SEMARANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah sejauh ini terus melakukan investigasi dan pendalaman terkait adanya laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berikut 31 kepala daerah lainnya di Jawa Tengah. 

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan adanya pelanggaran pemilu, di mana Bawaslu Jawa Tengah per 10 Februari 2019 telah melakukan penanganan terhadap 357 kasus. Mulai dari pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran adiminstrasi, pelanggaran etik dan pelanggaran lainnya. 

Terkait adanya laporan yang menuding Ganjar Pranowo telah melakukan pelanggaran, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Tengah, Heru Cahyono, menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota di wilayahnya.

“Kami sedang lakukan investigasi,” kata Heru saat ditemui rumpan.id di kantornya, Jalan Papandayan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Rabu (20/2/2019). 

Investigasi yang sedang berlangsung itu, di antaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti lain terkait adanya dugaan pelanggaran itu.

Hanya saja, Heru mengaku sejauh ini pihaknya cukup kesulitan. Sebabnya, bukti-buktinya masih minim, hanya mengandalkan pelaporan dan foto-foto dari media sosial.

Ganjar sendiri, sebut Heru, sudah dipanggil untuk dimintai keterangan perihal ini, pada Jumat (15/2/2019).

Untuk saat ini, pihaknya juga sedang mempelajari hasil klarifikasi yang dilakukan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota kepada 31 kepala daerah lainnya. Mereka itu adalah yang hadir di Hotel Alia Solo pada Sabtu (26/1/2019) lalu saat deklarasi mendukung Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu April 2019 nanti.

“Klarifikasi (31 kepala daerah) sudah, sedang tahap penyimpulan, termasuk yang di provinsi juga sudah kami mintai klarifikasi,” lanjut Heru Cahyono. 

Heru mengakui penyelesaian permasalahan ini memang sedikit sulit. Pasalnya, bukti yang diajukan oleh pelapor maupun hasil investigasi yang dia dapat masih sedikit.

“Permasalahan inikan asalnya dari viral di media sosial, buktinya, foto-foto yang tersebar itu, jadi masih kami telusuri lagi bukti lainnya,” terang Heru.

Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra, Sriyanto Saputro, mengatakan, terkait penanganan pelaporan ini pihaknya selaku bagian dari tim pasangan calon (paslon) pendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo – Sandi), akan menyerahkan sepenuhnya penanganan ini kepada Bawaslu.

“Sepenuhnya kita serahkan ke Bawaslu, Mas,” kata dia ketika dihubungi rumpan.id melalui pesan WhatsApp, Rabu (20/2/2019) petang.

Ganjar dilaporkan oleh pendukung paslon Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo-Sandi, atas dugaan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Pemilu dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara, seperti adanya tindakan menguntungkannya, izin cuti, serta penggunaan fasilitas pemerintah.

Pada bagian lain, Bawaslu Jawa Tengah sendiri telah menerima pelaporan sengketa pemilu sebanyak 23 kasus permohonan sengketa sejak pendaftaran peserta pemilu hingga pelaporan dana partai politik.

Rinciannya; 10 kasus telah diselesaikan melalui mediasi, 5 kasus lainnya diterima seluruhnya, 6 kasus diterima sebagian, 1 kasus ditolak dan 1 kasus lainya tidak dapat diregister karena sudah kedaluwarsa.

Sementara, untuk 357 kasus yang ditangani pihaknya per 10 Februari 2019, terinci; penanganan pelanggaran pidana pemilu sebanyak 76 kasus, pelanggaran administrasi pemilu sebanyak 234 kasus, pelanggaran etik 4 kasus serta pelanggaran lainnya sebanyak 43 kasus.

Heru juga mengatakan, saat ini masih ada 23 kasus pelanggaran pemilu yang masih dalam proses penanganan.

“Ada 23 kasus saat ini belum ada putusan,” lanjutnya.

Harus Hati-Hati

Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Theodorus Yosep Parera, berargumen penanganan pengaduan ini harus dilakukan hati-hati. Sebab, harus dibuktikan apakah deklarasi dilakukan dalam kapasitas mereka sebagai pejabat atau sebagai perorangan biasa dan anggota partai pendukung paslon.

“Sebab kalau sebagai perorangan dan anggota partai pendukung, maka mereka tidak dapat dikenakan sanksi,” kata Yosep kepada rumpan.id, Rabu malam.

Walaupun demikian, tambah Yosep yang juga seorang advokat itu, sebagai pejabat publik tentunya memiliki kewajiban utama menjaga masyarakat tetap satu dan tidak terkotak-kotak dalam perpecahan.

“Karena pemimpin yang dipilihnya tidak independen, maka “etika jiwa Pancasila” haruslah dipakai untuk menuntun masyarakat pada pemilu yang jujur, damai dan aman,” lanjutnya.

Yosep amat yakin, masyarakat Jawa Tengah sudah tahu siapa yang terbaik untuk dipilih. Jangan sampai hal yang sebenarnya sepele justru jadi masalah besar dan pemimpin yang baik malah terkena dampak tersebut. 

“Mari kita percayakan saja pada Bawaslu untuk memutuskan yang teradil bagi kita semua. Dan apapun putusan Bawaslu harus kita taati dan hormati,” tutup Yosep. (Sutrisno)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here