Oleh: Bernard L. Tanya 
(Pembina Rumah Pancasila)

Bernard L. Tanya (Pembina Rumah Pancasila)

Yusril Ihza Mahendra meminta Presiden membebaskan Abu Bakar Ba’asyir (terpidana terorisme yang divonis penjara 15 tahun karena terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pembiayaan pelatihan militer kelompok teroris yang mengadakan latihan bersenjata di Provinsi Aceh).

Setelah semuanya seolah berjalan mulus, pemerintah kini mengkaji kembali rencana pembebasan tersebut. Aspek yang dikaji mulai ideologi Pancasila, NKRI, dan aspek hukum. Pasalnya, harus ditemukan cara yang terbaik dan elegan untuk mewujudkan rencana tersebut.

Cara-cara ‘normal’ tampaknya sulit dipakai. Abolisi tidak mungkin, karena abolisi terkait dengan penghentian proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka.

Jalan amnesti juga sulit, karena amnesti tertuju pada pengampunan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut.

Konsekuensi yang mengekori amnesti adalah, mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya.

Pada sisi lain, grasi dan ‘bebas bersyarat’ juga tidak diinginkan Ba’asyir. Ia tidak sudi menerima pengampunan melalui grasi, karena ia merasa tidak bersalah, dan lagi pula tidak mengakui hukum dunia yang melarang terorisme.

Ia juga ogah pada ‘bebas bersyarat’ karena ada syarat-syarat yang tidak disukainya (antara lain: meneken ikrar setia pada Pancasila dan NKRI, mengaku bersalah, serta tidak akan mengulangi tindak pidana).

Di ujung keberatan  Ba’asyir itulah, Yusril menawarkan jalan ekstrim: ‘bebas tanpa syarat’. Justifikasinya, pertimbangan kemanusiaan karena faktor usia dan kesehatan Ba’asyir.

Untuk memuluskan jalan tersebut, Yusril menyarankan agar Presiden mengesampingkan syarat-syarat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, dan Pembebasan Bersyarat.

Tentu saja, jalan ekstrim yang diusulkan Yusril itu, akan mengancam keagungan negara hukum.

Pilihan terhadap negara hukum sebenarnya adalah pilihan untuk memenangkan aturan-aturan/tertib hukum di atas perasaan subyektif  (sebagai sifat-sifat psikologis).

Mengandalkan sifat-sifat psikologis semata, hanya akan menghantar kita pada kecenderungan like and dislike dalam kebudayaan.

Ignas Kleden pernah mencontohkan dua kasus: Rezim Soeharto menghukum Pramoedya Ananta Toer dan kawan-kawannya dengan pembuangan di Pulau Buru tanpa pengadilan, kemudian membebaskan mereka, juga tanpa pengadilan.

Pada sisi lain, Soeharto sempat diusulkan untuk dimaafkan begitu saja juga tanpa pengadilan (cermin perasaan kasihan).

Dalam dua keadaan itu, terjadi potensi ketidakadilan, karena yang seorang dihukum tanpa rasa kasihan, dan yang lain hendak diampuni karena rasa kasihan.

Perlakuan yang diberikan kepada keduanya tidak didasarkan pada pertimbangan moral melalui hukum, tetapi semata-mata berdasarkan perasaan dan sifat-sifat psikologis.

Kebiasaan berhukum seperti ini merupakan praktik buruk yang tidak membantu penegakan negara hukum, bahkan memperkuat kesewenang-wenangan kekuasaan. Kekuasaan bisa sewenang-wenang menghukum, kemudian sewenang-wenang mengampuni.

Kecenderungan seperti itu selalu merupakan godaan besar untuk pemegang kekuasaan dalam negara.

Dalam konteks negara hukum, hukum dan sistem hukum harus dapat berperan sebagai rem yang mengekang kecenderungan kepada kesewenang-wenangan, bukan malah dikangkangi dengan berbagai alasan.

Memenangkan negara hukum dalam kasus Ba’asyir merupakan lessons learned bagi siapa saja, termasuk pemimpin dan rakyat Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here