak kalah penting untuk turut terlibat di dalam pengawasan.

Bentuk dan teknik pengawasan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara karena sudah menjadi wewenang dari bapas di masing-masing daerah.

Selain melakukan komunikasi aktif antara petugas dengan napi melalui daring, petugas juga bisa membuatkan semacam grup di media sosial untuk memudahkan pemantauan terutama bagi yang berstatus asimilasi.

“Iya kami sangat mengharapkan jika ada semacam grup WhatsApp yang dikelola masing-masing Bapas dengan beranggotakan para napi dengan melibatkan Pokmas, sehingga ketika Pokmas mereka ada kegiatan positif mereka ini bisa dilibatkan,” terangnya.

Selain pengawasan mereka para napi yang dibebaskan ini juga perlu diberikan penguatan-penguatan yang positif. Karena tidak menutup kemungkinan jika mereka dibiarkan akan timbul kejahatan-kejahatan baru, sebisa mungkin hal ini bisa dicegah bersama-sama.

Pihaknya juga berharap kepada para napi yang bebas melalui asimilasi, untuk tetap di rumah saja mengikuti anjuran pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19 ini.

Sedangkan untuk napi yang bebas melalui jalur integrasi agar menggunakan momen ini sebagai ajang untuk mengimplementasikan keterampilan yang sudah didapatkan waktu proses pembinaan di dalam kehidupan bermasyarakat.

“Yang lebih penting lagi adalah perlu adanya peran dari keluarga untuk mengawasi dan mengarahkan mereka ke hal-hal positif, agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya,” tandasnya.

Pada kesempatan lain Kabid Humas Polda Jawa Tengah Komber Pol Iskandar menyebut jumlah narapidana asimilasi di Jawa Tengah sebanyak 1.771 orang yang sudah dikembalikan ke masyarakat.

Dari sekian napi asimilasi ini disebut sudah ada yang kembali ditangkap karena malakukan pelanggaran hukum, sebut saja mereka tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya; di Kota Semarang, Kabuaten Jepara, Kebumen, Sragen, Banyumas dan Surakarta.

“Mereka ini yang sudah kami amankan berjumlah 9 orang dengan kasus bervariasi adanya yang mencuri sepeda motor, percobaan pencurian, penyalahgunaan narkoba, penipuan, penganiayaan berat, dan pencabulan anak di bawah umur,” terang Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iskandar melalui keterangan tertulis yang diterima Senin (20/4/2020) malam.

Iskandar mengklaim bahwa Polda Jawa Tengah selama ini sudah melakukan berbagai upaya yaitu dengan mengawasi keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh para napi asimilasi tersebut dengan melakukan komunikasi dengan lapas, kades, kelurahan, RT/RW melalui Bhabinkantibmas.

“Namun apabila mereka masih melakukan perbuatan melanggar hukum, dan meresahkan masyarakat pihaknya akan melakukan tindakan tegas,” tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here