Yosep Parera (memegang mikrophone), ketika jadi salah satu pembicara di kegiatan Forum Group Discussion (FGD) bertema Semarang Tanpa Adipura, Kenapa? di Menara Suara Merdeka, Kota Semarang, Jumat (15/2/2019)

SEMARANG – Penghargaan Adipura hanya akan terwujud jika pemerintah dan masyarakat mau bergotong royong mewujudkannya. Tak bisa hanya menyalahkan pemerintah jika sebuah kota yang langganan mendapat Adipura, tetiba tak lagi dapat.

Seperti terjadi di Kota Semarang. Ibu kota Jawa Tengah ini, sejak tahun 2012 hingga 2017, secara berturut-turut selalu mendapat Adipura. Tapi, pada 2018, kota ini tak mendapatkannya.

Adipura sendiri merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) kepada kota-kota di Indonesia yang dipandang berhasil dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Muthohar, menyebut penyebab Kota Semarang tak dapat Adipura pada 2018 adalah pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang nilainya di bawah standar. Adalah pengelolaan TPA Jatibarang, yang hanya dapat poin penilaian 6,6 padahal standarnya 7,5.

“Kategori yang lainnya di atas rata-rata, cuma bermasalahan TPA yang nilainya di bawah standar,” ungkap Muthohar saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Semarang Tanpa Adipura, Kenapa?” yang digelar Lindu Aji Institute, di Gedung Suara Merdeka, Jumat (15/2/2019).

Salah satu pemandangan yang tak sedap dipandang mata di TPA Jatibarang adalah sapi-sapi milik warga berkeliaran di sana. Di antara sampah-sampah yang menumpuk. Alhasil, meski wajah perkotaan bersih, tapi menjadi sangat kontras jika dibandingkan dengan ‘buruknya’ pengelolaan TPA Jatibarang.

Aktivis Lingkungan, Sukarman, mengemukakan persoalan sapi-sapi di TPA Jatibarang sudah ada sejak lama. Dia malah memandang lain, yakni persoalan Adipura sebenarnya selalu berhubungan dengan regulasi.  

Pemerintah Kota Semarang, disebut Sukarman, belum cukup memiliki regulasi yang benar kepada para pengusaha untuk tidak melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan.

“Bahkan ada yang keliru,” sebut Sukarman.

Dia mencontohkan, plastik kresek minimarket yang walaupun sudah ada harganya malah jadi celah pengusaha untuk berlomba menambah jumlah plastik demi keuntungan semata.

“Karena yang beli (berbelanja) pasti butuh,” lanjutnya.  

Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Theodorus Yosep Parera, yang turut hadir jadi pembicara di kegiatan itu menyebut Adipura adalah wujud dari penilaian lingkup publik.  

“Jadi kalau tahun 2018 Kota Semarang tidak dapat Adipura, itu bukan saja kesalahan pemerintah, tapi kita juga (sebagai warga),” kata Yosep.  

Yosep berargumen, saat ini, menyadarkan masyarakat tentang arti pentingnya kebersihan serta tatanan lingkungan yang baik adalah hal utama yang perlu dilakukan pemerintah jika ingin kembali meraih Adipura.

“Kalau masyarakat kita sudah sadar kebersihan, jangankan Adipura, penghargaan-penghargaan lain juga pasti akan datang dengan sendirinya,” tegas Yosep. (Sutrisno)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here