Pendidikan Merawat Kemanusiaan

0
165

Sengkarut SKTM dalam Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan

SEMARANG – Kebijakan pemerintah menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) berimbas ke keluarga miskin yang ingin menyekolahkan anaknya. Di satu sisi penghapusan SKTM sebagai syarat penerimaan peserta didik baru (PPBD) bisa menjadikan penerimaan lebih selektif, di sisi lain masih ada warga yang benar-benar miskin kerepotan menyekolahkan anaknya.

Salah satunya terjadi di SD Islam Fitra Bhakti. Banyak siswa sekolah swasta yang berlokasi Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang itu keluarganya tidak bisa memenuhi beberapa pembayaran iuran di sekolah.

Salah satu sebabnya, karena latar belakang ekonomi keluarga mereka memang miskin, tetapi tidak bisa mengurus SKTM untuk digunakan mengurus berbagai bantuan keuangan.

Seperti dikatakan Kepala Sekolah SD setempat, Umi Kustiyati. Sejak adanya penghapusan SKTM itu, pihak perangkat pemerintah di tingkat kelurahan atau desa tidak mau mengeluarkan SKTM untuk keperluan apapun.

“Iya sekarang susah mau cari SKTM, padahal itu untuk mencarikan bantuan kepada siswa miskin yang nunggak SPP,” kata Umi saat ditemui rumpan.id, awal Januari lalu.

Dia paham betul, banyak siswa yang bersekolah di SD tersebut berangkat dari keluarga miskin. Sebab itulah, iuran bulanan seperti SPP, sering nunggak.

Umi bersama beberapa guru lainnya kemudian berupaya mencari solusi. Salah satunya mencari bantuan dana dari luar, dari orang per orang sebagai donatur maupun dari lembaga-lembaga sosial lainnya.

Ketika penerimaan murid, Umi kerap bergolak hatinya. Sebab, ada orang tua murid yang sampai pasrahkan anaknya untuk bersekolah di sana, mendapatkan pendidikan, tetapi memang perekonomiannya kurang. Akhirnya dia mengizinkan si murid tersebut diterima. 

“Siswa yang nunggak SPP, kebanyakan latar belakang orang tuanya bekerja sebagai kuli bongkar pasir, ada yang pengamen, serabutan. Ada yang ditinggal bapaknya karena tidak kuat menanggung beban hidup anak-anaknya,” jelasnya.

Sebenarnya pemerintah juga telah memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) tiap tiga bulan sekali. Tapi, itu belum bisa menutup kebutuhan operasional sekolah di SD yang dipimpin Umi tersebut. Mau tak mau, itu jadi alasan pihak sekolah tetap menarik uang SPP dari para siswa.

Aturan baru tentang SKTM sangat ditunggu oleh Umi. Dia berharap ada regulasi yang lebih memperhatikan nasib warga kurang mampu, terutama dalam urusan mendapat bantuan dana untuk digunakan sebagai biaya pendidikan.

 “Saat ini kami masih menunggu sikap dari pemerintah,” harapnya. 

Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Widadi, berargumen agar pemerintah harus benar-benar hadir mencarikan solusi terkait adanya aturan baru penghapusan SKTM itu.

Sebab, dampaknya sangat dirasakan betul oleh siswa yang benar-benar dari keluarga miskin di Kota Semarang.

“Dinas Pendidikan harus peduli,” ungkapnya saat dihubungi via telepon seluler, Kamis (31/1/2019).

Penggunaan SKTM, sebut Widadi, harus dipahami bersama. Sebab, penggunannya seharusnya untuk menolong orang miskin, bukan malah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Inilah perlu pengawasan dan kepekaan dari aparatur pemerintah, terutama tingkat yang kecil baik RT hingga kelurahan untuk memperjuangkan nasib rakyat miskin.

“Perlu adanya perbaikan sistem peraturan yang sudah ada, supaya bisa menyapu bersih semua masalah kemiskinan di masyarakat. Misalnya Pak RT atau Pak RW tidak percaya permohonan SKTM yang diajukan untuk apa, ya langsung cek kondisi rumahnya,” kata dia. 

Menyayangkan

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Muh. Zen Adv, menyayangkan kesalahpahaman perangkat desa terkait adanya aturan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang menghapus SKTM. 

Penghapusan SKTM itu sebenarnya hanya berlaku bagi siswa miskin yang akan daftar ke SMA negeri.   

Soal penggunaan SKTM ke sekolah swasta, menurut Zen, sebenarnya sejauh ini tidak ada masalah. Sebab, sekolah swasta sumber dana operasionalnya selain dari yayasan sendiri juga dari BOS yang diberikan pemerintah pusat.

“Biasanya yayasan memiliki kebijakan subsidi silang. Tapi apabila itu tidak ada maka menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota yang membawahi pendidikan sekolah dasar untuk memberikan bantuan kepada sekolah itu,” ungkapnya saat dihubungi, Kamis (31/1/2019).

Zen menegaskan penarikan uang SPP kepada siswa yang dilakukan oleh sekolah swasta harus sepengetahuan yayasan dan juga ketua komite untuk menghindari praktik pungutan liar (pungli).

Soal sulitnya siswa yang benar-benar miskin mendapatkan SKTM untuk mencari bantuan pendidikan, Zen berargumen selama ini pemerintah sudah memiliki data yang bersumber dari kepemilikian Kartu Indonesia Pintar (KIP), data Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan bisa dilihat dari data NIK.

“Keberadaan SKTM bukan menjadi syarat utama untuk menerangkan bahwa siswa tersebut benar-benar dari keluarga miskin,” lanjutnya.

Sebagai masukan kepada pemerintah dengan adanya kesalahpahaman ini, Zen berharap kepada pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi terkait pemberlakuan peraturan ini.

Tentang SKTM

SKTM ini adalah surat yang dikeluarkan pemerintah, melalui kelurahan atau desa bagi keluarga miskin. Seharusnya SKTM hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Prosedurnya pun bertahap, mulai dari pengantar RT/RW kemudian mengurus ke kelurahan sesuai alamat KTP pembuat dilengkapi fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.

Pada perkembangannya, pemerintah mengeluarkan regulasi SKTM ini bisa digunakan dalam Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB).

Penggunaan SKTM untuk PPDB online ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Pemendikbud) nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK atau sekolah bentuk lain sederajat.

Pada Pasal 16 ayat (1) regulasi itu dijelaskan PPDB online SMA/SMK atau sederajat diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Sekolah wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang berdomisili di provinsi setempat, sedikitnya 20 persen dari jumlah keseluruhan siswa yang diterima.

Sementara pada ayat (2) dijelaskan siswa dari keluarga tidak mampu tersebut harus menunjukkan SKTM atau bukti lain yang diterbitkan pemerintah daerah. Pada ayat (3) diatur sanksinya, apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya maka dikenakan sanksi pengeluaran dari sekolah.

Ternyata, kebijakan itu menuai sengkarut. Terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, tak terkecuali di Jawa Tengah. Orang-orang tak bertanggungjawab berburu SKTM dan berhasil mendapatkannya demi kepentingan tertentu, seperti agar diterima di sekolah negeri atau favorit. Akibatnya, hak si miskin terampas, terutama untuk persoalan mendapatkan pendidikan.

Sengkarut itu juga terjadi di Jawa Tengah, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggagas penghapusan SKTM untuk syarat PPDB. Itu menyusul hasil evaluasi sektor pendidikan di Jateng pada 2018.  Ada tiga poin penting yang dievaluasi, yakni; zonasi, kurikulum serta persyaratan. Pemerintah Provinsi mencanangkan pemberian beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin.  (erna virnia)

Penghapusan SKTM Bertentangan dengan Norma UUD 1945

Advokat dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Yana Ade Rizakie, merinci PPDB di Jawa Tengah mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 64 Tahun 2018 tentang PPDB SMA/SMK di Provinsi Jawa Tengah.

Pada Pasal 13 ayat (2) regulasi itu, disebutkan seleksi PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri wajib melaksanakan program ramah sosial, yaitu wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.  

Sementara, pada Pasal 13 ayat (3) disebutkan; calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan SKTM yang diterbitkan kepala desa diketahui camat atau bukti lain yang diterbitkan pemerintah atau pemerintah daerah.

Keluarnya Permendikbud nomor 51 Tahun 2018 diatur dalam PPDB 2019 hanya akan mengenal 3 jalur, yakni; jalur zonasi dengan kuota minimal 90 persen, jalur prestasi dengan kuota maksimal 5 persen dan jalur perpindahan dengan kuota maksimal 5 persen.  

“Maka, hal ini secara resmi jalur SKTM dihapuskan,” kata Zakie kepada rumpan.id, Jumat (1/2/2019). 

Advokat
Rumah Pancasila dan Klinik Hukum
Yana Ade Rizakie

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, sebut Zaki, secara tegas memerintah bahwa negara dan pemerintah wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

“Salah satu cara memeliharanya ini dilakukan dalam wujud memberikan pendidikan yang layak kepada semua anak Indonesia,” sambungnya.

Norma dalam UUD  1945 diambil dari nilai Pancasila, yakni sila ke-5 yang memerintahkan negara dan pemerintah untuk merawat rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.

“Berdasarkan fakta tersebut, maka semua hukum positif yang dibuat tetapi tidak dalam rangka memberikan bantuan pendidikan kepada rakyat Indonesia yang miskin atau tidak mampu adalah bertentangan dengan norma UUD 1945 dan nilai sila ke-5 Pancasila,” tegasnya. (eka setiawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here