Panitia Seminar Nasional
“Penegakan Hukum Terhadap Penyebar Berita Hoax Menghadapi Pemilu 2019” berdiskusi dengan Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Theodorus Yosep Parera (kanan), di Sekretariat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Jalan Semarang Indah Blok D15/32, Kota Semarang, Rabu (13/2/2019). FOTO RUMPAN.ID/FAJAR NUR NADJIB

SEMARANG – Pemerintah bersama warga harus bahu-membahu memerangi hoax alias berita palsu yang akhir-akhir ini banyak beredar. Hoax mengganggu kondusivitas kehidupan yang seharusnya adem-ayem, apalagi jelang gelaran pemilihan umum (Pemilu) April mendatang.

Beberapa hoax yang menimbulkan kegaduhan menjelang gelaran pemilu, di antaranya terjadi pada 2018 lalu. Contoh saja; kasus Ibu RS yang mengaku dianiaya di Bandung, Jawa Barat, oleh sejumlah orang sampai lebam-lebam wajahnya.

Ini makin gaduh sebab RS ini adalah seorang suksesi salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden. Alhasil, penganiayaan itu dikaitkan dengan paslon tertentu, sampai-sampai dibuatkan konferensi pers untuk disebarkan ke masyarakat luas melalui media massa. Ternyata, berita itu bohong. Lebam-lebam itu diakibatkan efek operasi plastik yang dilakukan Ibu RS.

Hoax lainnya adalah tentang adanya 7 kontainer surat suara yang disebut sudah dicoblos, di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.  

Itu hanya beberapa saja, hoax yang menimbulkan kegaduhan. Sebab, masih banyak lagi hoax yang menyebar. Selain menimbulkan kegaduhan, rasa tak nyaman, saling curiga, hoax tentunya berkonsekuensi hukum.

Hoax-hoax seperti itulah yang coba ditangkal Universitas 17 Agustus 1945 Semarang lewat Program Doktor Ilmu Hukum dengan mencoba mengadakan seminar nasional.

Kegiatan itu rencananya digelar Rabu 27 Maret 2019 di Wisma Perdamaian Kota Semarang, dengan tema Penegakan Hukum Terhadap Penyebar Berita Hoax Menghadapi Pemilu 2019. Kegiatan itu, menghadirkan para narasumber baik dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI, eks Kepala BIN, akademisi sekaligus pakar hukum maupun dari unsur kesehatan.  

Salah satu persiapan kegiatan itu, ketua panitianya, Tri Hastuti, bersama tim, berdiskusi dengan Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Theodorus Yosep Parera, di Kantor Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Jalan Semarang Indah Blok D15/32, Kota Semarang, Rabu (13/2/2019) lalu.

“Kami sebagai akademisi merasa terpanggil untuk menjawab keresahan-keresahan itu. Apalagi kita mahasiswa hukum. Jadi, pada dasarnya kami membuat acara ini karena banyaknya berita hoax yang berkembang di masyarakat,” kata Tri Hastuti kepada rumpan.id selepas berdiskusi dengan Yosep Parera.

Dia mengatakan, untuk memerangi hoax perlu kerjasama antarlembaga baik pemerintahan, aparatur penegak hukum dan tak kalah penting adalah masyarakat.

“Langkah-langkah prevention, preparation, response and recovery, perlu disiapkan untuk mencegah,” tambahnya.

Menanggapi rencana kegiatan itu, Yosep Parera sangat mengapresiasi. Hanya saja, yang dikritisi Yosep adalah pemilihan para narasumbernya. Dia berargumen, diskusi akan lebih menarik jika menghadirkan mereka yang pro maupun kontra sekaligus kritis melihat fenomena.

“Narasumber dalam acara diskusi wajib dari berbagai sumber yang berbeda (sudut pandang), sudut pandang lain diperlukan agar mampu memberikan masukan guna membangun Indonesia lebih baik,” kata Yosep yang rencananya akan jadi moderator diskusi itu.   

Dia menambahkan, sebuah diskusi dan seminar adalah ruang ilmiah yang bebas, tapi tentunya dengan batasan bingkai Pancasila. Sehingga jika narasumber yang dihadirkan adalah yang pro maupun kontra, tidak perlu dikhawatirkan akan terjadi perpecahan.

“Manusia Indonesia sudah terdidik dari lahir untuk mengenal Tuhan. Maka, semua laku manusia Indonesia selalu dalam rangka memberi rahmat bagi kita semua. Itulah tujuan kita mengadakan sebuah seminar atau diskusi,” tutupnya. (Fajar Nur Nadjib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here